Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024

Libertus    23 Desember    Comment   

Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024

Foto: Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024

ENTIKONG, IndoTimeNews.com - Berada di Perbatasan Negeri bukan berarti memberikan kinerja yang terbatas bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara. Terbukti Sejak awal Januari hingga 22 Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mencatatkan capaian kinerja sangat positif dengan melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang positif di butuhkan sebagai wujud pelaksanaan pengabdian kepada Negara yang lebih baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerbitan dokumen keimigrasian, Seksi Lalu lintas dan Izin tinggal keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah menerbitkan sebanyak 13.854 paspor dalam kurun waktu Januari sampai 22 Desember 2023 dan melakukan penolakan dan/atau penundaan permohonan paspor sebanyak 373 pemohon, yang mana diduga akan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Tindak pidana Penyelundupan Manusia.

Dari permohonan paspor juga, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah membantu negara dengan memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp.5.398.850.000,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan PNBP dari pelayanan Izin tinggal asing yang didapatkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) yang didapatkan dari 1Permohonan Itas dan 1 orang perpanjangan VOA. Dalam hal Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong, pada kurun 2 januari hingga 21 Desember 2023 Petugas Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada PLBN Entikong telah melakukan pemeriksaan kepada sebanyak 218.726 WNI yang masuk ke Indonesia, 252.056 WNI yang keluar wilayah Indonesia, 26.075 Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Indonesia, serta 24.910 WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) pada PLBN Entikong.

Dalam Pemeriksaan Keimigrasian, Petugas tidak hanya menekankan pada pelayanan melainkan juga pada Pengawasan, sehingga hanya Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang memenuhi kualitas sesuai aturan keimigrasian yang dapat keluar masuk wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 451 orang dilakukan Penundaan/ Penolakan Keberangkatan karena diduga akan menjadi Korban TPPO atau TPPM serta 3 orang asing ditolak masuk ke Indonesia karena diduga membahayakan keamanan/ ketertiban negara/ tidak memenuhi kualitas wna yang sesuai azas selective Policy. 

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Entikong, tercatat sebanyak Rp.557.500.000,- (lima ratus Limapuluh tujuh juta limaratus ribu Rupiah) PNBP didapatkan dari Visa On Arrival dari WNA yang masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong yang rekapitulasinya dilakukan oleh Bank Persepsi, serta PNBP dari pembayaran Overstay sebanyak Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Dari Seksi Intelijen dan Penindakan (Inteldak) sebagai Seksi yang bertugas dalam pengawasan, intelijen dan Penegakan hukum, dalam kurun waktu Januari Hingga 22 Desember telah melakukan Pemeriksaan (BAP) paspor hilang sebanyak 199 orang, BAP paspor rusak sebanyak 162 orang, Pemeriksaan (BAP) Perubahan data paspor sebanyak 166 orang. 

Selain itu juga Pemeriksaan kepada WNI yang terindikasi korban TPPO atau TPPM sebanyak 7 orang. Dan juga Seksi Inteldak telah melakukan STP (Surat Tanda Penerimaan) Paspor kepada Korban atau pelaku TPPO dan/ atau TPPM sebanyak 30 Dokumen perjalanan (paspor). Selain itu dalam hal penegakan hukum keimigrasian kepada Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melalui Seksi Inteldak telah melakukan Deportasi kepada 17 Warga negara Asing, serta Deportasi dan pencatatan penangkalan kepada 7 Warga Negara Asing. Dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana penyelundupan Manusia sebagaimana tertulis pada pasal 120 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga telah menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan negeri setempat sebanyak 1 kasus. Hal ini menjadi wujud komitmen dari kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong untuk mencegah agar Warga Negara Indonesia tidak menjadi korban TPPO atau TPPM, serta turut menjaga stabilitas keamanan negara dari Warga negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran hukum keimigrasian, agar dapat menciptakan rasa akan dan nyaman di sekitar wilayah kerjanya.

Sadangkan pada Subbag Tata Usaha yang menjalankan Tusi nya pada penyerapan anggaran, Pengadaan, dan Kepegawaian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil melaksanakan realisasi penyerapan  anggaran sebanyak 97,64% dengan prosentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,51%, yang membuat Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga diganjar penghargaan sebagai Satker Lingkup Kemenkumham Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA terbaik ke-2. Selain itu juga Pada semester I Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mendapat penghargaan Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik oleh KPPN Sanggau. Selain itu juga untuk urusan kepegawaian Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong telah memberikan kesempatan dan melaksanakan pengembangan kompetensi kepada 12 orang ASN.

Sedangkan dalam penerapan Reward dan Punishment demi menciptakan good Governance, Kepala Kantor Imigrasi Entikong, Sam Fernando dan jajarannya telah memberikan usulan kenaikan pangkat reguler kepada 6 (enam) orang pegawai dan juga kenaikan pangkat melalui penyesuaian Ijazah kepada 1 (satu) orang pegawai. Dalam hal penegakan disiplin pegawai, Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada 2 (dua) orang pegawai, sehingga dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pegawai agar tetap bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan keterbukaan Informasi Publik, pada kurun waktu yang sama seperti tertulis diatas, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah melakukan penyebaran konten informasi pada media sosial sebanyak 308 Konten dan sebanyak 165 pemberitaan pada Media massa baik media massa Online dan/atau TV/ Radio. Selain itu juga dalam hal Layanan Pengaduan dan informasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah menjawab sebanyak 395 Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Media komunikasi/ media Sosial berupa Whatsapp, Facebook, Instagram dan Twitter. Selain menangani layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat, Seksi Tikim pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga meraih penghargaan dari Direktorat jenderal Imigrasi sebagai Pengelola Media Sosial Terbaik ke-3 Kategori Influencer pada Kantor Imigrasi Kelas II.

"Dari Capaian positif yang diperoleh, ke depannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tak hanya mempertahankan kinerjanya yang sudah baik, akan tetapi pada tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan lagi kinerja, kompetensi dan profesionalismenya, ujar Sam Fernando. 

"Dan semoga ke depannya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya.

(Libertus)

Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion

Libertus    23 Desember    Comment   

Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion

Foto: Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion 

Sanggau, BorneoTribun.com - Focus Group Discussion tema "Menjaga Masa Depan Demokrasi Dengan Memastikan Pemilu Damai dan Mengawal Netralitas Aparatur Pemerintah"

Bertempat di salah satu Cafe di Kota Sanggau pada Jumat (22/1223).

Tujuannya untuk menjaga masa depan demokrasi dengan memastikan pemilu damai dan mengawal netralitas ASN.

Acara di mulai dengan sambutan ketua JPPR Kabupaten Sanggau Slamet Riyanto.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Sanggau mengadakan pendidikan pemilu, forum Grup Discussion dengan tema menjaga 

masa depan demokrasi dengan memastikan pemilu damai dan mengawal netralitas penyelenggara negara. 

Slamet riyanto selaku koordinator JPPR sanggau menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan FGD ini. Adapun peserta selain dari berbagai Organisasi kepemudaan di Kabupaten Sanggau juga dari politeknik negeri pontianak kabupaten sanggau. 

Sebanyak lebih dari 70 peserta pada malam hari ini, di mana dari semua kalangan baik milenial serta GenZ yang aktif. 

Dengan kegiatan ini JPPR mengharapkan peran aktif dari para kaum milenial dan GenZ untuk dapat memilih dan mengajak memilih di setiap daerah masing-masing.

Tidak lupa slamet mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tiga pemateri, Edy rahmansana mewakili KPU Kabupaten Sanggau, Saparudin mewakili Bawaslu Kabupaten Sanggau, serta Koordinator Provinsi JPPR Kalimantan Barat. Dimana peserta dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh masing masing pemateri tersebut. 

JPPR kabupaten sanggau kedepan akan berusaha mengadakan kembali sesi-sesi diskusi seperti ini untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan terkhusus pada generasi milenial dan generasi milenial. 

"Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Forum Peduli Ibu Pertiwi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. semoga kedepannya masih dapat bekerjasama untuk membangun dan mengintegrasi kekuatan kekuatan muda melalui diskusi seperti ini," ucapnya.

Menurut Edy Rahmansana Komisioner KPU Kabupaten Sanggau yang dalam hal ini selaku pemateri mengatakan kegiatan ini tidak ada artinya jika kita tidak terdaftar di DPT yang tergabung ke penyelenggara pemilu, dan saat ini KPU merekrutmen KPPS. 

"Tidak ada larangan mengikuti kampanye apabila ada yang menjadi timses salah satu calon. Kegiatan ini untuk menjaga pemilu damai," ucapnya.

Saparudin salah satu pemateri dari Bawaslu Kabupaten Sanggau menekankan netralitas ASN, sesuai 

Kep bersama Menpan-RB, Mendagri, dll terkait netralitas ASN

seorang ASN harus netral dalam ruang lingkup pemilu dan tetap memiliki hak pilih.

Dia juga mengajak cek bersama DPT online untuk memastikan terdapat di DPT sebagai pemilih

mengajak bersikap menolak money politik. Edukasi tolak money politik

menghimbau jika menemukan pelanggaran pemilu untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan dengan syarat memenuhi syarat formil dan materil.

Sambutan Koordinator provinsi JPPR Kalbar Sy Edi Darmawan

dalam pemilu ada penyelenggara dan pemantau apabila ada temuan pelanggan menghimbau untuk melaporkan pelanggaran.

(Libertus)

Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia

Linda Permatasari    19 Desember    Comment   

Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia

Foto: Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson saat kunker ke Kabupaten Sanggau. (Adpim/Borneotribun/Liber)

SANGGAU – Presiden Joko Widodo telah menegaskan target ambisius untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu dari empat negara dengan perekonomian terbesar di dunia, setelah Cina, Amerika, dan India. 

Upaya ini menjadi fokus utama dalam pembekalan kepada Penjabat Gubernur yang baru dilantik, dengan penekanan pada percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

Menyoroti kondisi saat ini yang menunjukkan pendapatan per kapita sebesar 9 juta per tahun, Presiden meramalkan peningkatan besar pada tahun 2045 yang mencapai 346 juta per bulan.

Hal ini dipicu oleh bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi, di mana jumlah usia produktif mencapai puncaknya.

Sementara Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menjelaskan pentingnya persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat, baik dari aspek teknologi maupun SDM itu sendiri.

"Dalam menghadapi tantangan ini, anak-anak kita harus memiliki tingkat kecerdasan yang optimal dan kompetensi yang mumpuni."

"Persiapan ini harus dimulai sejak usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Kondisi stunting harus dihindari karena dapat menghambat pertumbuhan otak anak."

"Jadi, perhatian terhadap asupan gizi sangat penting. Anak yang terhindar dari stunting memiliki potensi lebih besar untuk memahami, berkreativitas, dan berinovasi," paparnya.

Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk memperhatikan asupan gizi yang seimbang bagi anak-anak mereka. 

Penting juga untuk memberikan edukasi kepada calon ibu, remaja, dan ibu hamil tentang pentingnya kualitas kesehatan diri dan anak-anak mereka.

"Ketiga unsur gizi wajib yang harus ada dalam setiap makanan anak adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak."

"Selain itu, remaja putri harus terhindar dari anemia, ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup, dan balita di atas 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI."

"Dengan mencegah stunting, kita dapat memiliki generasi yang cerdas, siap bersaing di dalam maupun di luar negeri."

"Karena dengan kecerdasannya, mereka akan menjadi pemimpin terkemuka di masa depan," tambahnya.

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/presiden-jokowi-targetkan-indonesia.html

Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru

Linda Permatasari    19 Desember    Comment   

Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru

Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

SANGGAU – Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau untuk memastikan pelayanan tetap optimal di tengah liburan Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungannya hari Selasa (19/12/2023), beliau menegaskan komitmen RSUD untuk tetap melayani masyarakat meski dalam suasana libur.

"Masyarakat Sanggau dan sekitarnya tidak perlu khawatir, RSUD M.Th. Djaman Sanggau akan tetap beroperasi penuh selama liburan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Pj Gubernur juga mengapresiasi layanan Hemodialisa di RS tersebut yang telah mengurangi beban pasien dalam perjalanan ke Pontianak.

"Dalam kunjungan saya, saya melihat pelayanan hemodialisa yang memiliki 9 bed. Ini sangat membantu pasien yang sebelumnya harus melakukan perjalanan jauh ke Pontianak untuk cuci darah. Ini benar-benar mengurangi beban mereka," ungkapnya.

Mengenai Demam Berdarah, Pj Gubernur menekankan pentingnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk mencegah penyebaran nyamuk _aedes aegypti_.

"Pencegahan Demam Berdarah harus terus ditingkatkan. Saya berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melakukan sosialisasi yang lebih aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama mengenai tanda-tanda darurat DBD. Kematian akibat DBD harus di bawah 1 persen, jika lebih dari itu, ada yang salah. Ini perlu perhatian serius," tegasnya.

Selain itu, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya fasilitas, tenaga kesehatan, dan peralatan di rumah sakit untuk memastikan pelayanan yang baik bagi pasien yang membutuhkan perawatan.

"Perhatian terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan di rumah sakit harus konsisten. Pasien yang datang ke rumah sakit harus segera mendapatkan penanganan yang memadai," imbuhnya.

Pj Gubernur juga memberikan pesan kepada para tenaga medis untuk tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien di RSUD M.Th. Djaman Sanggau.

Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/pj-gubernur-harisson-pastikan-kesiapan.html

Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian

Linda Permatasari    19 Desember    Comment   

Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian

Foto: Penyerahan Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian di Mess Pemda Sentana. (Borneotribun/Adpim)

SANGGAU - Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sanggau, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si menghadiri tamah tamah bersama Plt Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. sekaligus penyerahan Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian di Mess Pemda Sentana, Senin malam (18/12/2023).

Adapun bantuan tersebut berupa bibit buah dan sayuran, bantuan saprodi, benih padi dan jagung, pengembangan komoditi kedelai, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan menengah dan skala besar hingga Program  Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Dalam agenda Kunjungan Kerjanya, orang nomor satu di Provinsi Kalbar itu menyampaikan himbauan dalam pengentasan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrem. PJ Gubernur Provinsi Kalbar bersama rombongan direncanakan akan melaksanakan Peninjauan Gelar Pangan Murah, Peninjauan RSUD Sanggau dan ke Posyandu untuk kepada Ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak Baduta dan Remaja Putri untuk memahami bagaimana cara pencegahan stunting sejak dini.

Plt Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. yang menyambut kedatangan rombongan Pj Gubernur menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan serta kepedulian kepada Pemkab. Sanggau.

“Selamat datang kepada rombongan dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pj Gubernur yang akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sanggau”, ucapnya.

Sebagai informasi, percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, diharapkan setiap lini masyarakat yang berisiko terdampak stunting dapat ditangani sebaik dan secepat mungkin.

Turut hadir Plt Ketua TP PKK Kabupaten Sanggau, Ny. Yohana Kus Badriah, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Forkopimda Provinsi Kalbar, Pimpinan Bank Kalbar, Pimpinan Jamkrida dan Pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten Sanggau.(irf)

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/tiba-di-sanggau-pj-gubernur-kalbar.html

Akibat Utamakan Pengisian Jerigen, Memicu Keributan di SPBU Bunut

Libertus    14 Desember    Comment   

Akibat Utamakan Pengisian Jerigen, Memicu Keributan di SPBU Bunut

Foto: SPBU 64-785-02 yang beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau melakukan pengisian jirigen.

SANGGAU, BorneoTribun.com - 

SPBU 64-785-02 yang beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau melakukan pengisian jirigen.

Pengisian Jirigen oleh SPBU Bunut di duga sudah lama berlangsung, Kegiatan pengisian dengan cara orang yang diduga sudah terbiasa melakukan pengisian minyak (BBM Subsidi) melakukan pengisian dengan sendirinya yang disaksikan oleh petugas SPBU langsung dan dilakukan berulang-ulang kali  pengisian dengan menggunakan jerigen .  

Hal tersebut terjadi dan tertangkap kamera langsung oleh satu Media yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Kabupaten Sanggau ( PWKS ). 

Libertus dari Media BorneoTribun.com menyaksikan langsung kegiatan pengambilan minyak yang dilakukan oknum penampung minyak subsidi yang di isikan ke dalam jerigen dengan cara di angkut menggunakan kendaraan roda dua dan dilakukan berulang kali.

Pada saat pengambilan foto dan video tersebut, pihak SPBU dan oknum yang bukan petugas tidak terima pada saat di ambil foto dan video tersebut.

Salah satu petugas marah dan di bantu oleh pelaku oknum penampung BBM bersubsidi.

Pelaku tidak terima di ambil foto dan video pada saat melakukan pengisian jirigen, karena dengan bebas nya pelaku melakukan pengisian sendiri nya. 

Menurut Libertus ( Media BorneoTribun.com dan Media IndoTimeNews.com ) mengatakan 

bahwa pelaku langsung mengancam dan akan memukul. 

Kejadian tersebut terjadi di dalam SPBU.

"Pelaku meneriaki supaya saya supaya keluar dari SPBU. Pelaku  menantang dan terus mengancam," jelas Bertus 

"kalau berani ayo di luar. Sambil teriak dan rekan-rekannya sudah banyak berkumpul di salah satu kios yang ada di samping SPBU," ucap Bertus.

Atas kejadian tersebut Wawan Suwandi ketua PWKS meminta kepada pihak berwajib untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan jangan adanya pembiaran.

"Kita dari PWKS meminta kepada Polres Sanggau untuk segera melakukan tindakan dan tidak bisa  diabaikan ,karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah sosial. Karena ini jelas ada pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengisian jirigen, sudah jelas  dan pelaku juga bukan petugas, dengan sesuka hatinya melakukan pengisian jirigen sendiri. Sementara pihak management SPBU dan Pengawas juga tidak ada di tempat," jelas Wawan Suwandi.

Petrus Selestinus: Prabowo Tak Siap Hadapi Isu HAM di Debat Capres

Libertus    13 Desember    Comment   

Petrus Selestinus: Prabowo Tak Siap Hadapi Isu HAM di Debat Capres

Foto: Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus

Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai calon presiden (capres) Prabowo secara mental tidak siap menghadapi debat pertama capres Pilpres 2024 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Petrus menilai Prabowo tidak menyangka kalau akan muncul pertanyaan dari Capres Nomor 3 dan 1 soal pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM yang hingga sekarang belum dibentuk.

"Ketidaksiapan ini juga membuktikan bahwa Capres Prabowo ketika nanti terpilih, maka persoalan pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM tidak akan menjadi prioritas, bahkan pelanggaran HAM akan semakin menjadi jadi," tegas Petrus, Rabu (13/12).

Petrus melanjutkan, jika kita lihat hasil investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) 1998 dan rekomendasinya,  maka disitu terungkap bahwa Letjen Prabowo Subianto dan Mayjend Syafrie Samsuddin harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM 1997 dan Mei 1998, terutama penculikan Mahasiswa dan penembakan Mahasiswa.

Namun proses hukum atas diri Prabowo Subianto tidak berjalan.

Begitu juga Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira seputar pelanggaran Prabowo Subianto, yang berbuah keputusan Prabowo diberhentikan dari Dinas Prajurit ABRI.

"Hal itu membuktikan bahwa kesalahan Prabowo Subianto dalam kasus pelangaran HAM dan Tindakan Pidana terbukti, akan tetapi tidak ada niat sungguh-sungguh dari Negara untuk memproses hukum Prabowo baik atas pelanggaran HAM maupun Tindak Pidananya," tegas Petrus.

Karena itu, sambung Petrus, SKCK yang diberikan oleh Kepolisian kepada Prabowo Subianto bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal sejak lahir hingga sekarang harus dinilai sebagai keterangan SKCK yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah menjadi notoire feiten atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan oleh hakim.

Artinya, tegas Petrus, secara hukum Prabowo Subianto tidak layak menjadi Capres.

"Momentum untuk membela diri dan menjelaskan secara logis oleh Prabowo seputar keterlibatannya dalam pelanggaran HAM pada tahun 1997-1998 dan bagaimana dengan pengadilan HAM, itulah yang harus dijelaskan dalam debat tadi malam, namun Prabowo tidak menjawab tuntas atau menghindar menjawab substansi masalah pelanggaran HAM, itulah yang disesalkan dan menjadi nilai minus dalam penampilan debat tadi malam," papar Petrus.

Belum lagi isi hukum soal pemberantasan korupsi yang juga tidak tuntas dijawab oleh Prabowo.

Petrus menegaskan, semestinya isu korupsi sebagai warisan orde baru dan pelaku korupsi era orde baru yan belum tuntas diproses hukum, juga harus dijelaskan atau dipertanggungjawabkan dalam debat tadi malam.

Karena, ungkap Petrus, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan penuntasan kasus KKN termasuk KKN Suharto dan kroni-kroninya.

"Namun tidak pernah terjadi proses hukum terhadap kelompok ini, sehingga di pundak Prabowo selaku representasi kekuatan orde baru dalam capres 2024, nilainya sangat negatif, karena publik memandang Prabowo Subianto bagian dari Kroni Suharto yang hidup dalam suasana KKN akut, Pelanggar HAM 1997-1998 yang belum dipertanggungjawabkan. Padahal itu bagian dari tuntututan reformasi," pungkas Petrus.

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Linda Permatasari    07 Desember    Comment   

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023.

SANGGAU – Menuju penutupan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat giat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Koordinasi Sinergitas Pemungutan Pajak Daerah menjadi panggung penting, dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohammad Bari, di Hotel Harvey Kabupaten Sanggau pada Kamis (7/12/2023).

Bari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, ada tambahan jenis pemungutan pajak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dorongan sinergi dan kolaborasi diharapkan melalui pertukaran data, pembiayaan bersama, hingga kerja lapangan dalam mendukung pemungutan pajak yang efektif. Bari juga menyoroti peran penting pajak dalam pembiayaan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pajak menjadi fokus, dengan pemerintah daerah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Bupati Sanggau juga menegaskan kewajiban pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Harapannya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran membayar pajak untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga keuangan, hingga perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/optimalisasi-pemungutan-pajak-daerah-di.html

Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Libertus    06 Desember    Comment   

Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Foto: Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak sah karena dilakukan dengan berbasiskan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Petrus menegaskan, Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Paman Gibran atau Ipar Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman telah bertindak menyalahgunakan wewenang atau melampaui wewenang, dengan mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Coba kita bayangkan dari 7 Perkara Uji Materiil yang essensi dan substansinya sama dengan obyek yang sama, yaitu Perkara Uji Materiil No.29, 51, 55, 90, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi yang sama, tapi 6 Putusan Perkara yaitu No.29, 51, 55, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar yang sama yaitu mengenai uji materiil pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017  tentang Pemilu, dimana semua Hakim sepakat bahwa penentuan batas usia Capres-Cawapres masuk dalam open legal policy DPR dan Pemerintah," ungkap Petrus, Minggu (3/12 /2023).

Namun, sambung Petrus, khusus Perkara No.90/PUU-XXI/2023, karena menyediakan peluang Gibran menjadi Cawapres, maka Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Anwar Usman yang merupakan Paman Gibran betindak  mencampuradukan wewenang, dan dengan sewenang-wenang mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Sehingga Anwar Usman pun dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi," ujar Petrus. 

Petrus menegaskan, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 ternyata dibangun atas dasar semangat nepotisme yang sekarang membawa malapetaka tidak saja bagi keluarga Jokowi tapi juga bagi bangsa dan negara.

"Oleh karena itu sampai kapanpun pencawapresan Gibran tidak sah, proses menuju Pilpres tidak sah hingga benar-benar diturunkan oleh mekanisme hukum atau kekuatan people power," tambahnya. 

Petrus juga menegaskan, PKPU No.23 Tahun 2023 jelas cacat formil dan materiil karena bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

"Semua itu bermuara pada Nepotisme yang sekarang berpuncak pada supra struktur kekuasaan politik di Istana dan Mahlamah Konstitusi," pungkasnya. 

Sebagai informasi, MK pada 29  November lalu mengeluarkan Putusan No 141/PUUXXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia capres sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui putusan No 90/PUUXXI/2023.

Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

MK kemudian menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Brahma Aryana itu. Namun demikian dalam pertimbangannya, MK berpendirian bahwa penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

Pengamat Politik : Survei-Survei Dipesan Untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Libertus    06 Desember    Comment   

Pengamat Politik : Survei-Survei Dipesan Untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Foto: Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti

Jakarta, BorneoTribun.com - Hampir dua bulan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2024, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tampak tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil surveinya sepanjang November 2023 ini, masih memperlihatkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Meskipun ada juga lembaga-lembaga survei yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit dan belum mengumumkan hasil surveinya kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabowo-Gibran.

"Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil survei nya," ungkap Ikrar kepada media, Selasa (5/12/2023).

Lalu, sambung Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei, dalam tataran teknisnya. Sehingga hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan.

"Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Ikrar.

Peraih gelar Ph.D. bidang sejarah politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia itu menyatakan, survei-survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Prabowo-Gibran.

"Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat,  para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya," ujar Ikrar.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi.

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).

Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.

"Caranya mudah. Di lokasi di mana sampel akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.

SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara

Linda Permatasari    06 Desember    Comment   

SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara

Foto : SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara.

SANGGAU - Indonesia berada diurutan ke 67 dari total 209 negara per tahun 2022, dari total penduduk Negara Indonesia sebanyak 275.36 Juta Jiwa, hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar dalam analisis isu terkini, secara keseluruhan jika melihat permasalahan pendidikan dalam lingkup wilayah Kalbar masuk 10 besar provinsi dengan persentase penduduk usia muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (penduduk usia muda tidak melakukan kegiatan apapun). Selain itu, Kalbar merupakan yang tertinggi di pulau Kalimantan yaitu 24,74 persen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, SAPMA Pemuda Pancasila meluncurkan program SAPMA Mengajar, dengan titik awal di Desa Entakai, Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu (03/12/2023). Dimana Kabupaten Sanggau merupakan wilayah garda terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Aulia Arief menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian SAPMA Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kepemudaan yang memiliki kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus di gaungkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, karena kegiatan ini juga merupakan pilot project SAPMA Pemuda Pancasila dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme dan menerapkan ideologi Pancasila.

"Kegiatan SAPMA Mengajar ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan negara, dimana kegiatan ini akan berkelanjutan disetiap wilayah, dan kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitan pemuda untuk menunjang keahlian pemuda agar mereka mampu memiliki keahlian soft skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Aulia Arief.

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, Akbar Rhamadhan menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan di sanggau dimana kami memiliki keyakinan bahwa SAPMA mampu berkontribusi secara nyata untuk membantu pemerintah dalam menjawab permasalahan yang ada di wilayah perbatasan.

Selain itu, kata Akbar sapaannya, "kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengkaderan SAPMA PP, maka dari itu kami juga mengundang pengurus pusat SAPMA Pemuda Pancasila, ada Ketua Umum, beserta Sekretaris Jendral yang sudah memiliki banyak pengalaman dan prestasi di berbagai bidang untuk membagikan pengalamannya dalam kegiatan SAPMA Mengajar ini," urainya.

Dikatakannya, SAPMA mengajar ini bertujuan untuk memberikan sebuah motivasi untuk anak-anak muda sanggau, yang dimana wilayah sanggau ini merupakan garda terdepan dan berbatasan langsung dengan negara malaysia, untuk terus memperkuat dan mempertahankan rasa nasionalismenya.

"Untuk itu, imbuh dia, kami membuat banyak kegiatan di Kabupaten Sanggau ini, sekaligus ini juga untuk menjawab isu perhatian pemerintah pusat yang kurang di wilayah batas, yang patut diluruskan, patut berikan motovasi yang kuat, jika tidak pengaruh itu bisa berdampak negatif, kalau tidak prasangka buruk itu semangkin besar harapan mereka terhadap negeri ini semangkin berkurang," tutur Akbar.

"Apabila tidak ada motovasi dari kita melalui dari program abdi sapma dibatas negeri ini lah dalam rangka meningkatkan penerapan ideologi pancasila bisa dapat di terapkan di kehidupan mereka," timpalnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, sangat mengapresiasi kegiatan Abdi SAPMA Batas Negeri yang telah dilakukan oleh SAPMA Pemuda Pancasila, terlebih lagi telah menunjuk Sanggau ini menjadi tempat untuk kegiatan HUT SAPMA yang ke 35, tentu kegiatan ini juga bedampak terhadap berbagai aspek. Yang pertama aspek bagaimana Sanggau ini dijadikan tuan rumah yang pasti juga terkait letak strategis dan sisi wilayah Sanggau juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Lalu, kata Yohanes Ontot, pastilah SAPMA ini kan dijalankan oleh pemuda yang militan, yang mempertahanakan pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup, tentu ini merupakan hal positif bagi masyarakat sanggau dan masyarakat perbatasan secara umum," tandasnya.

Didalam aksinya SAPMA Pemuda Pancasila turut menggaet Organisasi Kepemudaan (OKP) berbagai lintas komunitas, Siswa Sekolah, Forkopimda Kabupaten Sanggau dan Masyarakat Setempat. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksankan SAPMA Pemuda Pancasila diantaranya Pengobatan Traditional suku dayak gratis bagi masyarakat, Kirab Bendera, Expo UMKM Pemuda, Dialog Kebangsaan, Sapma Mengabdi, dan SAPMA Mengajar di Batas Negeri. Selain dari pada itu kegiatan SAPMA Mengajar juga terbuka untuk masyarakat luas yang ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan lanjutan, SAPMA Pemuda Pancasila sangat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh lembaga untuk bersama-sama menyelesaikan permasalah pendidikan di Indonesia. (Izr)

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/sapma-kick-off-program-sapma-mengajar.html

Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Libertus    05 Desember    Comment   

Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Foto: Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Jakarta, BorneoTribun.com Kebijakan Food Estate kembali menuai kritikan. Setelah Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, kini giliran petinggi Partai Nasdem yang melontarkan kritik terhadap Food Estate.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup Lusyani Suwandi menegaskan program Food Estate tidak berjalan, sedangkan hutan sudah ditebangi.

"Ini tentunya merugikan dari sisi lingkungan hidup karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang, lalu anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk atau bibit terbaik dari hasil research, ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," ungkap Lusyani kepada media, Senin (4/12/2023).

Lusyani melanjutkan, semua pihak paham akan krisis pangan yang sudah dirasakan saat ini. Kita semua juga mengetahui banyak penduduk yang tidak mendapat pekerjaan.

"Namun Food Estate bukan menjadi solusi  dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak, tapi para petani tidak mendapat untung," ungkap Lusyani. 

"Menurut hemat saya sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia, artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," pungkasnya. 

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan tidak akan melanjutkan proyek food estate. Dia akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) yang lebih menguntungkan petani dibandingkan food estate yang menguntungkan perusahaan. 

"Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Sebelum Anies, beberapa bulan lalu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kebijakan food estate disalahgunakan. Hasto menyoroti kerusakan lingkungan hidup.

Dia menyebut, food estate merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. 

"PDI Perjuangan ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik," tegas Hasto. 

Sebulan kemudian, 21 September, Hasto kembali membahas soal food estate. Dia menilai seharusnya, proyek itu melibatkan petani, masyarakat lokal, perguruan tinggi, dan pusat riset. Dia menegaskan Food Estate harus dievaluasi.

Pencawapresan Gibran Bertentangan dengan Putusan MK No 141

Libertus    04 Desember    Comment   

Pencawapresan Gibran Bertentangan dengan Putusan MK No 141

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan dan pengacara Ari Yusuf Amir.

Jakarta, BorneoTribun.com - PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang menjadi dasar syarat pencalonan capres-cawapres dinilai cacat formil. Sebab PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK No 141/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 November 2023 lalu.

Berdasarkan pertimbangannya, MK dalam Putusan 141 itu mengakui bahwa terkait persyaratan capres/cawpres jika diperlukan perubahan syarat batas usia minimal, maka
berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur,
yang persyaratannya ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang.

“Karenanya keputusan KPU yang menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres dengan
berbekal syarat pernah berpengalaman sebagai wali kota bertentangan putusan MK No 141,” ujar Mirza Zulkarnain S.H., M.H., Direktur LBH Yusuf, dalam keterangannya kepada media,
Jumat 1 Desember 2023.

Menurut Mirza, secara substantif MK menyatakan bahwa ‘seharusnya hanya yang pernah atau
sedang berpengalaman menjadi gubernur saja’ yang memenuhi syarat sebagai calon presiden
dan wakil presiden. Sementara berpengalaman sebagai bupati/wali kota, tidak memenuhi syarat. Lalu, jika mengikuti konstruksi Putusan MK 141, seharusnya putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa langsung dijadikan dasar bagi KPU untuk mengeluarkan PKPU Nomor 23 tahun 2023 tentang penambahan syarat berpengalaman di pilkada bagi capres/cawapres. Sebab Putusan 141 mengamanatkan implementasi dan pemaknaan lebih lanjut dari frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah open legal policy yang menjadi ranah pembentuk UU.

“Oleh karena itu DPR harus merevisi UU Pemilu terlebih dahulu dan menentukan pilihan hukumnya apakah syarat usia ditambahkan dengan berpengalaman di pilkada hanya sebatas pada level gubernur, atau meliputi juga bupati/wali kota,” jelasnya.

Kalau DPR sudah menentukan pilihan hukumnya, lanjut Mirza, baru KPU bisa mengeluarkan
PKPU dengan merujuk pada hasil revisi UU Pemilu tersebut.

“Maka PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan segala keputusan yang di pilkada hanya sebatas
pada level gubernur, atau meliputi juga bupati/wali kota,” jelasnya.

Kalau DPR sudah menentukan pilihan hukumnya, lanjut Mirza, baru KPU bisa mengeluarkan
PKPU dengan merujuk pada hasil revisi UU Pemilu tersebut.

“Maka PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan segala keputusan yang didasarkan pada PKPU itu
juga cacat formil,” tegasnya.

Sebelumnya LBH Yusuf telah mengajukan uji materil terhadap PKPU 23 tersebut ke Mahkamah
Agung karena memiliki cacat formil. Putusan MK 141, dengan demikian, menguatkan
pandangan LBH Yusuf tersebut.

Sebagai informasi, MK pada Rabu 29 November lalu mengeluarkan Putusan No 141/PUU-XXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia capres sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui putusan No 90/PUUXXI/2023. Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Brahma Aryana itu. Namun demikian dalam pertimbangannya, MK berpendirian bahwa penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

Poin Penting:
1. PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan Bertentangan dengan Putusan MK Nomor
141/PUU-XXI/2023;
2. DPR harus merevisi UU Pemilu terlebih dahulu dan menentukan pilihan hukum apakah syarat usia ditambahkan dengan berpengalaman di pilkada hanya sebatas pada level gubernur, atau meliputi bupati/wali kota.

Plt Bupati Sanggau Bersama Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

Libertus    04 Desember    Comment   

Plt Bupati Sanggau Bersama Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

Foto: Plt Bupati Sanggau Bersama

Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

SANGGAU, BorneoTribun.com - Dalam rangka menekan angka penyebaran DBD di wilayah kabupaten Sanggau Kodim 1204/Sgu bersama instansi terkait melaksanakan kerja bakti di pintu masuk Gapura jalan Barito menuju Pasar Senggol dan ke arah jalan Pangeran Mas, kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Senin (04/12/2023)

Hadir juga Plt Bupati Sanggau, Drs.Yohanes Ontot M.Si, Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Putra Andika Trihatmoko, Kadis DBM SDA Kabupaten Sanggau, Ir.Jhon Hendri, Kepala BPBD Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan S.T.P. M.M., Pasi ops Kodim 1204/Sgu, Kapten M.Yunus dan Pasilog Dim 1204/Sgu, Kapten Inf Abdul Azis Siregar 

Dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan bahwa pemda bersama TNI AD dalam hal ini kodim 1204/Sgu bersama Dinas terkait di pemkab Sanggau melaksanakan pembersihan di sektor pasar senggol dan sekitarnya.

"Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk menekan upaya angka DBD di Kabupaten Sanggau,TNI AD dalam hal ini Kodim 1204 / Sanggau selalu membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada," ucapnya.

"Kami berterimakasih kepada TNI/ polri sudah sangat responsif terhadap situasi terkini di kabupaten sanggau. Khusunya dalam penanganan permasalahan DBD, ini juga sangat membantu menata pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau," jelasnya.

"Sekali lagi kami berterimakasih kepada TNI angkatan darat dalam hal ini Kodim 1204/Sgu," pungkasnya

Sementara itu  Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Putra Andika Trihatmoko mengatakan Kami selaku aparat teritorial selalu mendukung dalam hal ini pemerintah daerah, Kegiatan Bhakti sosial ini sudah sesuai instruksi dari komando atas.

"Mudah-mudahan apa yang kami perbuat dalam hal ini bisa menekan angka DBD yang sudah sangat memprihatinkan di Kabupaten Sanggau," pungkas Dandim.

(Libertus)

Dengan Cepat Polsek Sekayam Bekuk Satu Pelaku Pencurian di Toko Asia Tani

Libertus    02 Desember    Comment   

Dengan Cepat Polsek Sekayam Bekuk Satu Pelaku Pencurian di Toko Asia Tani

Foto: Tersangka YI 

SANGGAU, BorneoTribun.com - Polsek Sekayam berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku tindak pidana pencurian  dengan  pemberatan.

Menurut Kapolsek Sekayam AKP MR Pardosi mengatakan bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Mapolsek Sekayam telah datang seorang laki-laki bernama Setiawan melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Menurutnya bahwa pelapor mengetahui peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, Sekira pukul 07.00 Wib di toko Asia Tani yang beralamat di Dusun Balai Karangan IV, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Kapolsek menjelaskan bahwa modus pelaku melakukan pencurian dengan cara menjebol atap rumah kemudian setelah berhasil pelaku kemudian menjebol plafon toko Asia Tani milik pelapor untuk masuk kedalam toko tersebut.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan bahwa pelapor mengetahui pelaku masuk kedalam toko dari hasil rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV tersebut pelapor mengetahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari  senin tanggal  20  November  2023 sekira pukul 02.45 wib  yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku. Bahwa salah 1 (satu) pelaku memiliki ciri khusus yaitu terdapat tato di tangan sebelah kiri.

Barang-barang yang diambil  oleh pelaku yaitu: 1 (satu) unit laptop merk LENOVO ideaped S340 warna silver, 1 (satu)  buah Handphone merk Oppo f7, 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih Rp. 400.000,- dan uang tunai kurang lebih Rp. 350.000,-.

Dari peristiwa pencurian di toko Asia Tani tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.14.750.000,- kemudian pelapor membuat Laporan Polisi

Kapolsek Sekayam memerintahkan  anggota unit Reskrim melengkapi administrasi penyidikan setelah terbit laporan Polisi.

Anggota unit reskrim yang di Pimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Juliansan Syahputra beserta anggota unit reskrim Brigpol Febri Dwi H, Brigpol Denis Ardiansyah, Briptu Syawal Rahmadani, Bripda Rinaldy Andarsih dan Bripda Alwi Rasyid, langsung melakukan pencarian terhadap Pelaku dan Barang Bukti 

Tidak lama kemudian pada pukul 23.00 Wib, unit reskrim polsek sekayam berhasil mengamankan 1 orang yang di duga pelaku pencurian di toko Asia Tani yang mirip dengan ciri-ciri yang terekam di CCTV atas nama inisial YI ( 23 Tahun ).

Setelah mengamankan 1 orang yang diduga pelaku pencurian a.n YI unit reskrim polsek sekayam kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi pelaku  mengakui bahwa ia nya merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian di toko Asia Tani bersama saudara GA Als DG.

 

Untuk selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek guna proses lebih lanjut.

Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD

Libertus    02 Desember    Comment   

Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD

Foto: Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD 

SANGGAU, BorneoTribun.com - Dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Kades Balai Karangan menggandeng Puskesmas Balai Karangan, Polsek Sekayam dan Camat Sekayam untuk melaksanakan penyemprotan insektisida (Fogging) di seluruh wilayah Balai Karangan. Bertempat di Balai 1, 2, 3, dan di Dusun Paus Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Sabtu (2/12/23)

Kades Balai Karangan Erzan mengatakan seluruh bangunan yang ada di wilayah desanya tak luput dari penyemprotan. Termasuk selokan serta kolong juga di lakukan fogging. 

Erzan selalu Kades Balai Karangan terjun langsung ke lapangan menggunakan alat penyemprotan untuk melakukan foggin di wilayah desanya.

"Hari ini kita laksanakan penyemprotan. Hal ini sebagai antisipasi penyakit DBD yang di sebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti, maka kita melakukan penyemprotan insektisida untuk membunuh bibit-bibit nyamuk DBD," ucapnya.

"Selain melakukan penyemprotan, kita juga memberikan penekanan dan himbauan kepada seluruh warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Dengan adanya fogging ini kita berharap seluruh warga dapat terhindar dari penyakit Demam Berdarah," ucapnya.

Erzan mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Puskesmas, Polsek Sekayam, Koramil dan pihak Kecamatan Sekayam serta instansi lainnya yang terlah ikut berpartisipasi dalam kegiatan fogging tersebut.

Kegiatan fogging tersebut akan di lanjutkan besok pagi, yang meliputi balai karangan 4, dusun Bakai 1 dan Bakai 2. Mengingat wilayah Desa Balai Karangan yang cukup luas dan padat penduduknya. 

"Maka akan di rencanakan akan di laksanakan selama 2 hari kegiatan penyemprotan ( fogging )," tutupnya.

Sektor Maritim Era Jokowi Mandek, Ono: Banyak Peraturan Ditolak Rakyat

Libertus    02 Desember    Comment   

Sektor Maritim Era Jokowi Mandek, Ono: Banyak Peraturan Ditolak Rakyat

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono sepakat dengan kritikan dari calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek karena pemerintah tak serius. 

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait. 

"Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," ungkap Ono kepada media, Selasa 28 November 2023. 

Ono melanjutkan, dari mulai pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas, semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat. 

Selain itu, sambung Ono, Program penanggapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan. 

"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang dipastikan akan menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi sampai sasaran, manfaat dan keuntungan pun berbasis rakyat Indonesia," tegas Ono. 

Sebelumnya, Capres PDI Perjuangan  Ganjar Pranowo menyebutkan, mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, lantaran tak ada niat serius dari pemerintah. Ganjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.

"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar, di Jakarta, belum lama ini. 

Dia mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung.

"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata dia.

Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Libertus    30 November    Comment   

Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Foto: Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Jakarta, BorneoTribun.com - Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ismail Rumadan menilai PP Nomor 53 Tahun 2023 yang tidak mengharuskan pejabat untuk mundur saat maju berkontestasi dalam pilpres 2024 mengundang tanda tanya besar.

"Dugaan saya Aturan yang diterbitkan Presiden ini sebagai bentuk formal tindak lanjut dari  pernyataan Presiden untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres," ungkap Ismail saat dihubungi, Rabu (29/11).

Lebih lanjut ia menyayangkan sejumlah Aturan yang kerap ditabrak, bahkan disulap hanya untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

"Jadi Pilpres kali ini penuh dengan akrobatik, hanya karena ingin mendukung satu pasangan calon. Seharusnya aturan semacam ini dibatalkan atau jika ada pasangan Capres dan Cawapres lain yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut, bisa diajukan permohonan Uji Materil ke MA untuk dibatalkan," beber Ismail.

Dosen hukum Universitas Nasional tersebut juga mengungkapkan, masyarakat memiliki hak untuk protes dan sekaligus mengajukan judicial review (JR) ke MA untuk membatalkan PP Nom53 Tahun 2023 tersebut agar proses pelaksanaan Pilpres ini berjalan netral dan bebas dari potensi penyalagunaan wewenang," harapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Semar Politik Indonesia (SPIN) Mawardin Sidik menganggap dengan diterbitkannya PP tersebut menimbulkan kesan adanya peran ganda sebagai pejabat negara dan kontestan Pilpres, sehingga berpotensi pada kurang maksimalnya pelayanan publik.

"Pelayan publik seharusnya total melayani, full-time. Karena itu,  bagi peserta Pilpres, baik capres maupun cawapres yang sedang jadi pejabat negara, seharusnya mundur," tegas Mawardin kepada media, Rabu 29 November 2023. 

Mawardin mengingatkan kompleksitas politik di lapangan tak bisa diabaikan. Sebab antara kegiatan kampanye sebagai kontestan Pilpres dan kegiatan pemerintahan sebagai pejabat negara, secara praktis tipis perbedaannya, sehingga lubang jarum politis yang bernama konflik kepentingan menjadi tantangan tersendiri.

 

"Sejauh mana mereka mampu menjaga netralitas, tidak memainkan kode-kode tertentu dan komunikasi simbolik yang memancing keberpihakan jajaran ASN di arus bawah?," gugat Mawardin.

Kerumitan selanjutnya, sambung Mawardin, berkaitan dengan sumber daya, fasilitas, anggaran, otoritas, kebijakan dan agenda programatik yang inheren pada pejabat negara tentu saja rawan dipolitisasi dan dikapitalisasi untuk kepentingan parsial dalam kampanye terselubung. 

"Momen krusial dalam tahapan kampanye pemilu 2024 yang mulai digelar tersebut, sulit dimungkiri tidak ada yang hampa politis," ujar Mawardin.

"Oleh sebab itu, masyarakat sipil mesti mengawal kenduri demokrasi 2024 agar para kandidat yang berlaga mematuhi aturan yang berlaku, mengarusutamakan netralitas, sehingga mesin birokrasi benar-benar murni bekerja untuk kepentingan publik," sambungnya. 

Seperti diketahui, aturan terbaru itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Narkotika Jenis Sabu Seberat 15.5 Kg di Amankan Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bersama 2 Orang Tersangka

Libertus    27 November    Comment   

Narkotika Jenis Sabu Seberat 15.5 Kg di Amankan Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bersama 2 Orang Tersangka

Foto: Narkotika Jenis Sabu Seberat 15.5 Kg di Amankan Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bersama 2 Orang Tersangka 

KAPUAS HULU, BorneoTribun.com - Komitmen dalam memerangi peredaran Narkotika masih terus berlangsung, kali ini lagi-lagi Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad bersama Tim Gabungan SGI Tim V Kapuas Hulu, Tim Intel Korem 121/Abw, Unit Inteldim 1206/Psb, Satgaster Koramil 04 Badau dan Polsek Badau berhasil mengamankan dua orang WNI dengan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 15.5 Kilogram di jalur tidak resmi, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal ini disampaikan Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Ade Rizal Muharram, melalui keterangan yang diperoleh dari Dansatgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti/1/1 Kostrad Mayor Arm Ady Kurniawan di Badau.

Diamankannya dua orang WNI dengan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 15.5 Kilo gram yang dikemas dalam kemasan Teh Guanyinwang, Penyeludupan barang haram tersebut di gagalkan di jalur tidak resmi pada hari Senin 27 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat melaksanakan kegiatan Patroli dan Pengamanan wilayah. 

"Tim Patroli dan Pengamanan 1 ( 8 orang ) Dpp Pasiintel Satgas Yonarmed 10/Bradjamusti/1/1 Kostrad Lettu Arm Dhamis Amywisesa Wiratama dan Tim  2 ( 9 orang) Dpp Dantim V/Kapuas Hulu Lettu Arm Sirajudin.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut berinisial SMP (20) dan inisial H (33). Keduanya merupakan WNI asal Badau, Kapuas Hulu. 

Keberhasilan ini merupakan upaya  kerjasama Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dengan Tim Gabungan SGI Tim V Kapuas Hulu, Tim Intel Korem 121/Abw, Unit Inteldim 1206/Psb, Satgaster Koramil 04 Badau serta Polsek Badau," kata Kapendam.

Selanjutnya barang bukti dan kedua pelaku saat berita ini diturunkan masih diamankan di Pos Kotis Armed 10/Bradjamusti untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Pengamat hingga Netizen Sayangkan Absennya Gibran di Dialog Muhammadiyah

Libertus    24 November    Comment   

Pengamat hingga Netizen Sayangkan Absennya Gibran di Dialog Muhammadiyah

Foto: Pengamat hingga Netizen Sayangkan Absennya Gibran di Dialog Muhammadiyah

JAKARTA, Borneo Tribun.com - Cawapres Paslon nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak menghadiri acara debat dan dialog Calon Pemimpin Bangsa yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, pagi ini pukul 09.00-11.00, dan hanya dihadiri capres Prabowo Subianto.

Kepastian itu diperoleh dari keterangan tertulis Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti, Kamis sore.

"Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Saleh Daulay menginformasikan ke saya jika Gibran tidak bisa hadir di acara dialog pagi ini di Attaqwa Tower Universitas Muhammadiyah Surabaya," tulis Mu'ti.

Mu'ti mengaku tidak tahu alasan Gibran absen di kegiatan tersebut. Yang jelas, lanjut dia, dua putaran kegiatan yang sama sukses digelar, yakni di Edutorium UMS Solo pada Rabu (22/11) yang dihadiri Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pada Kamis (23/11) di kampus UMJ Jakarta yang dihadiri paslon 03 Ganjar-Mahfud MD.

Menanggapi absennya Gibran, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyayangkan ketidakhadiran tersebut apalagi tidak ada alasan yang jelas.

"Sangat disayangkan ketidakhadiran Gibran. Itikad baik PP Muhammadiyah menghadirkan semua capres cawapres di lingkungan kampus Muhammadiyah sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan pendidikan politik publik secara umum," tegas Hery, Jumat (24/11).

Menurut dia, dialog di Muhammadiyah itu sangat strategis menjadi forum untuk memaparkan visi dan misi capres cawapres jika kelak terpilih memimpin Indonesia.

"Publik jadi tahu apa gagasan, ide dan rancang bangun para capres cawapres untuk membangun bangsa ke depan. Dengan begitu publik diharapkan tidak salah dan bisa memilih calon pemimpin bangsa dengan baik. Pilihan terbaik lah. "Publik juga bisa lebih tahu rekam jejak capres cawapres," lanjut Hery.

Ia mengapresiasi kehadiran 2 paslon lain, AMIN dan Ganjar-Mahfud dalam dialog capres cawapres. Menurutnya, kehadiran kedua paslon tersebut menunjukkan niat, iktikad dan ikhtiar yang baik dan serius dalam kompetisi Pilpres dan mengurus negara jika kelak diberi mandat rakyat.

Ketidakhadiran Gibran Rakabuming di acara Dialog Publik PP Muhammadiyah menuai pandangan miring dari kalangan netizen atau pengguna media sosial Indonesia, termasuk pengguna Twitter.  

Bahkan, Tagar PrabowoGibranTakutDebat menggema di Twitter. 

 Berikut beberapa reaksi netizen yang berpandangan negatif terhadap ketidakhadiran Gibran :

"Pantesan ada tagar #PrabowoGibranTakutDebat, itu Muhammadiyah loh, ormas terbesar ke-2 di Indonesia dengan 60 juta anggota, sekaligus ormas modern dan terkaya di dunia disepelekan begitu saja? Speechless!” ujar akun King Purwa. 

“Dialog Publik Muhammadiyah sejatinya menjadi ajang bagi Gibran untuk menepis tudingan ‘Cawapres Karbitan’. Dengan menunjukkan performa dalam mempresentasikan gagasan & ide2 kebangsaannya. Sayang tudingan itu benar adanya, karena Gibran tidak berani hadir # PrabowoGibranTakutDebat,” tulis seorang warganet dengan akun @Davin*******.

“Setelah tampil gugup & minder di Mata Najwa, cawapres karbitan akan absen di acara Dialog Publik yang diadakan oleh Muhammadiyah. Ternyata ada yang gemeter dan takut debat. Berarti tidak menghormati Muhammadiyah sebagai pengundang. Mentang2 anaknya Lurah #PrabowoGibranTakutDebat,” kata @Naan*****.

"Gak punya nyali karena anak bau kencur ini cuma bermodal pengaruh bapaknya. Ilmu dan pengalamannya bahkan jauh di bawah para aktivis BEM yang giat menyuarakan suara rakyat tertindas," kata akun @gigin****.