Ramadhan Asyik Imigrasi Entikong Berikan Layanan Paspor SIMPATIK
Foto: Ramadhan Asyik Imigrasi Entikong Berikan Layanan Paspor SIMPATIK |
-->
Foto: Ramadhan Asyik Imigrasi Entikong Berikan Layanan Paspor SIMPATIK |
Bupati Sanggau Resmikan Musrenbang RKPD 2025 di Beduai. |
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Sanggau. |
Plt. Bupati Sanggau Hadiri Peresmian Gereja Santo Fransiskus Assisi. |
Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Andik Putra Perkasa memaparkan program unggulan kepada Kasad. |
Foto: Adi Rahmanto Kasi Intelijen Kejari Sanggau Salurkan Sembako Untuk Korban Banjir di Kecamatan Kapuas |
Foto: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Memberikan Layanan Paspor di Hari Weekend |
Plt. Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. (Diskominfo Sanggau/Borneotribun) |
SANGGAU - Drs. Yohanes Ontot, M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sanggau, memimpin upacara apel gabungan sebelum para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sanggau memulai tugasnya. Upacara ini berlangsung di halaman kantor Bupati sebagai tanda dimulainya aktivitas ASN untuk tahun anggaran 2024/2025.
Dalam kesempatan tersebut, semua ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau turut serta dalam apel gabungan sebagai bentuk penyambutan terhadap tahun anggaran yang baru.
Plt. Bupati Sanggau menekankan kepada seluruh ASN, termasuk Kepala Dinas dan staf, agar berkomitmen untuk bekerja lebih baik berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
"Dengan harapan agar kita dapat kembali bekerja secara konsisten, memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023. Pekerjaan yang belum optimal pada tahun sebelumnya diharapkan dapat diperbaiki pada tahun 2024 ini," ujarnya.
Selain itu, beliau juga mengajak para Kepala Dinas untuk mengevaluasi kinerja seluruh pegawai dan staf di bawah kepemimpinannya.
"Di awal tahun ini, mari kita identifikasi pekerjaan yang bersifat strategis dan non-strategis. Selanjutnya, kita upayakan penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 ini," pesannya, Selasa (2/1/2024).
Foto: Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024 |
Foto: Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion |
Foto: SPBU 64-785-02 yang beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau melakukan pengisian jirigen. |
Foto: Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus |
Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai calon presiden (capres) Prabowo secara mental tidak siap menghadapi debat pertama capres Pilpres 2024 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Petrus menilai Prabowo tidak menyangka kalau akan muncul pertanyaan dari Capres Nomor 3 dan 1 soal pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM yang hingga sekarang belum dibentuk.
"Ketidaksiapan ini juga membuktikan bahwa Capres Prabowo ketika nanti terpilih, maka persoalan pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM tidak akan menjadi prioritas, bahkan pelanggaran HAM akan semakin menjadi jadi," tegas Petrus, Rabu (13/12).
Petrus melanjutkan, jika kita lihat hasil investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) 1998 dan rekomendasinya, maka disitu terungkap bahwa Letjen Prabowo Subianto dan Mayjend Syafrie Samsuddin harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM 1997 dan Mei 1998, terutama penculikan Mahasiswa dan penembakan Mahasiswa.
Namun proses hukum atas diri Prabowo Subianto tidak berjalan.
Begitu juga Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira seputar pelanggaran Prabowo Subianto, yang berbuah keputusan Prabowo diberhentikan dari Dinas Prajurit ABRI.
"Hal itu membuktikan bahwa kesalahan Prabowo Subianto dalam kasus pelangaran HAM dan Tindakan Pidana terbukti, akan tetapi tidak ada niat sungguh-sungguh dari Negara untuk memproses hukum Prabowo baik atas pelanggaran HAM maupun Tindak Pidananya," tegas Petrus.
Karena itu, sambung Petrus, SKCK yang diberikan oleh Kepolisian kepada Prabowo Subianto bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal sejak lahir hingga sekarang harus dinilai sebagai keterangan SKCK yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah menjadi notoire feiten atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan oleh hakim.
Artinya, tegas Petrus, secara hukum Prabowo Subianto tidak layak menjadi Capres.
"Momentum untuk membela diri dan menjelaskan secara logis oleh Prabowo seputar keterlibatannya dalam pelanggaran HAM pada tahun 1997-1998 dan bagaimana dengan pengadilan HAM, itulah yang harus dijelaskan dalam debat tadi malam, namun Prabowo tidak menjawab tuntas atau menghindar menjawab substansi masalah pelanggaran HAM, itulah yang disesalkan dan menjadi nilai minus dalam penampilan debat tadi malam," papar Petrus.
Belum lagi isi hukum soal pemberantasan korupsi yang juga tidak tuntas dijawab oleh Prabowo.
Petrus menegaskan, semestinya isu korupsi sebagai warisan orde baru dan pelaku korupsi era orde baru yan belum tuntas diproses hukum, juga harus dijelaskan atau dipertanggungjawabkan dalam debat tadi malam.
Karena, ungkap Petrus, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan penuntasan kasus KKN termasuk KKN Suharto dan kroni-kroninya.
"Namun tidak pernah terjadi proses hukum terhadap kelompok ini, sehingga di pundak Prabowo selaku representasi kekuatan orde baru dalam capres 2024, nilainya sangat negatif, karena publik memandang Prabowo Subianto bagian dari Kroni Suharto yang hidup dalam suasana KKN akut, Pelanggar HAM 1997-1998 yang belum dipertanggungjawabkan. Padahal itu bagian dari tuntututan reformasi," pungkas Petrus.
Foto: Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah |
Foto: Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti |
Jakarta, BorneoTribun.com - Hampir dua bulan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2024, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tampak tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil surveinya sepanjang November 2023 ini, masih memperlihatkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Meskipun ada juga lembaga-lembaga survei yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit dan belum mengumumkan hasil surveinya kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabowo-Gibran.
"Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil survei nya," ungkap Ikrar kepada media, Selasa (5/12/2023).
Lalu, sambung Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei, dalam tataran teknisnya. Sehingga hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan.
"Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Ikrar.
Peraih gelar Ph.D. bidang sejarah politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia itu menyatakan, survei-survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Prabowo-Gibran.
"Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat, para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya," ujar Ikrar.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi.
"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).
Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.
"Caranya mudah. Di lokasi di mana sampel akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru