Berita Daranante Hari ini -->

30 Januari 2024

Bupati Sanggau Resmikan Musrenbang RKPD 2025 di Beduai

Bupati Sanggau Resmikan Musrenbang RKPD 2025 di Beduai
Bupati Sanggau Resmikan Musrenbang RKPD 2025 di Beduai.
SANGGAU - Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Tingkat Kecamatan di Aula Kantor Camat Beduai, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau pada hari Selasa (30/1/2024).

Dalam sambutannya, Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menyatakan pentingnya musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan setempat.

"Musrenbang tingkat kecamatan adalah forum tahunan bagi pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendiskusikan program-program pembangunan prioritas berdasarkan masukan dari musrenbang tingkat desa, sehingga dapat dicapai kesepakatan rencana program lintas desa/kelurahan di kecamatan," ungkapnya.

"Musrenbang adalah kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami isu-isu strategis dan permasalahan di tingkat kecamatan serta mencapai kesepakatan tentang program pembangunan prioritas sebagai solusi untuk perencanaan pembangunan daerah," tambahnya.

Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, menekankan bahwa Musrenbang merupakan tahap penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan mengumpulkan informasi dan mencari alternatif solusi.

"Tema pembangunan Kabupaten Sanggau tahun 2025 adalah 'Penguatan Daya Saing Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, dan Pelayanan Umum'. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas pembangunan tahun 2025 termasuk peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan," paparnya.

"Kita semua perlu bekerja secara tepat, cerdas, tuntas, dan berkualitas dalam menyusun program-program pembangunan daerah berbasis sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia," pungkas Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengakhiri sambutannya.


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Bupati Sanggau Resmikan Musrenbang RKPD 2025 di Beduai, Link: https://www.borneotribun.com/2024/01/bupati-sanggau-resmikan-musrenbang-rkpd.html

Bupati Sanggau Dorong Semangat Kolaborasi dalam Perayaan HUT Kalimantan Barat

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Sanggau.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 di Sanggau.
SANGGAU - Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan tema “Kalimantan Barat Melaju, Aman dan Kondusif” yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Sanggau, Kabupaten Sanggau, pada Senin (29/01/2024).

Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, memimpin langsung upacara tersebut dan menyampaikan sambutan atas nama Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat.

"Dalam sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun ke-67 pada tahun ini, 'Kalimantan Barat Melaju, Aman dan Kondusif', upacara peringatan hari ulang tahun ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang kita laksanakan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, peringatan hari ulang tahun ini dapat menjadi momentum untuk merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini. Kedua, peringatan hari ulang tahun ini dapat dipandang sebagai batu loncatan guna mencapai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi dari masa sebelumnya," ujar Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Ia juga menambahkan, "Tidak hanya itu, kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini juga adalah buah dari kerja keras kita bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Hasilnya kontribusi kita bersama telah terbukti secara nyata memajukan daerah kita tercinta Provinsi Kalimantan Barat."

Bupati Sanggau juga menyampaikan pencapaian terkait upaya menekan inflasi dan menurunkan angka stunting. "Bertitik tolak dari arahan Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil mengendalikan inflasi. Hasilnya pada Bulan November 2023 angka inflasi kita berada di peringkat ke-3 dari 10 provinsi terendah angka inflasi se-Indonesia, yaitu 2,01%. Agenda prioritas nasional lainnya adalah menurunkan angka stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting pada tahun 2024 adalah 14%, sedangkan angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Barat saat ini adalah 27,8%, tergolong masih cukup tinggi," katanya.

Beliau juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah 11 Kabupaten/Kota dan para pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan. "Selamat dan sukses kepada Pemerintah 11 Kabupaten/Kota, serta para pihak yang telah menorehkan prestasi dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Mari jadikan ini sebagai pemantik semangat bagi yang lain untuk mengambil peran dalam rangka memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Barat," ucapnya.

Dalam mengakhiri kata sambutannya, PJ.Gubernur Kalimantan Barat menekankan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai simpul pengikat seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Bupati Sanggau Dorong Semangat Kolaborasi dalam Perayaan HUT Kalimantan Barat, Link: https://www.borneotribun.com/2024/01/bupati-sanggau-dorong-semangat.html

28 Januari 2024

Plt. Bupati Sanggau Hadiri Peresmian Gereja Santo Fransiskus Assisi

Plt. Bupati Sanggau Hadiri Peresmian Gereja Santo Fransiskus Assisi
Plt. Bupati Sanggau Hadiri Peresmian Gereja Santo Fransiskus Assisi.
SANGGAU - Plt. Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, menghadiri upacara peresmian Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi, yang terletak di Stasi Bantan, Paroki Santo Paulus – Sekayam, Keuskupan Sanggau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam pada hari Minggu (21/01/2024). 

Acara tersebut menjadi momen sakral yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Uskup Keuskupan Sanggau, Mgr. Valentinus Saeng, C.P.

Uskup Saeng tidak hanya melakukan pemberkatan luar gereja, tetapi juga pemberkatan dalam gereja, sambil menyerahkan kunci gereja kepada pemimpin umat, setelah gereja tersebut diresmikan oleh Plt. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Yohanes Ontot menyatakan kebanggaannya atas pembangunan gereja ini. Dia menekankan pentingnya pembangunan tempat ibadah dalam mempersatukan umat dan memperkokoh iman.

"Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bantan, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam. Mereka sudah membangun gereja ini dengan baik, dalam rangka membina umat dan menyatukan umat agar lebih dekat dengan Tuhan," ujarnya dengan penuh semangat.

Meskipun Pemerintah Daerah tidak dapat membantu secara penuh dalam pembangunan gereja ini, Plt. Bupati menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan secara berkala, dengan jangka waktu minimal dua tahun sekali.

"Saya melihat masyarakat Bantan sangat kompak. Memang, membangun sebuah rumah ibadah tidaklah mudah dan murah. Tetapi bangunan yang kita resmikan hari ini terlihat begitu megah, tentu itu berkat kekompakan bapak ibu semua. Dari swadaya masyarakatlah gereja ini bisa kita resmikan bersama-sama hari ini," tandasnya.

Plt. Bupati juga mengungkapkan harapannya agar gereja tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan keimanan umat. 

Dia mengajak agar gereja tidak dibiarkan kosong, terutama pada hari Minggu.

"Kami berharap setelah gereja ini dibangun, masyarakat bisa menjaga bangunan ini, menggunakannya secara baik, di hari Minggu dan di hari-hari tertentu jangan sampai kosong. Pemerintah berharap setelah gereja ini dibangun seluruh umat di Bantan ini bisa semakin memperkuat imannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan," harapnya dengan penuh doa.


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Plt. Bupati Sanggau Hadiri Peresmian Gereja Santo Fransiskus Assisi, Link: https://www.borneotribun.com/2024/01/plt-bupati-sanggau-hadiri-peresmian.html

27 Januari 2024

Dandim 1204/Sgu Paparkan Program Unggulan Kepada Kasad

Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Andik Putra Perkasa memaparkan program unggulan kepada Kasad.

Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Andik Putra Perkasa memaparkan program unggulan kepada Kasad saat kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar beberapa waktu lalu.

Hal ini di sampaikan Dandim 1204/Sgu kepada Media ini, Sabtu (27/1/24).

"SMK PDN (Sekolah Menengah Kejuruan Plus Desa Nusantara) yang merupakan SMK binaan Kodim 1204/Sgu memiliki program unggulan di bidang Ketahanan Pangan yaitu Peternakan Sapi yang memanfaatkan lahan tidur milik TNI, Pemda, perusahaan maupun kerjasama dengan warga setempat di sekitaran Sekolah," kata Dandim.

Latar belakang Dandim mengambil inisiatif ini di karenakan tingginya kebutuhan Sapi potong di wilayah Kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalbar yang saat ini sebagian besar masih di datangkan dari provinsi lain. Hal ini selaras dengan kondisi saat ini bahwa kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat dampak dari situasi geo politik global diantaranya perang Rusia-Ukraina serta memanasnya situasi konflik di Gaza. 

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian telah melakukan langkah-langkah penguatan pangan salah satunya yaitu melakukan MoU antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI di bidang Ketahanan Pangan pada bulan Desember 2023 lalu. 

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak telah memerintahkan satuan jajaran TNI AD untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti MoU tersebut. 
Pangdam XII/Tpr pada kesempatan pertama telah memberikan arahan kepada seluruh satuan komando kewilayahan untuk segera mendata lahan-lahan tidur atau tidak produktif selanjutnya untuk berkoordinasi dengan instansi Pemda maupun pihak swasta guna pemanfaatan di bidang Pangan.

Selanjutnya dihadapkan dengan latar belakang tersebut, Dandim 1204/Sgu selaku ‘Bapak Asuh’ para Siswa/Siswi SMK PDN yang memiliki jurusan Agribisnis melihat peluang yaitu kebun sawit dan lahan tidur di wilayah Kabupaten Sanggau yang cukup luas serta produktif untuk di tanami rumput gajah/odot maupun pemanfaatan pelepah Sawit, maka sistem breeding / pembiakan hewan Sapi sangat efektif untuk dijadikan program Kodim. 

Dandim berharap peternakan Sapi ini dapat dikembangkan sehingga hasilnya selain sebagai pembelajaran praktek siswa/siswi bisa juga untuk membantu operasional sekolah dan siswa, kesejahteraan guru bahkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau.

Kunjungan Kasad pada hari Kamis 25 Januari 2024 di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang menjadi momentum Danrem 121/Abw untuk menampilkan hasil program Kodim jajarannya antara lain pengeboran air bersih sekaligus air minum, RTLH, Babinsa mengajar di sekolah perbatasan, bantuan hewan ternak dan bibit tanaman serta program ketahanan pangan salah satunya peternakan Sapi cluster sekolah.

(Libertus)

25 Januari 2024

Adhyaksa Peduli Bencana Banjir, Kejari Sanggau Salurkan Sembako Untuk Korban Banjir di Kecamatan Kapuas

Foto: Adi Rahmanto Kasi Intelijen Kejari Sanggau Salurkan Sembako Untuk Korban Banjir di Kecamatan Kapuas

BorneoTribun.com Sanggau - Adhyaksa Peduli Bencana Banjir dalam rangka membantu korban yang terdampak akibat banjir yang melanda beberapa wilayah di kabupaten Sanggau salah satu nya di Kelurahan Tanjung Kapuas dan Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Pada Kamis, 25 Januari 2024, pukul 09.00 Wib. 

Kegiatan Peduli Bencana Banjir yang di lakukan yakni pembagian paket sembako bagi korban bencana banjir di Kabupaten Sanggau. 

Dalam giat ini Kajari Sanggau Dr. Anton Rudiyanto, S.H., M.H., yang diwakilkan oleh Kasi Intelijen, Adi Rahmanto, S.H., M.H., dan Kasi Pidum. Dian Novita, S.H., M.H., Ikatan Adhyaksa Darmakarini Kabupaten Sanggau bersama anggota BPBD Kabupaten Sanggau dan team TRC Kabupaten Sanggau merupakan agenda Kejaksaan Negeri Sanggau dalam peduli bencana.

Secara simbolis bantuan ini di serahkan langsung kepada warga dan kepala RT yang rumahnya terdampak banjir.

Dalam kegiatan baksos Kejari Sanggau membagikan total 500 kg beras. 200 kg gula. 200 liter minyak goreng. 200 kaleng susu cair, 1000 bungkus indomie. 1000 butir telor 200 kaleng sarden yang di kemas menjadi 150 paket bagi korban bencana banjir di dua lokasi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Selain itu Kejari Sanggau bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sanggau mendirikan posko komando peduli Batingsor di halaman kantor Kejari Sanggau. 

"Di posko nanti ada anggota dari Kejari, BPBD dan TRC yang standby selama 24 jam. di sini warga bisa melaporkan apabila mengalami musibah secara cepat posko terdekat agar cepat di pantau," ucap Adi Rahmanto.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan yang di inisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut dapat memantik pihak-pihak terkait di Kabupaten Sanggau untuk lebih peduli terhadap kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Sanggau," tutupnya.

(Libertus)

06 Januari 2024

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Memberikan Layanan Paspor di Hari Weekend

Foto: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Memberikan Layanan Paspor di Hari Weekend 

ENTIKONG, BorneoTribun.com - Sebagai bentuk komitmen pelayanan yang Pro-aktif kepada masyarakat serta sebagai salah satu rangkaian acara dalam hari Bhakti Imigrasi, pada hari Sabtu nanti, tepatnya tanggal 13 Januari 2024 Kantor Imigrasi akan memberikan pelayanan permohonan paspor, melalui program Paspor Simpatik. 

"Layanan di hari sabtu ini menjadi Salah satu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar Entikong dan Sekayam," ujar Sam Fernando Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong. 

Layanan paspor simpatik ini diberikan kepasa masyarakat untuk permohonan paspor baru dan penggantian paspor dengan kuota sebanyak 26 Permohonan tanpa harus mendaftar melalui M-Paspor/ hanya cukup melalui permohonan Walk in.

Layan paspor di hari sabtu ini akan diselenggarakan mulai pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 12.00  Wib. Dalam program paspor simpatik pada tanggal 13 Januari 2024 ini hanya akan melayani permohonan paspor baru dan penggantian, akan tetapi tidak melayani layanan percepatan, pengambilan paspor, dan penggantian paspor hilang/rusak/perubahan data. 

Dilaksanakan layanan permohonan paspor di hari Sabtu ini melalui program paspor simpatik, dapat menjadi jawaban bagi masyarakat dikarenakan di hari Senin sampai dengan Jumat masyarakat sibuk kerja. Semoga dengan adanya Paspor Simpatik ini, masyarakat Entikong dan Sekayam semakin merasakan dampak Positif dari Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

(Libertus)

03 Januari 2024

Plt. Bupati Sanggau Pimpin Apel Gabungan ASN

Plt. Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. (Diskominfo Sanggau/Borneotribun)
Plt. Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. (Diskominfo Sanggau/Borneotribun)

SANGGAU - Drs. Yohanes Ontot, M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sanggau, memimpin upacara apel gabungan sebelum para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sanggau memulai tugasnya. Upacara ini berlangsung di halaman kantor Bupati sebagai tanda dimulainya aktivitas ASN untuk tahun anggaran 2024/2025.

Dalam kesempatan tersebut, semua ASN dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau turut serta dalam apel gabungan sebagai bentuk penyambutan terhadap tahun anggaran yang baru.

Plt. Bupati Sanggau menekankan kepada seluruh ASN, termasuk Kepala Dinas dan staf, agar berkomitmen untuk bekerja lebih baik berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

"Dengan harapan agar kita dapat kembali bekerja secara konsisten, memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023. Pekerjaan yang belum optimal pada tahun sebelumnya diharapkan dapat diperbaiki pada tahun 2024 ini," ujarnya.

Selain itu, beliau juga mengajak para Kepala Dinas untuk mengevaluasi kinerja seluruh pegawai dan staf di bawah kepemimpinannya.

"Di awal tahun ini, mari kita identifikasi pekerjaan yang bersifat strategis dan non-strategis. Selanjutnya, kita upayakan penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 ini," pesannya, Selasa (2/1/2024).



Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Plt. Bupati Sanggau Pimpin Apel Gabungan ASN, Link: https://www.borneotribun.com/2024/01/plt-bupati-sanggau-pimpin-apel-gabungan.html

01 Januari 2024

Media Agency Kalbar Resmi Diluncurkan di Tahun Baru 2024

Media Agency Kalbar Resmi Diluncurkan di Tahun Baru 2024
Foto: Logo Media Agency Kalbar. (MAK/YK)
SEKADAU – Malam pergantian tahun baru 2024 menjadi hari diluncurkannya Media Agency Kalbar yang berlokasi di Kabupaten Sekadau pada Senin (01/01/2024). 

Dengan kehadiran ini, PT. Media Agency Kalbar, yang didirikan oleh tiga pengusaha media di Kalimantan Barat, yakni Kundori, Asmuni, dan Heri Yakop, bertekad menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekosistem bisnis media di wilayah tersebut.

"Aspirasi utama kami dalam mendirikan media agency ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan yang ingin menjadi mitra dalam mengembangkan usaha di era digital saat ini. Sejauh ini, puluhan media telah bergabung dengan kami," ungkap Asmuni, salah satu pimpinan PT. Media Agency Kalbar.

Dengan moto "Menjadi Perusahaan Berbasis Manajemen Bisnis Digital", Media Agency Kalbar menegaskan komitmennya sebagai agen media yang terpercaya, profesional, serta berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan oleh klien-klien mereka.

Misi yang diusung oleh agensi ini mencakup penyediaan strategi dan solusi teknologi digital yang tepat sasaran, pemberian pelatihan teknologi digital yang berkualitas dan relevan, serta pengembangan pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan.

Tak hanya itu, layanan profesional, keramahan, dan kerjasama strategis dengan institusi lain untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik juga menjadi bagian dari visi mereka.

"Harapannya, media agency ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemerintah dan pelaku usaha di Kalimantan Barat. Pada awal Tahun Baru 2024, kami memilih meluncurkan agensi media ini sebagai momentum awal, dengan semangat baru, menuju kesuksesan bisnis di era digital saat ini," tegas Asmuni.

23 Desember 2023

Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024

Foto: Raih Kinerja Positif Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Berkomitmen Untuk Meningkatan Kinerjanya dI TAHUN 2024

ENTIKONG, IndoTimeNews.com - Berada di Perbatasan Negeri bukan berarti memberikan kinerja yang terbatas bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara. Terbukti Sejak awal Januari hingga 22 Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mencatatkan capaian kinerja sangat positif dengan melebihi target yang ditetapkan.
Capaian kinerja yang positif di butuhkan sebagai wujud pelaksanaan pengabdian kepada Negara yang lebih baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya penerbitan dokumen keimigrasian, Seksi Lalu lintas dan Izin tinggal keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah menerbitkan sebanyak 13.854 paspor dalam kurun waktu Januari sampai 22 Desember 2023 dan melakukan penolakan dan/atau penundaan permohonan paspor sebanyak 373 pemohon, yang mana diduga akan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Tindak pidana Penyelundupan Manusia.

Dari permohonan paspor juga, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah membantu negara dengan memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp.5.398.850.000,- (Lima Milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan PNBP dari pelayanan Izin tinggal asing yang didapatkan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) yang didapatkan dari 1Permohonan Itas dan 1 orang perpanjangan VOA. Dalam hal Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong, pada kurun 2 januari hingga 21 Desember 2023 Petugas Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada PLBN Entikong telah melakukan pemeriksaan kepada sebanyak 218.726 WNI yang masuk ke Indonesia, 252.056 WNI yang keluar wilayah Indonesia, 26.075 Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Indonesia, serta 24.910 WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) pada PLBN Entikong.

Dalam Pemeriksaan Keimigrasian, Petugas tidak hanya menekankan pada pelayanan melainkan juga pada Pengawasan, sehingga hanya Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang memenuhi kualitas sesuai aturan keimigrasian yang dapat keluar masuk wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 451 orang dilakukan Penundaan/ Penolakan Keberangkatan karena diduga akan menjadi Korban TPPO atau TPPM serta 3 orang asing ditolak masuk ke Indonesia karena diduga membahayakan keamanan/ ketertiban negara/ tidak memenuhi kualitas wna yang sesuai azas selective Policy. 

Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Entikong, tercatat sebanyak Rp.557.500.000,- (lima ratus Limapuluh tujuh juta limaratus ribu Rupiah) PNBP didapatkan dari Visa On Arrival dari WNA yang masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong yang rekapitulasinya dilakukan oleh Bank Persepsi, serta PNBP dari pembayaran Overstay sebanyak Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah).
Dari Seksi Intelijen dan Penindakan (Inteldak) sebagai Seksi yang bertugas dalam pengawasan, intelijen dan Penegakan hukum, dalam kurun waktu Januari Hingga 22 Desember telah melakukan Pemeriksaan (BAP) paspor hilang sebanyak 199 orang, BAP paspor rusak sebanyak 162 orang, Pemeriksaan (BAP) Perubahan data paspor sebanyak 166 orang. 

Selain itu juga Pemeriksaan kepada WNI yang terindikasi korban TPPO atau TPPM sebanyak 7 orang. Dan juga Seksi Inteldak telah melakukan STP (Surat Tanda Penerimaan) Paspor kepada Korban atau pelaku TPPO dan/ atau TPPM sebanyak 30 Dokumen perjalanan (paspor). Selain itu dalam hal penegakan hukum keimigrasian kepada Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melalui Seksi Inteldak telah melakukan Deportasi kepada 17 Warga negara Asing, serta Deportasi dan pencatatan penangkalan kepada 7 Warga Negara Asing. Dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana penyelundupan Manusia sebagaimana tertulis pada pasal 120 ayat 1 UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga telah menyerahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan negeri setempat sebanyak 1 kasus. Hal ini menjadi wujud komitmen dari kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong untuk mencegah agar Warga Negara Indonesia tidak menjadi korban TPPO atau TPPM, serta turut menjaga stabilitas keamanan negara dari Warga negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran hukum keimigrasian, agar dapat menciptakan rasa akan dan nyaman di sekitar wilayah kerjanya.

Sadangkan pada Subbag Tata Usaha yang menjalankan Tusi nya pada penyerapan anggaran, Pengadaan, dan Kepegawaian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil melaksanakan realisasi penyerapan  anggaran sebanyak 97,64% dengan prosentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,51%, yang membuat Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga diganjar penghargaan sebagai Satker Lingkup Kemenkumham Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA terbaik ke-2. Selain itu juga Pada semester I Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mendapat penghargaan Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik oleh KPPN Sanggau. Selain itu juga untuk urusan kepegawaian Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong telah memberikan kesempatan dan melaksanakan pengembangan kompetensi kepada 12 orang ASN.

Sedangkan dalam penerapan Reward dan Punishment demi menciptakan good Governance, Kepala Kantor Imigrasi Entikong, Sam Fernando dan jajarannya telah memberikan usulan kenaikan pangkat reguler kepada 6 (enam) orang pegawai dan juga kenaikan pangkat melalui penyesuaian Ijazah kepada 1 (satu) orang pegawai. Dalam hal penegakan disiplin pegawai, Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada 2 (dua) orang pegawai, sehingga dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pegawai agar tetap bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam penerapan keterbukaan Informasi Publik, pada kurun waktu yang sama seperti tertulis diatas, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah melakukan penyebaran konten informasi pada media sosial sebanyak 308 Konten dan sebanyak 165 pemberitaan pada Media massa baik media massa Online dan/atau TV/ Radio. Selain itu juga dalam hal Layanan Pengaduan dan informasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah menjawab sebanyak 395 Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Media komunikasi/ media Sosial berupa Whatsapp, Facebook, Instagram dan Twitter. Selain menangani layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat, Seksi Tikim pada Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga meraih penghargaan dari Direktorat jenderal Imigrasi sebagai Pengelola Media Sosial Terbaik ke-3 Kategori Influencer pada Kantor Imigrasi Kelas II.
"Dari Capaian positif yang diperoleh, ke depannya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tak hanya mempertahankan kinerjanya yang sudah baik, akan tetapi pada tahun 2024 diharapkan mampu meningkatkan lagi kinerja, kompetensi dan profesionalismenya, ujar Sam Fernando. 

"Dan semoga ke depannya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya.

(Libertus)

Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion

Foto: Untuk Pemilu Damai dan Netralitas ASN, JPPR Laksanakan Focus Group Discussion 

Sanggau, BorneoTribun.com - Focus Group Discussion tema "Menjaga Masa Depan Demokrasi Dengan Memastikan Pemilu Damai dan Mengawal Netralitas Aparatur Pemerintah"

Bertempat di salah satu Cafe di Kota Sanggau pada Jumat (22/1223).

Tujuannya untuk menjaga masa depan demokrasi dengan memastikan pemilu damai dan mengawal netralitas ASN.

Acara di mulai dengan sambutan ketua JPPR Kabupaten Sanggau Slamet Riyanto.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Sanggau mengadakan pendidikan pemilu, forum Grup Discussion dengan tema menjaga 
masa depan demokrasi dengan memastikan pemilu damai dan mengawal netralitas penyelenggara negara. 

Slamet riyanto selaku koordinator JPPR sanggau menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan FGD ini. Adapun peserta selain dari berbagai Organisasi kepemudaan di Kabupaten Sanggau juga dari politeknik negeri pontianak kabupaten sanggau. 

Sebanyak lebih dari 70 peserta pada malam hari ini, di mana dari semua kalangan baik milenial serta GenZ yang aktif. 

Dengan kegiatan ini JPPR mengharapkan peran aktif dari para kaum milenial dan GenZ untuk dapat memilih dan mengajak memilih di setiap daerah masing-masing.

Tidak lupa slamet mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tiga pemateri, Edy rahmansana mewakili KPU Kabupaten Sanggau, Saparudin mewakili Bawaslu Kabupaten Sanggau, serta Koordinator Provinsi JPPR Kalimantan Barat. Dimana peserta dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh masing masing pemateri tersebut. 

JPPR kabupaten sanggau kedepan akan berusaha mengadakan kembali sesi-sesi diskusi seperti ini untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan terkhusus pada generasi milenial dan generasi milenial. 

"Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Forum Peduli Ibu Pertiwi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. semoga kedepannya masih dapat bekerjasama untuk membangun dan mengintegrasi kekuatan kekuatan muda melalui diskusi seperti ini," ucapnya.

Menurut Edy Rahmansana Komisioner KPU Kabupaten Sanggau yang dalam hal ini selaku pemateri mengatakan kegiatan ini tidak ada artinya jika kita tidak terdaftar di DPT yang tergabung ke penyelenggara pemilu, dan saat ini KPU merekrutmen KPPS. 

"Tidak ada larangan mengikuti kampanye apabila ada yang menjadi timses salah satu calon. Kegiatan ini untuk menjaga pemilu damai," ucapnya.

Saparudin salah satu pemateri dari Bawaslu Kabupaten Sanggau menekankan netralitas ASN, sesuai 
Kep bersama Menpan-RB, Mendagri, dll terkait netralitas ASN
seorang ASN harus netral dalam ruang lingkup pemilu dan tetap memiliki hak pilih.

Dia juga mengajak cek bersama DPT online untuk memastikan terdapat di DPT sebagai pemilih
mengajak bersikap menolak money politik. Edukasi tolak money politik
menghimbau jika menemukan pelanggaran pemilu untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan dengan syarat memenuhi syarat formil dan materil.

Sambutan Koordinator provinsi JPPR Kalbar Sy Edi Darmawan
dalam pemilu ada penyelenggara dan pemantau apabila ada temuan pelanggan menghimbau untuk melaporkan pelanggaran.

(Libertus)

19 Desember 2023

Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia

Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia
Foto: Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson saat kunker ke Kabupaten Sanggau. (Adpim/Borneotribun/Liber)
SANGGAU – Presiden Joko Widodo telah menegaskan target ambisius untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu dari empat negara dengan perekonomian terbesar di dunia, setelah Cina, Amerika, dan India. 

Upaya ini menjadi fokus utama dalam pembekalan kepada Penjabat Gubernur yang baru dilantik, dengan penekanan pada percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

Menyoroti kondisi saat ini yang menunjukkan pendapatan per kapita sebesar 9 juta per tahun, Presiden meramalkan peningkatan besar pada tahun 2045 yang mencapai 346 juta per bulan.

Hal ini dipicu oleh bonus demografi yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi, di mana jumlah usia produktif mencapai puncaknya.

Sementara Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menjelaskan pentingnya persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat, baik dari aspek teknologi maupun SDM itu sendiri.

"Dalam menghadapi tantangan ini, anak-anak kita harus memiliki tingkat kecerdasan yang optimal dan kompetensi yang mumpuni."

"Persiapan ini harus dimulai sejak usia dini bahkan sejak dalam kandungan. Kondisi stunting harus dihindari karena dapat menghambat pertumbuhan otak anak."

"Jadi, perhatian terhadap asupan gizi sangat penting. Anak yang terhindar dari stunting memiliki potensi lebih besar untuk memahami, berkreativitas, dan berinovasi," paparnya.

Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk memperhatikan asupan gizi yang seimbang bagi anak-anak mereka. 

Penting juga untuk memberikan edukasi kepada calon ibu, remaja, dan ibu hamil tentang pentingnya kualitas kesehatan diri dan anak-anak mereka.

"Ketiga unsur gizi wajib yang harus ada dalam setiap makanan anak adalah karbohidrat, protein hewani, dan lemak."

"Selain itu, remaja putri harus terhindar dari anemia, ibu hamil harus mendapatkan gizi yang cukup, dan balita di atas 6 bulan harus diberikan makanan pendamping ASI."

"Dengan mencegah stunting, kita dapat memiliki generasi yang cerdas, siap bersaing di dalam maupun di luar negeri."

"Karena dengan kecerdasannya, mereka akan menjadi pemimpin terkemuka di masa depan," tambahnya.


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Presiden Jokowi Targetkan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara dengan Perekonomian Terbesar di Dunia, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/presiden-jokowi-targetkan-indonesia.html

Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru

Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru
Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
SANGGAU – Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau untuk memastikan pelayanan tetap optimal di tengah liburan Natal dan Tahun Baru. Dalam kunjungannya hari Selasa (19/12/2023), beliau menegaskan komitmen RSUD untuk tetap melayani masyarakat meski dalam suasana libur.

"Masyarakat Sanggau dan sekitarnya tidak perlu khawatir, RSUD M.Th. Djaman Sanggau akan tetap beroperasi penuh selama liburan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj Gubernur juga mengapresiasi layanan Hemodialisa di RS tersebut yang telah mengurangi beban pasien dalam perjalanan ke Pontianak.

"Dalam kunjungan saya, saya melihat pelayanan hemodialisa yang memiliki 9 bed. Ini sangat membantu pasien yang sebelumnya harus melakukan perjalanan jauh ke Pontianak untuk cuci darah. Ini benar-benar mengurangi beban mereka," ungkapnya.

Mengenai Demam Berdarah, Pj Gubernur menekankan pentingnya sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau untuk mencegah penyebaran nyamuk _aedes aegypti_.

"Pencegahan Demam Berdarah harus terus ditingkatkan. Saya berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau melakukan sosialisasi yang lebih aktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama mengenai tanda-tanda darurat DBD. Kematian akibat DBD harus di bawah 1 persen, jika lebih dari itu, ada yang salah. Ini perlu perhatian serius," tegasnya.

Selain itu, Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya fasilitas, tenaga kesehatan, dan peralatan di rumah sakit untuk memastikan pelayanan yang baik bagi pasien yang membutuhkan perawatan.

"Perhatian terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan di rumah sakit harus konsisten. Pasien yang datang ke rumah sakit harus segera mendapatkan penanganan yang memadai," imbuhnya.

Pj Gubernur juga memberikan pesan kepada para tenaga medis untuk tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien di RSUD M.Th. Djaman Sanggau.

Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Foto: Pj Gubernur Harisson kembali meninjau RSUD M.Th. Djaman Sanggau. Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Pj Gubernur Harisson Pastikan Kesiapan RSUD M.Th. Djaman Sanggau di Masa Liburan Natal dan Tahun Baru, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/pj-gubernur-harisson-pastikan-kesiapan.html

Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian

Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian
Foto: Penyerahan Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian di Mess Pemda Sentana. (Borneotribun/Adpim)
SANGGAU - Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sanggau, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Ny. Windy Prihastari, S.STP., M.Si menghadiri tamah tamah bersama Plt Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. sekaligus penyerahan Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian di Mess Pemda Sentana, Senin malam (18/12/2023).

Adapun bantuan tersebut berupa bibit buah dan sayuran, bantuan saprodi, benih padi dan jagung, pengembangan komoditi kedelai, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan menengah dan skala besar hingga Program  Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Dalam agenda Kunjungan Kerjanya, orang nomor satu di Provinsi Kalbar itu menyampaikan himbauan dalam pengentasan stunting, pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrem. PJ Gubernur Provinsi Kalbar bersama rombongan direncanakan akan melaksanakan Peninjauan Gelar Pangan Murah, Peninjauan RSUD Sanggau dan ke Posyandu untuk kepada Ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak Baduta dan Remaja Putri untuk memahami bagaimana cara pencegahan stunting sejak dini.

Plt Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si. yang menyambut kedatangan rombongan Pj Gubernur menyampaikan ucapan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan serta kepedulian kepada Pemkab. Sanggau.

“Selamat datang kepada rombongan dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pj Gubernur yang akan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sanggau”, ucapnya.

Sebagai informasi, percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, diharapkan setiap lini masyarakat yang berisiko terdampak stunting dapat ditangani sebaik dan secepat mungkin.

Turut hadir Plt Ketua TP PKK Kabupaten Sanggau, Ny. Yohana Kus Badriah, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Forkopimda Provinsi Kalbar, Pimpinan Bank Kalbar, Pimpinan Jamkrida dan Pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten Sanggau.(irf)


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Tiba Di Sanggau, Pj. Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan Sarpras Pertanian, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/tiba-di-sanggau-pj-gubernur-kalbar.html

14 Desember 2023

Akibat Utamakan Pengisian Jerigen, Memicu Keributan di SPBU Bunut

Foto: SPBU 64-785-02 yang beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau melakukan pengisian jirigen.

SANGGAU, BorneoTribun.com - 
SPBU 64-785-02 yang beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau melakukan pengisian jirigen.

Pengisian Jirigen oleh SPBU Bunut di duga sudah lama berlangsung, Kegiatan pengisian dengan cara orang yang diduga sudah terbiasa melakukan pengisian minyak (BBM Subsidi) melakukan pengisian dengan sendirinya yang disaksikan oleh petugas SPBU langsung dan dilakukan berulang-ulang kali  pengisian dengan menggunakan jerigen .  

Hal tersebut terjadi dan tertangkap kamera langsung oleh satu Media yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Kabupaten Sanggau ( PWKS ). 

Libertus dari Media BorneoTribun.com menyaksikan langsung kegiatan pengambilan minyak yang dilakukan oknum penampung minyak subsidi yang di isikan ke dalam jerigen dengan cara di angkut menggunakan kendaraan roda dua dan dilakukan berulang kali.

Pada saat pengambilan foto dan video tersebut, pihak SPBU dan oknum yang bukan petugas tidak terima pada saat di ambil foto dan video tersebut.

Salah satu petugas marah dan di bantu oleh pelaku oknum penampung BBM bersubsidi.

Pelaku tidak terima di ambil foto dan video pada saat melakukan pengisian jirigen, karena dengan bebas nya pelaku melakukan pengisian sendiri nya. 

Menurut Libertus ( Media BorneoTribun.com dan Media IndoTimeNews.com ) mengatakan 
bahwa pelaku langsung mengancam dan akan memukul. 
Kejadian tersebut terjadi di dalam SPBU.

"Pelaku meneriaki supaya saya supaya keluar dari SPBU. Pelaku  menantang dan terus mengancam," jelas Bertus 

"kalau berani ayo di luar. Sambil teriak dan rekan-rekannya sudah banyak berkumpul di salah satu kios yang ada di samping SPBU," ucap Bertus.

Atas kejadian tersebut Wawan Suwandi ketua PWKS meminta kepada pihak berwajib untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan jangan adanya pembiaran.

"Kita dari PWKS meminta kepada Polres Sanggau untuk segera melakukan tindakan dan tidak bisa  diabaikan ,karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah sosial. Karena ini jelas ada pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengisian jirigen, sudah jelas  dan pelaku juga bukan petugas, dengan sesuka hatinya melakukan pengisian jirigen sendiri. Sementara pihak management SPBU dan Pengawas juga tidak ada di tempat," jelas Wawan Suwandi.

13 Desember 2023

Petrus Selestinus: Prabowo Tak Siap Hadapi Isu HAM di Debat Capres

Foto: Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus

Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai calon presiden (capres) Prabowo secara mental tidak siap menghadapi debat pertama capres Pilpres 2024 yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Petrus menilai Prabowo tidak menyangka kalau akan muncul pertanyaan dari Capres Nomor 3 dan 1 soal pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM yang hingga sekarang belum dibentuk.

"Ketidaksiapan ini juga membuktikan bahwa Capres Prabowo ketika nanti terpilih, maka persoalan pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM tidak akan menjadi prioritas, bahkan pelanggaran HAM akan semakin menjadi jadi," tegas Petrus, Rabu (13/12).

Petrus melanjutkan, jika kita lihat hasil investigasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) 1998 dan rekomendasinya,  maka disitu terungkap bahwa Letjen Prabowo Subianto dan Mayjend Syafrie Samsuddin harus bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM 1997 dan Mei 1998, terutama penculikan Mahasiswa dan penembakan Mahasiswa.

Namun proses hukum atas diri Prabowo Subianto tidak berjalan.

Begitu juga Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira seputar pelanggaran Prabowo Subianto, yang berbuah keputusan Prabowo diberhentikan dari Dinas Prajurit ABRI.

"Hal itu membuktikan bahwa kesalahan Prabowo Subianto dalam kasus pelangaran HAM dan Tindakan Pidana terbukti, akan tetapi tidak ada niat sungguh-sungguh dari Negara untuk memproses hukum Prabowo baik atas pelanggaran HAM maupun Tindak Pidananya," tegas Petrus.

Karena itu, sambung Petrus, SKCK yang diberikan oleh Kepolisian kepada Prabowo Subianto bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal sejak lahir hingga sekarang harus dinilai sebagai keterangan SKCK yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah menjadi notoire feiten atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan oleh hakim.

Artinya, tegas Petrus, secara hukum Prabowo Subianto tidak layak menjadi Capres.

"Momentum untuk membela diri dan menjelaskan secara logis oleh Prabowo seputar keterlibatannya dalam pelanggaran HAM pada tahun 1997-1998 dan bagaimana dengan pengadilan HAM, itulah yang harus dijelaskan dalam debat tadi malam, namun Prabowo tidak menjawab tuntas atau menghindar menjawab substansi masalah pelanggaran HAM, itulah yang disesalkan dan menjadi nilai minus dalam penampilan debat tadi malam," papar Petrus.

Belum lagi isi hukum soal pemberantasan korupsi yang juga tidak tuntas dijawab oleh Prabowo.

Petrus menegaskan, semestinya isu korupsi sebagai warisan orde baru dan pelaku korupsi era orde baru yan belum tuntas diproses hukum, juga harus dijelaskan atau dipertanggungjawabkan dalam debat tadi malam.

Karena, ungkap Petrus, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan penuntasan kasus KKN termasuk KKN Suharto dan kroni-kroninya.

"Namun tidak pernah terjadi proses hukum terhadap kelompok ini, sehingga di pundak Prabowo selaku representasi kekuatan orde baru dalam capres 2024, nilainya sangat negatif, karena publik memandang Prabowo Subianto bagian dari Kroni Suharto yang hidup dalam suasana KKN akut, Pelanggar HAM 1997-1998 yang belum dipertanggungjawabkan. Padahal itu bagian dari tuntututan reformasi," pungkas Petrus.

07 Desember 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023

Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023.
SANGGAU – Menuju penutupan Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Barat giat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Rapat Koordinasi Sinergitas Pemungutan Pajak Daerah menjadi panggung penting, dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Mohammad Bari, di Hotel Harvey Kabupaten Sanggau pada Kamis (7/12/2023).

Bari menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintahan untuk pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam konteks ini, ada tambahan jenis pemungutan pajak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dorongan sinergi dan kolaborasi diharapkan melalui pertukaran data, pembiayaan bersama, hingga kerja lapangan dalam mendukung pemungutan pajak yang efektif. Bari juga menyoroti peran penting pajak dalam pembiayaan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam pajak menjadi fokus, dengan pemerintah daerah berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Bupati Sanggau juga menegaskan kewajiban pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Harapannya, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam mendorong kesadaran membayar pajak untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak dari unsur pemerintahan, lembaga keuangan, hingga perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Sekadau.


Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Barat Menuju Akhir Tahun 2023, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/optimalisasi-pemungutan-pajak-daerah-di.html

06 Desember 2023

Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Foto: Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak sah karena dilakukan dengan berbasiskan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Petrus menegaskan, Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Paman Gibran atau Ipar Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman telah bertindak menyalahgunakan wewenang atau melampaui wewenang, dengan mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Coba kita bayangkan dari 7 Perkara Uji Materiil yang essensi dan substansinya sama dengan obyek yang sama, yaitu Perkara Uji Materiil No.29, 51, 55, 90, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi yang sama, tapi 6 Putusan Perkara yaitu No.29, 51, 55, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar yang sama yaitu mengenai uji materiil pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017  tentang Pemilu, dimana semua Hakim sepakat bahwa penentuan batas usia Capres-Cawapres masuk dalam open legal policy DPR dan Pemerintah," ungkap Petrus, Minggu (3/12 /2023).

Namun, sambung Petrus, khusus Perkara No.90/PUU-XXI/2023, karena menyediakan peluang Gibran menjadi Cawapres, maka Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Anwar Usman yang merupakan Paman Gibran betindak  mencampuradukan wewenang, dan dengan sewenang-wenang mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Sehingga Anwar Usman pun dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi," ujar Petrus. 

Petrus menegaskan, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 ternyata dibangun atas dasar semangat nepotisme yang sekarang membawa malapetaka tidak saja bagi keluarga Jokowi tapi juga bagi bangsa dan negara.

"Oleh karena itu sampai kapanpun pencawapresan Gibran tidak sah, proses menuju Pilpres tidak sah hingga benar-benar diturunkan oleh mekanisme hukum atau kekuatan people power," tambahnya. 

Petrus juga menegaskan, PKPU No.23 Tahun 2023 jelas cacat formil dan materiil karena bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

"Semua itu bermuara pada Nepotisme yang sekarang berpuncak pada supra struktur kekuasaan politik di Istana dan Mahlamah Konstitusi," pungkasnya. 

Sebagai informasi, MK pada 29  November lalu mengeluarkan Putusan No 141/PUUXXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia capres sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui putusan No 90/PUUXXI/2023.

Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

MK kemudian menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Brahma Aryana itu. Namun demikian dalam pertimbangannya, MK berpendirian bahwa penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

Pengamat Politik : Survei-Survei Dipesan Untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Foto: Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti

Jakarta, BorneoTribun.com - Hampir dua bulan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2024, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tampak tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil surveinya sepanjang November 2023 ini, masih memperlihatkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Meskipun ada juga lembaga-lembaga survei yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit dan belum mengumumkan hasil surveinya kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabowo-Gibran.

"Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil survei nya," ungkap Ikrar kepada media, Selasa (5/12/2023).

Lalu, sambung Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei, dalam tataran teknisnya. Sehingga hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan.

"Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Ikrar.

Peraih gelar Ph.D. bidang sejarah politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia itu menyatakan, survei-survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Prabowo-Gibran.

"Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat,  para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya," ujar Ikrar.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi.

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).

Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.

"Caranya mudah. Di lokasi di mana sampel akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.

SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara

Foto : SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara.
SANGGAU - Indonesia berada diurutan ke 67 dari total 209 negara per tahun 2022, dari total penduduk Negara Indonesia sebanyak 275.36 Juta Jiwa, hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar dalam analisis isu terkini, secara keseluruhan jika melihat permasalahan pendidikan dalam lingkup wilayah Kalbar masuk 10 besar provinsi dengan persentase penduduk usia muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (penduduk usia muda tidak melakukan kegiatan apapun). Selain itu, Kalbar merupakan yang tertinggi di pulau Kalimantan yaitu 24,74 persen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, SAPMA Pemuda Pancasila meluncurkan program SAPMA Mengajar, dengan titik awal di Desa Entakai, Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu (03/12/2023). Dimana Kabupaten Sanggau merupakan wilayah garda terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Aulia Arief menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian SAPMA Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kepemudaan yang memiliki kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus di gaungkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, karena kegiatan ini juga merupakan pilot project SAPMA Pemuda Pancasila dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme dan menerapkan ideologi Pancasila.

"Kegiatan SAPMA Mengajar ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan negara, dimana kegiatan ini akan berkelanjutan disetiap wilayah, dan kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitan pemuda untuk menunjang keahlian pemuda agar mereka mampu memiliki keahlian soft skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Aulia Arief.

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, Akbar Rhamadhan menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan di sanggau dimana kami memiliki keyakinan bahwa SAPMA mampu berkontribusi secara nyata untuk membantu pemerintah dalam menjawab permasalahan yang ada di wilayah perbatasan.

Selain itu, kata Akbar sapaannya, "kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengkaderan SAPMA PP, maka dari itu kami juga mengundang pengurus pusat SAPMA Pemuda Pancasila, ada Ketua Umum, beserta Sekretaris Jendral yang sudah memiliki banyak pengalaman dan prestasi di berbagai bidang untuk membagikan pengalamannya dalam kegiatan SAPMA Mengajar ini," urainya.

Dikatakannya, SAPMA mengajar ini bertujuan untuk memberikan sebuah motivasi untuk anak-anak muda sanggau, yang dimana wilayah sanggau ini merupakan garda terdepan dan berbatasan langsung dengan negara malaysia, untuk terus memperkuat dan mempertahankan rasa nasionalismenya.

"Untuk itu, imbuh dia, kami membuat banyak kegiatan di Kabupaten Sanggau ini, sekaligus ini juga untuk menjawab isu perhatian pemerintah pusat yang kurang di wilayah batas, yang patut diluruskan, patut berikan motovasi yang kuat, jika tidak pengaruh itu bisa berdampak negatif, kalau tidak prasangka buruk itu semangkin besar harapan mereka terhadap negeri ini semangkin berkurang," tutur Akbar.

"Apabila tidak ada motovasi dari kita melalui dari program abdi sapma dibatas negeri ini lah dalam rangka meningkatkan penerapan ideologi pancasila bisa dapat di terapkan di kehidupan mereka," timpalnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, sangat mengapresiasi kegiatan Abdi SAPMA Batas Negeri yang telah dilakukan oleh SAPMA Pemuda Pancasila, terlebih lagi telah menunjuk Sanggau ini menjadi tempat untuk kegiatan HUT SAPMA yang ke 35, tentu kegiatan ini juga bedampak terhadap berbagai aspek. Yang pertama aspek bagaimana Sanggau ini dijadikan tuan rumah yang pasti juga terkait letak strategis dan sisi wilayah Sanggau juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Lalu, kata Yohanes Ontot, pastilah SAPMA ini kan dijalankan oleh pemuda yang militan, yang mempertahanakan pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup, tentu ini merupakan hal positif bagi masyarakat sanggau dan masyarakat perbatasan secara umum," tandasnya.

Didalam aksinya SAPMA Pemuda Pancasila turut menggaet Organisasi Kepemudaan (OKP) berbagai lintas komunitas, Siswa Sekolah, Forkopimda Kabupaten Sanggau dan Masyarakat Setempat. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksankan SAPMA Pemuda Pancasila diantaranya Pengobatan Traditional suku dayak gratis bagi masyarakat, Kirab Bendera, Expo UMKM Pemuda, Dialog Kebangsaan, Sapma Mengabdi, dan SAPMA Mengajar di Batas Negeri. Selain dari pada itu kegiatan SAPMA Mengajar juga terbuka untuk masyarakat luas yang ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan lanjutan, SAPMA Pemuda Pancasila sangat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh lembaga untuk bersama-sama menyelesaikan permasalah pendidikan di Indonesia. (Izr)




Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/sapma-kick-off-program-sapma-mengajar.html

05 Desember 2023

Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Foto: Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Jakarta, BorneoTribun.com Kebijakan Food Estate kembali menuai kritikan. Setelah Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, kini giliran petinggi Partai Nasdem yang melontarkan kritik terhadap Food Estate.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup Lusyani Suwandi menegaskan program Food Estate tidak berjalan, sedangkan hutan sudah ditebangi.

"Ini tentunya merugikan dari sisi lingkungan hidup karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang, lalu anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk atau bibit terbaik dari hasil research, ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," ungkap Lusyani kepada media, Senin (4/12/2023).

Lusyani melanjutkan, semua pihak paham akan krisis pangan yang sudah dirasakan saat ini. Kita semua juga mengetahui banyak penduduk yang tidak mendapat pekerjaan.

"Namun Food Estate bukan menjadi solusi  dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak, tapi para petani tidak mendapat untung," ungkap Lusyani. 

"Menurut hemat saya sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia, artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," pungkasnya. 

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan tidak akan melanjutkan proyek food estate. Dia akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) yang lebih menguntungkan petani dibandingkan food estate yang menguntungkan perusahaan. 

"Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Sebelum Anies, beberapa bulan lalu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kebijakan food estate disalahgunakan. Hasto menyoroti kerusakan lingkungan hidup.

Dia menyebut, food estate merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. 

"PDI Perjuangan ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik," tegas Hasto. 

Sebulan kemudian, 21 September, Hasto kembali membahas soal food estate. Dia menilai seharusnya, proyek itu melibatkan petani, masyarakat lokal, perguruan tinggi, dan pusat riset. Dia menegaskan Food Estate harus dievaluasi.

Terkini Lainnya

Hukum

Peristiwa

Kesehatan