Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Libertus    06 Desember    Comment   

Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Foto: Petrus Selestinus Tegaskan Pencawapresan Gibran Tidak Sah

Jakarta, BorneoTribun.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menegaskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak sah karena dilakukan dengan berbasiskan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Petrus menegaskan, Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Paman Gibran atau Ipar Presiden Jokowi, yakni Anwar Usman telah bertindak menyalahgunakan wewenang atau melampaui wewenang, dengan mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Coba kita bayangkan dari 7 Perkara Uji Materiil yang essensi dan substansinya sama dengan obyek yang sama, yaitu Perkara Uji Materiil No.29, 51, 55, 90, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi yang sama, tapi 6 Putusan Perkara yaitu No.29, 51, 55, 91, 92 dan 141/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar yang sama yaitu mengenai uji materiil pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017  tentang Pemilu, dimana semua Hakim sepakat bahwa penentuan batas usia Capres-Cawapres masuk dalam open legal policy DPR dan Pemerintah," ungkap Petrus, Minggu (3/12 /2023).

Namun, sambung Petrus, khusus Perkara No.90/PUU-XXI/2023, karena menyediakan peluang Gibran menjadi Cawapres, maka Hakim Konstitusi di bawah pimpinan Anwar Usman yang merupakan Paman Gibran betindak  mencampuradukan wewenang, dan dengan sewenang-wenang mengambilalih wewenang DPR secara melawan hukum.

"Sehingga Anwar Usman pun dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi," ujar Petrus. 

Petrus menegaskan, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 ternyata dibangun atas dasar semangat nepotisme yang sekarang membawa malapetaka tidak saja bagi keluarga Jokowi tapi juga bagi bangsa dan negara.

"Oleh karena itu sampai kapanpun pencawapresan Gibran tidak sah, proses menuju Pilpres tidak sah hingga benar-benar diturunkan oleh mekanisme hukum atau kekuatan people power," tambahnya. 

Petrus juga menegaskan, PKPU No.23 Tahun 2023 jelas cacat formil dan materiil karena bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

"Semua itu bermuara pada Nepotisme yang sekarang berpuncak pada supra struktur kekuasaan politik di Istana dan Mahlamah Konstitusi," pungkasnya. 

Sebagai informasi, MK pada 29  November lalu mengeluarkan Putusan No 141/PUUXXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia capres sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui putusan No 90/PUUXXI/2023.

Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

MK kemudian menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Brahma Aryana itu. Namun demikian dalam pertimbangannya, MK berpendirian bahwa penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

Pengamat Politik : Survei-Survei Dipesan Untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Libertus    06 Desember    Comment   

Pengamat Politik : Survei-Survei Dipesan Untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Foto: Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti

Jakarta, BorneoTribun.com - Hampir dua bulan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2024, elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tampak tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Mayoritas lembaga survei yang merilis hasil surveinya sepanjang November 2023 ini, masih memperlihatkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Meskipun ada juga lembaga-lembaga survei yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit dan belum mengumumkan hasil surveinya kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabowo-Gibran.

"Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan pasangan tertentu, dalam hal ini Prabowo-Gibran melalui hasil survei nya," ungkap Ikrar kepada media, Selasa (5/12/2023).

Lalu, sambung Ikrar, cara kedua adalah dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei, dalam tataran teknisnya. Sehingga hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan.

"Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Ikrar.

Peraih gelar Ph.D. bidang sejarah politik dari School of Modern Asian Studies, Griffith University Brisbane, Australia itu menyatakan, survei-survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Prabowo-Gibran.

"Ketika hampir semua lembaga survei menunjukkan hasil serupa dengan dukungan data yang tampak akurat,  para pemilih kemungkinan akan terpengaruh dalam menentukan pilihannya," ujar Ikrar.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa diintervensi.

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak," kata Hasto seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11/2023).

Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo-Gibran.

"Caranya mudah. Di lokasi di mana sampel akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," lanjut Hasto.

SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara

Linda Permatasari    06 Desember    Comment   

SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara

Foto : SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara.

SANGGAU - Indonesia berada diurutan ke 67 dari total 209 negara per tahun 2022, dari total penduduk Negara Indonesia sebanyak 275.36 Juta Jiwa, hanya 6,41% yang mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar dalam analisis isu terkini, secara keseluruhan jika melihat permasalahan pendidikan dalam lingkup wilayah Kalbar masuk 10 besar provinsi dengan persentase penduduk usia muda yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (penduduk usia muda tidak melakukan kegiatan apapun). Selain itu, Kalbar merupakan yang tertinggi di pulau Kalimantan yaitu 24,74 persen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, SAPMA Pemuda Pancasila meluncurkan program SAPMA Mengajar, dengan titik awal di Desa Entakai, Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada Minggu (03/12/2023). Dimana Kabupaten Sanggau merupakan wilayah garda terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Aulia Arief menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian SAPMA Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kepemudaan yang memiliki kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus di gaungkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, karena kegiatan ini juga merupakan pilot project SAPMA Pemuda Pancasila dalam upaya meningkatkan rasa nasionalisme dan menerapkan ideologi Pancasila.

"Kegiatan SAPMA Mengajar ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan negara, dimana kegiatan ini akan berkelanjutan disetiap wilayah, dan kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitan pemuda untuk menunjang keahlian pemuda agar mereka mampu memiliki keahlian soft skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Aulia Arief.

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, Akbar Rhamadhan menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan di sanggau dimana kami memiliki keyakinan bahwa SAPMA mampu berkontribusi secara nyata untuk membantu pemerintah dalam menjawab permasalahan yang ada di wilayah perbatasan.

Selain itu, kata Akbar sapaannya, "kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengkaderan SAPMA PP, maka dari itu kami juga mengundang pengurus pusat SAPMA Pemuda Pancasila, ada Ketua Umum, beserta Sekretaris Jendral yang sudah memiliki banyak pengalaman dan prestasi di berbagai bidang untuk membagikan pengalamannya dalam kegiatan SAPMA Mengajar ini," urainya.

Dikatakannya, SAPMA mengajar ini bertujuan untuk memberikan sebuah motivasi untuk anak-anak muda sanggau, yang dimana wilayah sanggau ini merupakan garda terdepan dan berbatasan langsung dengan negara malaysia, untuk terus memperkuat dan mempertahankan rasa nasionalismenya.

"Untuk itu, imbuh dia, kami membuat banyak kegiatan di Kabupaten Sanggau ini, sekaligus ini juga untuk menjawab isu perhatian pemerintah pusat yang kurang di wilayah batas, yang patut diluruskan, patut berikan motovasi yang kuat, jika tidak pengaruh itu bisa berdampak negatif, kalau tidak prasangka buruk itu semangkin besar harapan mereka terhadap negeri ini semangkin berkurang," tutur Akbar.

"Apabila tidak ada motovasi dari kita melalui dari program abdi sapma dibatas negeri ini lah dalam rangka meningkatkan penerapan ideologi pancasila bisa dapat di terapkan di kehidupan mereka," timpalnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, sangat mengapresiasi kegiatan Abdi SAPMA Batas Negeri yang telah dilakukan oleh SAPMA Pemuda Pancasila, terlebih lagi telah menunjuk Sanggau ini menjadi tempat untuk kegiatan HUT SAPMA yang ke 35, tentu kegiatan ini juga bedampak terhadap berbagai aspek. Yang pertama aspek bagaimana Sanggau ini dijadikan tuan rumah yang pasti juga terkait letak strategis dan sisi wilayah Sanggau juga berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Lalu, kata Yohanes Ontot, pastilah SAPMA ini kan dijalankan oleh pemuda yang militan, yang mempertahanakan pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup, tentu ini merupakan hal positif bagi masyarakat sanggau dan masyarakat perbatasan secara umum," tandasnya.

Didalam aksinya SAPMA Pemuda Pancasila turut menggaet Organisasi Kepemudaan (OKP) berbagai lintas komunitas, Siswa Sekolah, Forkopimda Kabupaten Sanggau dan Masyarakat Setempat. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksankan SAPMA Pemuda Pancasila diantaranya Pengobatan Traditional suku dayak gratis bagi masyarakat, Kirab Bendera, Expo UMKM Pemuda, Dialog Kebangsaan, Sapma Mengabdi, dan SAPMA Mengajar di Batas Negeri. Selain dari pada itu kegiatan SAPMA Mengajar juga terbuka untuk masyarakat luas yang ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan lanjutan, SAPMA Pemuda Pancasila sangat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh lembaga untuk bersama-sama menyelesaikan permasalah pendidikan di Indonesia. (Izr)

Berita ini telah ditayangkan di Media Borneo dengan Judul SAPMA Kick off Program SAPMA Mengajar di Perbatasan Negara, Link: https://www.borneotribun.com/2023/12/sapma-kick-off-program-sapma-mengajar.html

Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Libertus    05 Desember    Comment   

Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Foto: Setelah Hasto & Anies, Giliran Petinggi Nasdem Kritik Food Estate

Jakarta, BorneoTribun.com Kebijakan Food Estate kembali menuai kritikan. Setelah Calon Presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, kini giliran petinggi Partai Nasdem yang melontarkan kritik terhadap Food Estate.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup Lusyani Suwandi menegaskan program Food Estate tidak berjalan, sedangkan hutan sudah ditebangi.

"Ini tentunya merugikan dari sisi lingkungan hidup karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang, lalu anggaran yang seharusnya bisa mendukung para petani mendapat subsidi pupuk atau bibit terbaik dari hasil research, ternyata tak termanfaatkan sebagaimana mestinya," ungkap Lusyani kepada media, Senin (4/12/2023).

Lusyani melanjutkan, semua pihak paham akan krisis pangan yang sudah dirasakan saat ini. Kita semua juga mengetahui banyak penduduk yang tidak mendapat pekerjaan.

"Namun Food Estate bukan menjadi solusi  dari semua permasalahan itu, menurut saya. Karena lingkungan hidup sudah rusak, tapi para petani tidak mendapat untung," ungkap Lusyani. 

"Menurut hemat saya sebaiknya proyek food estate bisa dialihkan langsung ke petani Indonesia, artinya jadikan proyek seperti itu berbasiskan pada kepentingan petani," pungkasnya. 

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan tidak akan melanjutkan proyek food estate. Dia akan mengembangkan pertanian dengan sistem kontrak (contract farming) yang lebih menguntungkan petani dibandingkan food estate yang menguntungkan perusahaan. 

"Kenapa kami lebih cenderung pada proyek contract farming? Daripada uangnya diberikan ke perusahaan seperti dalam food estate, lebih baik diberikan pada petani dan dipakai untuk program pertanian,” kata Anies.

Sebelum Anies, beberapa bulan lalu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kebijakan food estate disalahgunakan. Hasto menyoroti kerusakan lingkungan hidup.

Dia menyebut, food estate merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. 

"PDI Perjuangan ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik," tegas Hasto. 

Sebulan kemudian, 21 September, Hasto kembali membahas soal food estate. Dia menilai seharusnya, proyek itu melibatkan petani, masyarakat lokal, perguruan tinggi, dan pusat riset. Dia menegaskan Food Estate harus dievaluasi.

Pencawapresan Gibran Bertentangan dengan Putusan MK No 141

Libertus    04 Desember    Comment   

Pencawapresan Gibran Bertentangan dengan Putusan MK No 141

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan dan pengacara Ari Yusuf Amir.

Jakarta, BorneoTribun.com - PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang menjadi dasar syarat pencalonan capres-cawapres dinilai cacat formil. Sebab PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK No 141/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 November 2023 lalu.

Berdasarkan pertimbangannya, MK dalam Putusan 141 itu mengakui bahwa terkait persyaratan capres/cawpres jika diperlukan perubahan syarat batas usia minimal, maka
berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur,
yang persyaratannya ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang.

“Karenanya keputusan KPU yang menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres dengan
berbekal syarat pernah berpengalaman sebagai wali kota bertentangan putusan MK No 141,” ujar Mirza Zulkarnain S.H., M.H., Direktur LBH Yusuf, dalam keterangannya kepada media,
Jumat 1 Desember 2023.

Menurut Mirza, secara substantif MK menyatakan bahwa ‘seharusnya hanya yang pernah atau
sedang berpengalaman menjadi gubernur saja’ yang memenuhi syarat sebagai calon presiden
dan wakil presiden. Sementara berpengalaman sebagai bupati/wali kota, tidak memenuhi syarat. Lalu, jika mengikuti konstruksi Putusan MK 141, seharusnya putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa langsung dijadikan dasar bagi KPU untuk mengeluarkan PKPU Nomor 23 tahun 2023 tentang penambahan syarat berpengalaman di pilkada bagi capres/cawapres. Sebab Putusan 141 mengamanatkan implementasi dan pemaknaan lebih lanjut dari frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah open legal policy yang menjadi ranah pembentuk UU.

“Oleh karena itu DPR harus merevisi UU Pemilu terlebih dahulu dan menentukan pilihan hukumnya apakah syarat usia ditambahkan dengan berpengalaman di pilkada hanya sebatas pada level gubernur, atau meliputi juga bupati/wali kota,” jelasnya.

Kalau DPR sudah menentukan pilihan hukumnya, lanjut Mirza, baru KPU bisa mengeluarkan
PKPU dengan merujuk pada hasil revisi UU Pemilu tersebut.

“Maka PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan segala keputusan yang di pilkada hanya sebatas
pada level gubernur, atau meliputi juga bupati/wali kota,” jelasnya.

Kalau DPR sudah menentukan pilihan hukumnya, lanjut Mirza, baru KPU bisa mengeluarkan
PKPU dengan merujuk pada hasil revisi UU Pemilu tersebut.

“Maka PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan segala keputusan yang didasarkan pada PKPU itu
juga cacat formil,” tegasnya.

Sebelumnya LBH Yusuf telah mengajukan uji materil terhadap PKPU 23 tersebut ke Mahkamah
Agung karena memiliki cacat formil. Putusan MK 141, dengan demikian, menguatkan
pandangan LBH Yusuf tersebut.

Sebagai informasi, MK pada Rabu 29 November lalu mengeluarkan Putusan No 141/PUU-XXI/2023 terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang persyaratan usia capres sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui putusan No 90/PUUXXI/2023. Dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK agar Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sepanjang tidak dimaknai “atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat Provinsi, yakni
Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK kemudian menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Brahma Aryana itu. Namun demikian dalam pertimbangannya, MK berpendirian bahwa penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy).

Poin Penting:
1. PKPU 23 Tahun 2023 cacat formil dan Bertentangan dengan Putusan MK Nomor
141/PUU-XXI/2023;
2. DPR harus merevisi UU Pemilu terlebih dahulu dan menentukan pilihan hukum apakah syarat usia ditambahkan dengan berpengalaman di pilkada hanya sebatas pada level gubernur, atau meliputi bupati/wali kota.

Plt Bupati Sanggau Bersama Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

Libertus    04 Desember    Comment   

Plt Bupati Sanggau Bersama Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

Foto: Plt Bupati Sanggau Bersama

Kodim 1204 / Sanggau Laksanakan Karya Bakti Tekan Penyebaran DBD

SANGGAU, BorneoTribun.com - Dalam rangka menekan angka penyebaran DBD di wilayah kabupaten Sanggau Kodim 1204/Sgu bersama instansi terkait melaksanakan kerja bakti di pintu masuk Gapura jalan Barito menuju Pasar Senggol dan ke arah jalan Pangeran Mas, kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Senin (04/12/2023)

Hadir juga Plt Bupati Sanggau, Drs.Yohanes Ontot M.Si, Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Putra Andika Trihatmoko, Kadis DBM SDA Kabupaten Sanggau, Ir.Jhon Hendri, Kepala BPBD Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan S.T.P. M.M., Pasi ops Kodim 1204/Sgu, Kapten M.Yunus dan Pasilog Dim 1204/Sgu, Kapten Inf Abdul Azis Siregar 

Dalam kesempatan tersebut Plt Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan bahwa pemda bersama TNI AD dalam hal ini kodim 1204/Sgu bersama Dinas terkait di pemkab Sanggau melaksanakan pembersihan di sektor pasar senggol dan sekitarnya.

"Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk menekan upaya angka DBD di Kabupaten Sanggau,TNI AD dalam hal ini Kodim 1204 / Sanggau selalu membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada," ucapnya.

"Kami berterimakasih kepada TNI/ polri sudah sangat responsif terhadap situasi terkini di kabupaten sanggau. Khusunya dalam penanganan permasalahan DBD, ini juga sangat membantu menata pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau," jelasnya.

"Sekali lagi kami berterimakasih kepada TNI angkatan darat dalam hal ini Kodim 1204/Sgu," pungkasnya

Sementara itu  Dandim 1204/Sgu Letkol Inf Putra Andika Trihatmoko mengatakan Kami selaku aparat teritorial selalu mendukung dalam hal ini pemerintah daerah, Kegiatan Bhakti sosial ini sudah sesuai instruksi dari komando atas.

"Mudah-mudahan apa yang kami perbuat dalam hal ini bisa menekan angka DBD yang sudah sangat memprihatinkan di Kabupaten Sanggau," pungkas Dandim.

(Libertus)

Dengan Cepat Polsek Sekayam Bekuk Satu Pelaku Pencurian di Toko Asia Tani

Libertus    02 Desember    Comment   

Dengan Cepat Polsek Sekayam Bekuk Satu Pelaku Pencurian di Toko Asia Tani

Foto: Tersangka YI 

SANGGAU, BorneoTribun.com - Polsek Sekayam berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku tindak pidana pencurian  dengan  pemberatan.

Menurut Kapolsek Sekayam AKP MR Pardosi mengatakan bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Mapolsek Sekayam telah datang seorang laki-laki bernama Setiawan melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Menurutnya bahwa pelapor mengetahui peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, Sekira pukul 07.00 Wib di toko Asia Tani yang beralamat di Dusun Balai Karangan IV, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Kapolsek menjelaskan bahwa modus pelaku melakukan pencurian dengan cara menjebol atap rumah kemudian setelah berhasil pelaku kemudian menjebol plafon toko Asia Tani milik pelapor untuk masuk kedalam toko tersebut.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan bahwa pelapor mengetahui pelaku masuk kedalam toko dari hasil rekaman CCTV. Dari hasil rekaman CCTV tersebut pelapor mengetahui bahwa telah terjadi pencurian pada hari  senin tanggal  20  November  2023 sekira pukul 02.45 wib  yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku. Bahwa salah 1 (satu) pelaku memiliki ciri khusus yaitu terdapat tato di tangan sebelah kiri.

Barang-barang yang diambil  oleh pelaku yaitu: 1 (satu) unit laptop merk LENOVO ideaped S340 warna silver, 1 (satu)  buah Handphone merk Oppo f7, 1 (satu) buah Handphone merk POCO X3 Pro, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang kurang lebih Rp. 400.000,- dan uang tunai kurang lebih Rp. 350.000,-.

Dari peristiwa pencurian di toko Asia Tani tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.14.750.000,- kemudian pelapor membuat Laporan Polisi

Kapolsek Sekayam memerintahkan  anggota unit Reskrim melengkapi administrasi penyidikan setelah terbit laporan Polisi.

Anggota unit reskrim yang di Pimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Juliansan Syahputra beserta anggota unit reskrim Brigpol Febri Dwi H, Brigpol Denis Ardiansyah, Briptu Syawal Rahmadani, Bripda Rinaldy Andarsih dan Bripda Alwi Rasyid, langsung melakukan pencarian terhadap Pelaku dan Barang Bukti 

Tidak lama kemudian pada pukul 23.00 Wib, unit reskrim polsek sekayam berhasil mengamankan 1 orang yang di duga pelaku pencurian di toko Asia Tani yang mirip dengan ciri-ciri yang terekam di CCTV atas nama inisial YI ( 23 Tahun ).

Setelah mengamankan 1 orang yang diduga pelaku pencurian a.n YI unit reskrim polsek sekayam kemudian melakukan interogasi, dan dari hasil interogasi pelaku  mengakui bahwa ia nya merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian di toko Asia Tani bersama saudara GA Als DG.

 

Untuk selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek guna proses lebih lanjut.

Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD

Libertus    02 Desember    Comment   

Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD

Foto: Kades Balai Karangan Laksanakan Fogging Bekerjasama dengan Instansi Terkait Upaya Pencegahan DBD 

SANGGAU, BorneoTribun.com - Dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), Kades Balai Karangan menggandeng Puskesmas Balai Karangan, Polsek Sekayam dan Camat Sekayam untuk melaksanakan penyemprotan insektisida (Fogging) di seluruh wilayah Balai Karangan. Bertempat di Balai 1, 2, 3, dan di Dusun Paus Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Sabtu (2/12/23)

Kades Balai Karangan Erzan mengatakan seluruh bangunan yang ada di wilayah desanya tak luput dari penyemprotan. Termasuk selokan serta kolong juga di lakukan fogging. 

Erzan selalu Kades Balai Karangan terjun langsung ke lapangan menggunakan alat penyemprotan untuk melakukan foggin di wilayah desanya.

"Hari ini kita laksanakan penyemprotan. Hal ini sebagai antisipasi penyakit DBD yang di sebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypti, maka kita melakukan penyemprotan insektisida untuk membunuh bibit-bibit nyamuk DBD," ucapnya.

"Selain melakukan penyemprotan, kita juga memberikan penekanan dan himbauan kepada seluruh warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Dengan adanya fogging ini kita berharap seluruh warga dapat terhindar dari penyakit Demam Berdarah," ucapnya.

Erzan mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Puskesmas, Polsek Sekayam, Koramil dan pihak Kecamatan Sekayam serta instansi lainnya yang terlah ikut berpartisipasi dalam kegiatan fogging tersebut.

Kegiatan fogging tersebut akan di lanjutkan besok pagi, yang meliputi balai karangan 4, dusun Bakai 1 dan Bakai 2. Mengingat wilayah Desa Balai Karangan yang cukup luas dan padat penduduknya. 

"Maka akan di rencanakan akan di laksanakan selama 2 hari kegiatan penyemprotan ( fogging )," tutupnya.

Sektor Maritim Era Jokowi Mandek, Ono: Banyak Peraturan Ditolak Rakyat

Libertus    02 Desember    Comment   

Sektor Maritim Era Jokowi Mandek, Ono: Banyak Peraturan Ditolak Rakyat

Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono sepakat dengan kritikan dari calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang menyebut pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek karena pemerintah tak serius. 

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait. 

"Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," ungkap Ono kepada media, Selasa 28 November 2023. 

Ono melanjutkan, dari mulai pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas, semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat. 

Selain itu, sambung Ono, Program penanggapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan. 

"Maka, Mas Ganjar dan Pak Mahfud akan menawarkan program yang dipastikan akan menempatkan rakyat sebagai subjek dan sentral dari mulai penyusunan atau pembuatan, implementasi sampai sasaran, manfaat dan keuntungan pun berbasis rakyat Indonesia," tegas Ono. 

Sebelumnya, Capres PDI Perjuangan  Ganjar Pranowo menyebutkan, mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, lantaran tak ada niat serius dari pemerintah. Ganjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.

"Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar, di Jakarta, belum lama ini. 

Dia mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung.

"Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata dia.

Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Libertus    30 November    Comment   

Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Foto: Menteri-Walikota Maju Pilpres tak Harus Mundur, Presiden Dinilai "Cawe-cawe"

Jakarta, BorneoTribun.com - Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ismail Rumadan menilai PP Nomor 53 Tahun 2023 yang tidak mengharuskan pejabat untuk mundur saat maju berkontestasi dalam pilpres 2024 mengundang tanda tanya besar.

"Dugaan saya Aturan yang diterbitkan Presiden ini sebagai bentuk formal tindak lanjut dari  pernyataan Presiden untuk ikut cawe-cawe dalam Pilpres," ungkap Ismail saat dihubungi, Rabu (29/11).

Lebih lanjut ia menyayangkan sejumlah Aturan yang kerap ditabrak, bahkan disulap hanya untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

"Jadi Pilpres kali ini penuh dengan akrobatik, hanya karena ingin mendukung satu pasangan calon. Seharusnya aturan semacam ini dibatalkan atau jika ada pasangan Capres dan Cawapres lain yang merasa dirugikan dengan adanya aturan tersebut, bisa diajukan permohonan Uji Materil ke MA untuk dibatalkan," beber Ismail.

Dosen hukum Universitas Nasional tersebut juga mengungkapkan, masyarakat memiliki hak untuk protes dan sekaligus mengajukan judicial review (JR) ke MA untuk membatalkan PP Nom53 Tahun 2023 tersebut agar proses pelaksanaan Pilpres ini berjalan netral dan bebas dari potensi penyalagunaan wewenang," harapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Semar Politik Indonesia (SPIN) Mawardin Sidik menganggap dengan diterbitkannya PP tersebut menimbulkan kesan adanya peran ganda sebagai pejabat negara dan kontestan Pilpres, sehingga berpotensi pada kurang maksimalnya pelayanan publik.

"Pelayan publik seharusnya total melayani, full-time. Karena itu,  bagi peserta Pilpres, baik capres maupun cawapres yang sedang jadi pejabat negara, seharusnya mundur," tegas Mawardin kepada media, Rabu 29 November 2023. 

Mawardin mengingatkan kompleksitas politik di lapangan tak bisa diabaikan. Sebab antara kegiatan kampanye sebagai kontestan Pilpres dan kegiatan pemerintahan sebagai pejabat negara, secara praktis tipis perbedaannya, sehingga lubang jarum politis yang bernama konflik kepentingan menjadi tantangan tersendiri.

 

"Sejauh mana mereka mampu menjaga netralitas, tidak memainkan kode-kode tertentu dan komunikasi simbolik yang memancing keberpihakan jajaran ASN di arus bawah?," gugat Mawardin.

Kerumitan selanjutnya, sambung Mawardin, berkaitan dengan sumber daya, fasilitas, anggaran, otoritas, kebijakan dan agenda programatik yang inheren pada pejabat negara tentu saja rawan dipolitisasi dan dikapitalisasi untuk kepentingan parsial dalam kampanye terselubung. 

"Momen krusial dalam tahapan kampanye pemilu 2024 yang mulai digelar tersebut, sulit dimungkiri tidak ada yang hampa politis," ujar Mawardin.

"Oleh sebab itu, masyarakat sipil mesti mengawal kenduri demokrasi 2024 agar para kandidat yang berlaga mematuhi aturan yang berlaku, mengarusutamakan netralitas, sehingga mesin birokrasi benar-benar murni bekerja untuk kepentingan publik," sambungnya. 

Seperti diketahui, aturan terbaru itu dituangkan Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.