Berita Daranante: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

18 Mei 2021

Belum Lunas Dibayar, Warga Entikong Layangkan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi

Belum Lunas Dibayar, Warga Entikong Layangkan Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi
 Ketua LSM Bhakti Negeri Joko Witono.

BorneoTribun Entikong -- Ketua LSM Bhakti Negeri Joko Witono sangat mendukung perwakilan warga terdampak pelebaran di wilayah perbatasan Entikong - Sekayam - Beduai - Kembayan yang belum lunas dibayar, membuat perwakilan masyarakat melayangkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo.

Hal ini di sampaikan salah satu perwakilan dari masyarakat yang terdampak akibat pelebaran jalan dan pembangunan di daerah perbatasan Entikong.

Menyampaikan fakta dilapangan adalah bukti nyata kontrol masyarakat dalam mendukung kesuksesan pembangunan di perbatasan Entikong ini.

Mengingat proyek pelebaran jalan Entikong-sekayam ini adalah proyek strategis Nasional, akan tetapi dalam pengerjaannya terkesan 'Amatiran', dimana sudah 5 Tahun baru terealisasi 4 km, itupun belum clear pembayaran pembebasan lahannya, sedang rencana semula 21 km 2 jalur, 4 lajur Entikong-Sekayam.

"Saya selaku ketua LSM juga sering menyampaikan ke berbagai pihak terkait tentang masalah pelebaran jalan Entikong yang tidak kunjung selesai. Ini adalah bukti nyata dukungan masyarakat terdampak demi kesuksesan pembangunan ini, mudah-mudahan dengan dikirimnya surat terbuka ke pak presiden akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam hal ini pihak PUPR agar segera menuntaskan pembayaran objek terdampak pelebaran jalan entikong ini setidaknya 5 km ini clear Tahun ini, dan mudahan Tahun depan berlanjut sampai km 21 sesuai dengan penlok dan rencana semula yakni membangun dari perbatasan sebagai beranda depan NKRI," ungkapnya.

Begini isi surat masyarakat yang di sampaikan kepada bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo.

Kepada Yth.
Bapak presiden Republik Indonesia 
di Jakarta

Dengan hormat,
Pertama saya mohon maaf mungkin kedatangan surat saya ini mengganggu kesibukan Bapak,

Di kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan barat, sebagaimana yang pernah  bapak janjikan pada saat bapak pertama kali berkunjung ke Entikong di bulan Januari tahun 2015.

Bapak mengatakan bahwa akan membangun Entikong itu lebih maju, maju dalam arti kata maju secara infrastruktur dan maju juga secara perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Kemudian seiring dengan waktu proses pembangunan itu berjalan dan pada Tahun 2016 bapak berkunjung kembali ke Entikong, dan telah terjadi perubahan yang sangat pesat di bidang infrastruktur terutama yang ada di PLBN dan Bapak menyampaikan juga akan membangun pasar di kawasan Entikong, dan akan membuat jalan yang tadinya lebar 5 Meter menjadi 20 Meter .

Sebagai informasi buat bapak , Sampai saat ini pembangunan PLBN Entikong sudah rampung, baik rampung secara pembangunan maupun rampung  pengadaan lahan, Begitu juga dengan pembangunan pasar juga sudah rampung, sama rampung secara bangunan fisik secara pengadaan lahan masyarakat, akan tetapi untuk pembangunan jalan yang diprogramkan Bapak lebar 5 Meter menjadi 20 Meter dan sepanjang 20 lebih Km dari PLBN Entikong sampai Balai karangan ternyata sampai saat ini baru dikerjakan sepanjang 5 km saja, itupun kerjanya belum tuntas, secara fisik juga belum rapi, yang belum tuntas adalah pengadaan lahan nya, pengadaan lahan masyarakat sampai saat ini masih banyak yang belum dibayar lunas.

Data terakhir yang kami dapat dari tim pengadaan yang ada di kepala kantor badan pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau telah mengajukan 161 bidang pada pihak Balai pelaksana jalan nasional XX Kalbar di bawah kementerian PUPR untuk melakukan  pembayaran  sisa bangunan  yang terdampak pembangunan jalan, sebagaimana yang telah di sepakati antara masyarakat pada saat sosialisasi atau konsultasi publik bahwa setiap bangunan yang kena terhadap pelebaran jalan satu titik tiang kena atau satu titik bangunan rumah kena maka akan diganti semua (100%) jadi atas dasar kesepakatan itulah maka masyarakat setuju atas pembangunan pelebaran jalan

Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang belum dibayar 100% bangunan terdampak 

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada bapak presiden agar segera melakukan penuntasan tentang pembayaran sisa bangunan terdampak tersebut karena berbagai upaya telah kami upayakan baik di tingkat Kabupaten Sanggau , Provinsi Kalbar termasuk ke Balai pelaksanaan Jalan Nasional XX Kalbar. 

Kesimpulannya masalah bisa dituntaskan dengan keputusan pemerintah pusat.

Keputusannya ada di pemerintah pusat, sementara yang kami tahu pemerintah pusat itu terdiri daripada Bapak Presiden  sebagai pemangku Pemerintah Pusat dan DPR, dari pihak BPJN XX Kalbar, mereka sudah mengajukan tapi dari kementerian PUPR ataupun dari pihak DPR belum memberi anggaran untuk menyelesaikan pembayaran bangunan yang terkena dampak tersebut maka dalam hal ini sekali lagi kami mohon Kepada Bapak agar segera melakukan pembahasan dengan DPR atau langkah-langkah supaya segera menyelesaikan sisa pembayaran bangunan yang terdampak tersebut.

Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih

Hormat saya,
Raden Nurdin
Perwakilan Pemilik Hak Bangunan Terdampak Pembangunan Jalan Entikong 
Kalbar.

Reporter: Liber
Editor: Yakop

11 Mei 2021

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina
Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

13 April 2021

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, dimana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau partner country.

Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan menyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kanselir Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Joko Widodo. Presiden juga mengapresiasi kepimpinan Kanselir Merkel selama hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral.

Kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi dan Perubahan Iklim.

Selain itu, isu Myanmar juga menjadi salah satu topik tukar pikiran mengenai isu kawasan.

Dalam pembahasan isu kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai penanganan covid-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan sangat menganggu ketersediaan vaksin dunia dan menggangu kesetaraan akses vaksin bagi semua.

Presiden menyampaikan bahwa kasus positif di Indonesia sudah mulai membaik. Selain disebabkan oleh protokol kesehatan yang terus diterapkan, penurunan angka juga disebabkan karena kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa.

“Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari 14 ribu dalam satu hari. Sementara dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Selain Sinovac, Indonesia saat ini juga memakai vaksin Astra Zeneca.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua negara membangun kerjasama kesehatan ke depan.

Sementara di bidang investasi dan industri, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mitra penting Jerman.

Presiden Jokowi menyampaikan investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerjasama di bidang investasi”, jelas Presiden.

Presiden juga menawarkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucap Presiden.

Mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin juga memiliki komitmen yang sama bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan masing-masing negara.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden. Salah satu contoh adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove, maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan.
Terkait dengan isu kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.

Presiden menyampaikan sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog diantara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar”, tambah Presiden.

Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan.

Jerman adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa. Indonesia telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012. Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar ke-4 di Eropa dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(BPMI SETPRES/UN)

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman
Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan harapnya agar perhelatan Hannover Messe 2021 dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi Jerman dan Indonesia.

“Saya mengharapkan bagi negara Indonesia dan Jerman, supaya pameran ini bisa ikut bisa memberi kontribusi untuk menguatkan ekonomi dan pembangunan kedua negara,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Hannover Messe 2021: Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021).

Pada ajang Hannover Messe yang dihelat secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country), menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memperoleh kehormatan tersebut.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengungkapkan, tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20, di saat Jerman juga akan menjadi tuan rumah negara KTT G7. Hal ini dinilainya dapat menciptakan peluang kerja sama yang lebih strategis bagi kedua negara.

Angela Merkel juga mengungkapkan, Indonesia merupakan negara mitra yang kuat bagi Jerman. Kemitraan dengan Indonesia dalam penyelenggaraan pameran internasional, tidak hanya pada Hannover Messe, akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti pameran internasional pariwisata Berlin.

“Bagi kami di Jerman, negara Indonesia merupakan destinasi impian. Itulah salah satu sebab Indonesia pernah menjadi negara mitra di pameran pariwisata internasional,” tuturnya.

Ditambahkannya, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tujuan pariwisata akan tetapi juga negara yang tepat untuk pengembangan inovasi, transformasi teknologi, dan pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, Kanselir Jerman juga menyambut baik ajakan Presiden Jokowi untuk bermitra dalam melakukan transformasi digital di Indonesia.

“Anda sudah menceritakan transformasi dan pendidikan vokasi, kami juga di masa depan ingin menjadi mitra erat untuk Indonesia untuk sama-sama menghadapi transformasi teknologi dan digitalisasi,” tandasnya.

Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe kali ini sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang antara lain terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. 

(YK/FID/HUMAS KEMLU/UN)

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global
Presiden Jokowi saat pembukaan Hannover Messe 2021, Senin (12/04/2021) malam, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA
-- Menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia bersiap mewujudkan visi Indonesia Emas melalui industri 4.0. Saat ini, perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.

“Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki start-up sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 decacorn,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/04/2021).

Disampaikan Presiden, pada tahun 2025 mendatang, industri 4.0 Indonesia diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai 133 miliar Dolar AS.

Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, atau terbesar keempat dunia, kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Terkait hal tersebut, Indonesia mengajak Jerman untuk bermitra dan bersama mewujudkan transformasi digital di Indonesia. “Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, Indonesia sendiri telah menyiapkan peta jalan implementasi “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Melalui peta jalan tersebut, terdapat tiga hal utama yang akan menjadi kekuatan dan fokus yang akan ditempuh Indonesia dalam mewujudkan pengembangan industri 4.0.

“Pertama, di era industri 4.0 penguatan SDM [sumber daya manusia] adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi, pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi adalah untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things.

“Saya yakin, Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi,” ujarnya.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0. Pembenahan iklim investasi ini, ujar Presiden, membutuhkan reformasi struktural yang salah satunya dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan insentif. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0,” ujarnya.

Ketiga, investasi pada pembangunan hijau yang menurut World Economic Forum memiliki potensi bisnis sebesar 10,1 triliun Dolar AS dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang.

Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk pembangunan hijau, di antara melalui pengembangan biodiesel dari kelapa sawit serta pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) di sektor rumah tangga. Pembangunan ini, ujar Presiden, tak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja baru.

“Di saat yang sama, Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan bijih nikel menjadi baterai litium, sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik,” ujarnya.

Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau ke depan, imbuh Presiden, juga merupakan salah satu prioritas.

Menutup sambutannya, Kepala Negara optimistis kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Jerman akan mampu membawa kedua negara keluar dari pandemi.

“Kita harus melompat jauh keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia dan Jerman dapat bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. 

(YK/FID/UN)

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021
Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021). Peresmian yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri, yang telah berjalan selama lebih dari 72 tahun.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menyampaikan, tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi saat ini.

Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country) sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini akan mendukung upaya penjenamaan (branding) negara atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.

Partisipasi Indonesia tersebut juga sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

“Di masa pandemi, transformasi teknologi khususnya teknologi digital semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum, bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi,  namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan,” kata Presiden.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Di antara 156 exhibitor tersebut, 93 di antaranya merupakan pendaftar baru dan 63 exhibitor merupakan calon peserta Hannover Messe 2020 yang dibatalkan pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2021, pemerintah telah menyiapkan beberapa kerja sama di bidang industri baik itu dalam kerangka Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).  Hannover Messe 2021 akan menampilkan digitalisasi presentasi produk, beragam tema konferensi, dan business matchmaking berbasis perangkat lunak, sehingga secara langsung merupakan terobosan, inovasi dalam ekshibisi teknologi solusi industri.

Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(YK/FID/UN)

12 April 2021

Gempa Jawa Timur, Jokowi Instruksikan Langkah Tanggap Darurat

Seorang pria menyelamatkan barang miliknya di sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lumajang, Jawa Timur, 11 April 2021. (Foto: Antara/Zabur Karuru via REUTERS)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR beserta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat guna mengatasi dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6.1 yang terjadi di Jawa Timur, Sabtu, (10/4).

“Aparat terkait lainnya juga pemprov, pemerintah kota dan kabupaten untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat mencari dan menemukan korban yang tertimpa teruntuhan dan melakukan segera, melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (11/4).

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan semua pihak bahwa letak geografis Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire. Maka dari itu aktivitas alam, baik berupa gempa bumi dan bencana alam lainnya, bisa terjadi kapan saja.

“Dan oleh sebab itu saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” katanya.

Tidak lupa atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Jokowi mengucapkan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia yang terjadi akibat gempa bumi tersebut.

Bencana gempa mengguncang Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4), pada pukul 14.00 WIB. Pusat gempa berada di laut dengan jarak 96 km arah selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan kedalaman 80 km. Sebelumnya, gempa tersebut diperkirakan mencapai skala 6,7, tetapi BMKG memutakhirkan parameter gempa menjadi 6,1.

Gempa tersebut berdampak pada delapan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabuapten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember.

BNPB, Sabtu (10/4), melaporkan gempa tersebut mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, satu orang luka berat dan 22 orang luka ringan, dan lebih dari 300 rumah di Jawa Timur rusak. [gi/ah]

Oleh: VOA

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat
Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hari Sabtu (10/04/2021) siang kemarin serta gempa susulan yang terjadi pagi hari ini, Minggu (11/04/2021).

Kepala Negara pun langsung memerintahkan sejumlah jajarannya untuk bertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/04/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga pemprov [pemerintah provinsi], pemerintah kota dan kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat musibah tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain.

“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” tandasnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

Tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah, antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali. 

(FID/UN)

11 April 2021

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tanggal 6 April 2021

“Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI,” disebutkan pada Pasal 1 peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Dituangkan dalam Keppres, pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu,” ketentuan dalam peraturan ini.

Susunan organisasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini terdiri dari pengarah dan pelaksana.

Tugas dari pengarah adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI;

b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI;

c. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Pengarah terdiri dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menko Bidang Perekonomian; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Keuangan (Menkeu); Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham); Jaksa Agung; dan Kapolri.

Sedangkan, pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

c. dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI, menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah;

d. melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;

e. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian/lembaga; dan

f. melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tujuh orang anggota.

“Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku pengarah paling sedikit satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” bunyi Keppres ini.

Di bagian akhir Keppres 6/2021 disebutkan, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan.

“Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023,” ditegaskan Presiden Jokowi dalam peraturan yang berlaku sejak ditetapkan ini.

Sebagaimana dituangkan pada bagian awal Keppres, saat terjadi krisis sektor keuangan tahun 1997, pemerintah telah memberikan BLBI terhadap korporasi atau perseorangan yang kemudian pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan berakhirnya masa tugas dan bubarnya BPPN yang diatur melalui Keppres Nomor 15 Tahun 2004, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menkeu.

Disebutkan pada Keppres, dalam pengelolaan kekayaan negara oleh Menkeu tersebut masih terdapat hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti terhadap beberapa korporasi atau perseorangan, dengan kompleksitas permasalahan yang memerlukan penanganan dan pemulihan hak tagih negara.

Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antarkementerian/lembaga.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Keppres 6/2021 ini oleh Presiden Joko Widodo. (UN)

09 April 2021

Temui Pengungsi di Adonara, Jokowi pesankan tetap jalankan Protokol Kesehatan

Temui Pengungsi di Adonara, Jokowi pesankan tetap jalankan Protokol Kesehatan
Presiden Jokowi menemui pengungsi Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Selain mengunjungi Kabupaten Lembata, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mengunjungi Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Jumat (09/04/2021). 

Wilayah tersebut juga merupakan salah satu yang terdampak paling parah saat bencana terjadi beberapa waktu lalu.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara meninjau lokasi dan tempat pengungsian yang tepatnya berada di Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng.

“Sore hari ini saya berada di Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah pagi tadi saya juga meninjau di Kabupaten Lembata,” ujar Presiden dalam keterangan persnya setelah peninjauan.

Presiden Jokowi mengatakan, warga terdampak bencana di lokasi tersebut nantinya juga akan direlokasi ke wilayah baru yang akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat siap untuk segera membangun rumah-rumah baru bagi warga setempat.

“Lokasi yang ada sekarang ini akan kita relokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) siap untuk membangun rumahnya secepat-cepatnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengingatkan warga setempat yang saat ini tengah berada di pengungsian untuk tetap berdisiplin menegakkan protokol kesehatan.

“Hati-hati, (jalankan) protokol kesehatan. Semua pakai masker agar yang namanya COVID-19 tidak semakin menyebar di mana-mana, utamanya di Nusa Tenggara Timur,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diterima dari Posko Bencana Nele Lamadike, per 8 April 2021 kemarin diketahui sebanyak 56 warga setempat meninggal, 34 orang mengalami luka-luka, dan 1 orang lainnya belum ditemukan. Di wilayah tersebut sebanyak 870 orang mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang berada di sekitar lokasi.

Adapun sebanyak 48 rumah tercatat mengalami kerusakan dengan rincian 9 unit mengalami rusak berat, 9 unit lainnya rusak ringan, dan 30 unit rumah hanyut atau tertimbun longsor.

Sementara untuk Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan, diketahui sebanyak 71 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya masih dalam pencarian.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon. 

(FID/AIT/UN)

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT
Presiden Jokowi usai menunaikan Salat Jumat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (09/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunaikan salat Jumat bersama rombongan dan warga sekitar. 

Kali ini Presiden salat Jumat di Masjid Babul Jannah yang berlokasi di desa yang sama.

Setibanya di Masjid Babul Jannah, Presiden langsung mengambil wudu dari tempat penampungan air. 

Setelah itu, Presiden tampak menjalankan salat sunnah terlebih dahulu sebelum mengikuti salat Jumat berjemaah. 

Usai salat Jumat berjemaah, Presiden kemudian menjadi imam salat jamak Asar.

Tampak turut menjadi jemaah dalam salat tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Henri Alfiandi. 

(BPMI SETPRES/UN)

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi
Presiden Jokowi melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (09/04/2021), mengunjungi Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, yang merupakan salah satu lokasi terdampak bencana yang disebabkan oleh siklon tropis Seroja.

Di lokasi itu, Kepala Negara bersama jajaran terkait meninjau dampak kerusakan di desa yang terletak di Kabupaten Lembata tersebut. 

Kabupaten ini diketahui sebagai salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak,” ujar Presiden.

Atas nama pribadi dan mewakili pemerintah, Kepala Negara menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana.  

“Saya, secara pribadi dan mewakili pemerintah, mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengunjungi warga setempat yang kini tengah berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape. 

Di sana Kepala Negara menemui para pengungsi dan ingin memastikan bahwa segala kebutuhan warga telah tercukupi. 

Presiden Jokowi  juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan ditindaklanjuti selama proses penanganan.

“Untuk pengungsian juga sudah dipastikan untuk logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Saya terima (masukannya),” tuturnya.

Melalui kunjungan dan peninjauan ini, Presiden Jokowi  telah berbicara dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah setempat. Atas persetujuan masyarakat, warga di lokasi terdampak bencana ini nantinya akan direlokasi di mana proses pembangunannya akan segera dilakukan secepat-cepatnya.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan agar proses pencarian di tengah medan berbatuan yang menyulitkan pengoperasian alat berat untuk tetap dilakukan.

“Sampai siang hari ini, total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan."

"Kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar, yang itu sangat menyulitkan alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan untuk terus dicari dan ditemukan yang masih hilang,” ujarnya.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sebelumnya juga telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya. Status tersebut ditetapkan terhitung mulai tanggal 4 hingga 17 April 2021 mendatang untuk mempercepat proses pemulihan wilayah setempat selepas bencana.

Untuk diketahui, Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba di Kabupaten Sikka sekira pukul 09.38 WITA. Setelahnya, Presiden langsung bergerak mengunjungi wilayah di Kecamatan Ile Ape dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata, untuk kemudian menempuh perjalanan melalui jalur darat sampai di lokasi.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

(BPMI SETPRES/UN)

Terkini Lainnya

Hukum

Peristiwa

Kesehatan