Berita Daranante: Jokowi Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jokowi. Tampilkan semua postingan

09 April 2021

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana
Presiden Jokowi mendapat penjelasan mengenai mengenai bencana banjir bandang di Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta
-- Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau lokasi terdampak dan penanganan bencana di wilayah tersebut,Jumat (09/04/2021).

Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB pagi, Kepala Negara tiba di Bandar Udara (Bandara) Frans Seda, Kabupaten Sikka, sekitar pukul 09.38 WITA dan langsung disambut oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Kemudian, sekitar pukul 09.50 WITA, Presiden memasuki Helikopter Super Puma didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk berangkat menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata.

Setiba di Bandara Wunopito, Lembata sekitar pukul 10.40 WITA, Presiden Jokowi disambut Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan langsung menuju ruang tunggu di bandara tersebut.

Di ruang tunggu, Kepala Negara mendengarkan penjelasan Bupati Lembata terkait bencana yang terjadi di daerahnya. 

Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Selanjutnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Presiden bersama rombongan terbatas berangkat menuju lokasi bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.

Cuaca ekstrem yang terjadi akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan NTT yang mengalami dampak paling besar. 

Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kedua wilayah tersebut.

Langkah penanganan bencana telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah pascabencana tersebut. Presiden Jokowi, Selasa (06/04/2021) lalu, memimpin Rapat Terbatas membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut.

Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden menyampaikan sejumlah arahan, di antaranya percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan; memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban; pemenuhan kebutuhan para pengungsi; serta percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.

“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG."

"Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi  ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujarnya. (BPMI/UN)

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen
Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). KTT ini merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggotanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut mengatakan bahwa KTT yang mengangkat tema ‘Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology’ ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” ujarnya.

D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 lalu untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang beragam. Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Menlu mengemukakan bahwa dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota

“Situasi pandemi dan upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan para pemimpin D-8 dalam KTT tadi,” ungkapnya.

Dalam KTT ini juga dilakukan serah terima keketuaan dari Turki sebagai Ketua D-8 sebelumnya kepada Bangladesh. Dalam pertemuan juga telah dihasilkan dua dokumen, yakni Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap for 2020-2030.

“Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global,” ujarnya.

Sementara Decennial Roadmap for 2020-2030 merupakan pedoman dan kerangka waktu yang disusun negara-negara anggota D-8 untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam Dhaka Declaration selama satu dekade ke depan.

Untuk diketahui, KTT yang digelar pada 8 April 2021 ini merupakan puncak rangkaian pertemuan D-8 selama empat hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 April 2021. Rangkaian acara tersebut terdiri atas pertemuan komisioner, pertemuan tingkat menteri luar negeri, dan berbagai side event antara lain youth summit dan business forum.

“Sejumlah prakarsa yang juga disahkan pada KTT ke-10 kali ini antara lain soft launching D-8 Payment Card, kemudian D-8 Network of Pioneer for Research and Innovation, dan D-8 Creative, Economy, and Financial Center. Semuanya adalah untuk memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggota D-8,” tandas Menlu.

Selain Menlu, turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global
Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengikuti  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan, situasi pandemi serta upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan yang disampaikan para pemimpin D-8 dalam pertemuan tersebut, termasuk yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan, Kepala Negara mendorong D-8 untuk berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi global. “Presiden mengharapkan D-8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dunia dapat pulih kembali,” ungkap Menlu.

Kepala Negara menyampaikan tiga hal utama yang dapat dilakukan negara D-8 untuk berkontribusi. Pertama, terus mendorong akses yang merata terhadap vaksin karena ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini.

“Presiden mengajak pimpinan negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global, oleh karenanya dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua,” papar Menlu.

Presiden juga menyampaikan bahwa dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi vaksin yang berarti tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi.

“Presiden menegaskan bahwa D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujar Menlu.

Saat ini, beberapa negara D-8 tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri, termasuk Indonesia yang tengah mengembangkan vaksin Merah Putih. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Kedua, D-8 harus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi global. Krisis global akibat pandemi harus menjadi batu lompatan bagi negara D-8 untuk terus bergerak maju.

Total populasi yang mencapai 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi hampir mencapai 4 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi potensi dan kekuatan negara-negara D-8 untuk melakukan hal tersebut. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun Dolar AS, D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

“Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D-8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalasir. Intensifikasi intraperdagangan antara negara D-8 perlu terus didorong,” ungkap Menlu.

Ketiga, D-8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. “Digitalisasi, artificial intelligence, computing power, bigdata, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan dan tentu saja D-8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden dalam pertemuan.

Negara-negara D-8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi penduduk muda, yaitu sekitar 323 juta jiwa atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara-negara G-7 yang mencapai 135 juta jiwa atau sekitar 17,3 persen dari total populasi. Investasi kepada kaum muda tersebut adalah investasi untuk masa depan, oleh karena itu Presiden RI menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan.

“Industri startup harus terus didorong dan keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dan pengembangan industri startup berbasis syariah dapat juga dikembangkan,” ujar Presiden seperti disampaikan Menlu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 secara virtual antara lain Menlu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)

08 April 2021

Buka Munas PKB, Jokowi: Perkuat Fondasi Keagamaan dan Kebangsaan

Buka Munas PKB, Jokowi: Perkuat Fondasi Keagamaan dan Kebangsaan
Presiden Jokowi saat Pembukaan Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB, Kamis (08/04/2021), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejak awal Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) konsisten mengikuti ajaran K.H. Hasyim Asy’ari dan para tokoh agama yang berpandangan bahwa agama dan nasionalisme tidaklah bertentangan, namun justru saling menopang satu sama lain.

“Saya percaya PKB di hari ini, ke depan, dan seterusnya akan terus mewarisi semangat yang mulia tersebut, terus memperkuat fondasi keagamaan dan kebangsaan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujarnya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (08/04/2021), di Istana Negara, Jakarta.

Kepala Negara juga meyakini bahwa PKB akan terus turut serta dalam upaya menguatkan moderasi beragama.

“Sebagai partai yang ahlussunnah wal jamaah, saya meyakini PKB tidak kendur untuk terus menyemai nilai-nilai moderat, nilai-nilai moderasi, nilai-nilai tawasut, nilai-nilai keseimbangan (tawazun), dan terus menebarkan moderasi beragama, menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antarsesama, sehingga radikalisme dan terorisme tidak ada lagi di negara yang kita cintai ini, Indonesia,” tuturnya.

Aksi terorisme terjadi di saat bangsa Indonesia bekerja keras menangani pandemi, menurut Presiden, lahir dari cara pandang dan pemahaman yang keliru dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama. Tindakan tersebut juga merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan dan mengancam berbangsa dan bernegara.

Presiden menambahkan, sikap tertutup dan eksklusif jelas tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang diwarisi oleh para pendiri bangsa. 

Dalam hal ini, pemerintah terus berkomitmen untuk selalu menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan toleransi merupakan bagian penting dalam upaya ini

“Dalam hal ini sikap pemerintah tegas, tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleransi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam pembukaan Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB ini, Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kontribusi besar para alim ulama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya penanganan pandemi yang terus dilakukan pemerintah saat ini.

Dukungan tersebut, ujarnya, sangat penting agar semua elemen bangsa dapat saling mendukung, saling menopang, dan saling membantu yang kemudian menjadi sebuah kekuatan sangat dahsyat untuk mengatasi segala tantangan bangsa saat ini maupun di masa mendatang yang tidak semakin mudah.

“Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas kontribusi besar para alim ulama dalam menjaga persatuan, dalam menjaga kerukunan antarwarga bangsa, menjaga keutuhan bangsa dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menebarkan toleransi, menebarkan semangat persaudaraan, serta menjadikan kebinekaan sebagai fondasi persatuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga berharap PKB, melalui kadernya baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif pusat maupun daerah, akan terus mendorong inovasi serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik dan akuntabel untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini akan menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk umat, untuk rakyat, serta untuk bangsa dan negara Indonesia, dan juga untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

Mukernas PKB dan Munas Alim Ulama Tahun 2021 ini dilakukan secara hybrid yang diikuti peserta dari berbagai lokasi. Hadir mendampingi Presiden secara langsung di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Dewan Syuro DPP PKB Dimyati Rois. 


(TGH/UN)

07 April 2021

4 Pesan Jokowi untuk Tingkatkan Moderasi Beragama

4 Pesan Jokowi untuk Tingkatkan Moderasi Beragama
Presiden Jokowi saat membuka Munas IX LDII secara virtual, dari Istana Negara Jakarta, Rabu (07/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021, secara virtual, Rabu, (07/04/2021), dari Istana Negara, Jakarta.

“Pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini,” ujarnya.

Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tertutup dan intoleran.

“Beberapa kali sudah saya sampaikan di setiap sambutan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut, imbuhnya, dalam dilakukan melalui empat hal.

“Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Kedua, lanjut Kepala Negara, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama; menghormati perbedaan; memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat; menghargai kesetaraan dan perbedaan; dan bersedia bekerja sama.

“Ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip, ini penting, prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal,” tegasnya.

Terakhir, ujar Presiden, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

“Organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya. (TGH/UN)

Presiden Jokowi Ajak LDII Terus Tingkatkan Toleransi dan Sikap Terbuka

Presiden Jokowi Ajak LDII Terus Tingkatkan Toleransi dan Sikap Terbuka
Presiden Jokowi pada pembukaan Munas IX LDII secara virtual, dari Istana Negara Jakarta, Rabu (07/04/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengajak keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021 untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dan sikap terbuka dalam kehidupan sosial keagamaan. 

Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII, secara virtual dari Istana Negara, Rabu (07/04/2021) pagi. 

“Saya mengajak kepada seluruh jajaran dan pimpinan dan keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan kita, untuk selalu menyuarakan dan melaksanakan sikap terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, untuk bergaul, untuk bergotong-royong bersama-sama dalam perbedaan, termasuk perbedaan pandangan keagamaan,” ujarnya. 

Presiden menambahkan, komitmen LDII untuk menganut paradigma baru yang terbuka, toleran, ber-Bhinneka Tunggal Ika harus terus diteruskan dan ditingkatkan. 

“Yang sangat menghormati agama lain, yang sangat menghormati umat Islam yang mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, yang bersedia bekerjasama dengan ormas-ormas Islam lainnya, dan tentu saja jangan ada sedikitpun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya,” imbuhnya. 

Pada pembukaan Munas, Presiden juga menyampaikan bangsa Indonesia sangat bersyukur karena para pendiri bangsa telah mewarisi Bhinneka Tunggal Ika untuk bangsa yang majemuk ini. 

“Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi Bhinneka Tunggal Ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong-royong,” tuturnya. 

Presiden menegaskan, sikap toleran adalah sebuah keharusan. Diperlukan sikap saling menghargai segala perbedaan termasuk perbedaan keyakinan serta saling menghormati dan belajar dari orang lain sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan tersebut. 

Praktik-praktik keagamaan yang eksklusif dan tertutup harus dihindari karena dapat memicu penolakan dan menimbulkan pertentangan. 

“Kita harus berpedoman pada ajaran keagamaan yang sejuk, ajaran keagamaan yang ramah, mengedepankan toleransi, serta menjauhi sikap yang tertutup, sikap yang ekslusif." 

"Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita,” pungkasnya. 

Munas IX LDII Tahun 2021 yang mengusung tema ‘Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju’ dipusatkan di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur. 

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri sekitar 3.750 peserta yang hadir secara tatap muka maupun melalui konferensi video. 

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara dalam pembukaan adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (TGH/UN)

Terkini Lainnya

Hukum

Peristiwa

Kesehatan