 |
| Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. |
BorneoTribun Pontianak, Kalbar -- Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan kebijakan wajib negatif Swab PCR bagi penumpang pesawat yang ingin datang ke Kalbar sangat efektif. Dia menyebut, kebijakan yang banyak diprotes berbagai pihak ini justru mampu menekan angka penularan Covid-19 di Kalbar. Dia pun memastikan kebijakan itu tetap berlaku hingga H+15 perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.
“Sekarang ini banyak yang protes, marah, tentang kenapa masuk Kalbar harus PCR. Saya ingin sampaikan, dan Kemenkes harus sampaikan secara benar, bahwa satu-satunya alat yang paling efektif untuk mendeteksi Covid itu adalah Swab PCR,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Kebijakan itu pula yang menjadikan Kalbar sebagai satu-satunya daerah di Pulau Kalimantan yang terbebas dari pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Sehingga membuat Midji semakin optimis, kebijakan tersebut sangat efektif mencegah penularan Covid.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi (Inmendagri) Nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro mulai tanggal 6-19 April 2021. Terdapat 20 provinsi se-Indonesia termasuk empat provinsi di pulau Kalimantan selain Kalbar yang wajib melaksanakan PPKM Mikro sesuai Inmendagri tersebut.
“Alhamdulillah Kalbar tidak masuk, tapi semua daerah di Kalimantan selain Kalbar semuanya masuk. Cobalah cerdas dan banyak info tentang ini, jangan hanya liat beratnya kebijakan tersebut,” kata Midji.
Ditegaskan Midji, PCR merupakan satu-satunya alat yang efektif mendeteksi Covid ketimbang Antigen atau alat lainnya. Terlebih lagi PCR sampai saat ini, ditegaskan Midji, masih merupakan gold standard dalam mendeteksi Covid.
“Antigen bisa, tapi hanya bisa membaca nilai cycle threshold tertentu. Artinya kerja setengah-setengah. Artinya, antigen masih bisa lolos. Ini yang bahaya. Kalau Genose itu hanya digunakan untuk massal seperti murid sekolah dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau untuk perjalanan, percuma,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah jangan terlalu banyak basa basi dalam menerapkan kebijakan.
“Kalau PCR yang paling efektif dari pada lain-lain, bagus PCR. Sudah jelas. Kalau seseorang negatif, sudah pasti negatif. Kalau positif, pasti positif. Kalau Antigen belum tentu. Kecuali antara nilai CT 5 sampai 29, Antigen masih bisa membaca. Tapi kalau sudah CT 30-40 sudah tidak bisa dibaca. Itu yang jadi masalah,” kata Midji.
Menurutnya, diterapkannya kebijakan wajib negatif PCR penting. Untuk mencegah terjadinya penularan kasus dari luar Kalbar.
“Kalbar itu, dari 34 yang meninggal, 23 diantaranya terpapar dari luar Kalbar, dengan jumlah kandungan virus yang sangat besar. Untan (Universitas Tanjungpura) itu satu minggu pernah kehilangan tiga dokter, karena mereka seminar ke luar Kalbar dan terjangkit. Waktu itu masih antigen, dasar inilah kita terapkan PCR, akhirnya kita bisa kendalikan sekarang. Cobalah jangan bicara tentang kenapa PCR, tapi lihat datanya. Kan (terbukti) efektif,” tegasnya.
Ditambah lagi, berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pihaknya, angka keterjangkitan dari penerbangan lebih tinggi dibandingkan kapal laut yang jauh lebih rendah. Hal ini dikarenakan sirkulasi udara di kapal yang cukup bagus.
“Sebelum memutuskan PCR, kita uji coba dulu. Ternyata tingkat keterjangkitan di pesawat lebih besar. Saya tidak mau teori, saya maunya riil dan fakta. Silahkan saja. Saya mempertaruhkan kredibilitas saya untuk ini, tapi ini semua untuk kepentingan masyarakat Kalbar,” tegasnya.
Dijelaskannya pula, kebijakan wajib negatif PCR yang diterapkan pihaknya, berbeda dengan kebijakan nasional. Jika nasional memberlakukan hanya 3×24 jam, Kalbar justru memberlakukan 7×24 jam.
“Artinya kalau orang datang ke Kalbar enam hari, bisa gunakan surat yang sama. Kan begitu. Saya tidak mau hanya demi kepentingan 100-200 orang, tapi mengorbankan jutaan masyarakat Kalbar. Saya tidak mau begitu. Silahkan diskusi di sini, datang, kita kaji bersama, mana yang betul, saya tidak mau opini dibuat, sehingga kita salah mengambil keputusan,” kata Midji.
Dia pun meyakini, penumpang-penumpang pesawat merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, sehingga dinilainya mampu mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan Swab PCR. Meski demikian, Midji memastikan akan Pemprov akan memfasilitasi jikalau ada rombongan pelajar Kalbar di luar Kalbar yang akan pulang ke daerah itu.
“Misalnya pelajar, kalau rombongan sampaikan saja ke kita. Sampai 15 hari lebaran, kita akan tetap gunakan PCR. Kalau berat (dengan kebijakan tersebut), silahkan gunakan kapal laut. Antigen kan bisa,” pungkasnya.(YK/KO/JH)
