Berita Daranante: Nasional Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

13 April 2021

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, dimana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau partner country.

Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan menyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kanselir Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Joko Widodo. Presiden juga mengapresiasi kepimpinan Kanselir Merkel selama hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral.

Kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi dan Perubahan Iklim.

Selain itu, isu Myanmar juga menjadi salah satu topik tukar pikiran mengenai isu kawasan.

Dalam pembahasan isu kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai penanganan covid-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan sangat menganggu ketersediaan vaksin dunia dan menggangu kesetaraan akses vaksin bagi semua.

Presiden menyampaikan bahwa kasus positif di Indonesia sudah mulai membaik. Selain disebabkan oleh protokol kesehatan yang terus diterapkan, penurunan angka juga disebabkan karena kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa.

“Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari 14 ribu dalam satu hari. Sementara dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Selain Sinovac, Indonesia saat ini juga memakai vaksin Astra Zeneca.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua negara membangun kerjasama kesehatan ke depan.

Sementara di bidang investasi dan industri, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mitra penting Jerman.

Presiden Jokowi menyampaikan investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerjasama di bidang investasi”, jelas Presiden.

Presiden juga menawarkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucap Presiden.

Mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin juga memiliki komitmen yang sama bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan masing-masing negara.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden. Salah satu contoh adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove, maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan.
Terkait dengan isu kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.

Presiden menyampaikan sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog diantara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar”, tambah Presiden.

Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan.

Jerman adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa. Indonesia telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012. Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar ke-4 di Eropa dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(BPMI SETPRES/UN)

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman
Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan harapnya agar perhelatan Hannover Messe 2021 dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi Jerman dan Indonesia.

“Saya mengharapkan bagi negara Indonesia dan Jerman, supaya pameran ini bisa ikut bisa memberi kontribusi untuk menguatkan ekonomi dan pembangunan kedua negara,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Hannover Messe 2021: Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021).

Pada ajang Hannover Messe yang dihelat secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country), menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memperoleh kehormatan tersebut.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengungkapkan, tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20, di saat Jerman juga akan menjadi tuan rumah negara KTT G7. Hal ini dinilainya dapat menciptakan peluang kerja sama yang lebih strategis bagi kedua negara.

Angela Merkel juga mengungkapkan, Indonesia merupakan negara mitra yang kuat bagi Jerman. Kemitraan dengan Indonesia dalam penyelenggaraan pameran internasional, tidak hanya pada Hannover Messe, akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti pameran internasional pariwisata Berlin.

“Bagi kami di Jerman, negara Indonesia merupakan destinasi impian. Itulah salah satu sebab Indonesia pernah menjadi negara mitra di pameran pariwisata internasional,” tuturnya.

Ditambahkannya, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tujuan pariwisata akan tetapi juga negara yang tepat untuk pengembangan inovasi, transformasi teknologi, dan pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, Kanselir Jerman juga menyambut baik ajakan Presiden Jokowi untuk bermitra dalam melakukan transformasi digital di Indonesia.

“Anda sudah menceritakan transformasi dan pendidikan vokasi, kami juga di masa depan ingin menjadi mitra erat untuk Indonesia untuk sama-sama menghadapi transformasi teknologi dan digitalisasi,” tandasnya.

Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe kali ini sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang antara lain terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. 

(YK/FID/HUMAS KEMLU/UN)

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global
Presiden Jokowi saat pembukaan Hannover Messe 2021, Senin (12/04/2021) malam, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA
-- Menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia bersiap mewujudkan visi Indonesia Emas melalui industri 4.0. Saat ini, perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.

“Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki start-up sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 decacorn,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/04/2021).

Disampaikan Presiden, pada tahun 2025 mendatang, industri 4.0 Indonesia diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai 133 miliar Dolar AS.

Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, atau terbesar keempat dunia, kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Terkait hal tersebut, Indonesia mengajak Jerman untuk bermitra dan bersama mewujudkan transformasi digital di Indonesia. “Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, Indonesia sendiri telah menyiapkan peta jalan implementasi “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Melalui peta jalan tersebut, terdapat tiga hal utama yang akan menjadi kekuatan dan fokus yang akan ditempuh Indonesia dalam mewujudkan pengembangan industri 4.0.

“Pertama, di era industri 4.0 penguatan SDM [sumber daya manusia] adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi, pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi adalah untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things.

“Saya yakin, Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi,” ujarnya.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0. Pembenahan iklim investasi ini, ujar Presiden, membutuhkan reformasi struktural yang salah satunya dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan insentif. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0,” ujarnya.

Ketiga, investasi pada pembangunan hijau yang menurut World Economic Forum memiliki potensi bisnis sebesar 10,1 triliun Dolar AS dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang.

Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk pembangunan hijau, di antara melalui pengembangan biodiesel dari kelapa sawit serta pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) di sektor rumah tangga. Pembangunan ini, ujar Presiden, tak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja baru.

“Di saat yang sama, Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan bijih nikel menjadi baterai litium, sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik,” ujarnya.

Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau ke depan, imbuh Presiden, juga merupakan salah satu prioritas.

Menutup sambutannya, Kepala Negara optimistis kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Jerman akan mampu membawa kedua negara keluar dari pandemi.

“Kita harus melompat jauh keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia dan Jerman dapat bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. 

(YK/FID/UN)

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021
Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021). Peresmian yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri, yang telah berjalan selama lebih dari 72 tahun.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menyampaikan, tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi saat ini.

Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country) sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini akan mendukung upaya penjenamaan (branding) negara atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.

Partisipasi Indonesia tersebut juga sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

“Di masa pandemi, transformasi teknologi khususnya teknologi digital semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum, bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi,  namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan,” kata Presiden.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Di antara 156 exhibitor tersebut, 93 di antaranya merupakan pendaftar baru dan 63 exhibitor merupakan calon peserta Hannover Messe 2020 yang dibatalkan pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2021, pemerintah telah menyiapkan beberapa kerja sama di bidang industri baik itu dalam kerangka Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).  Hannover Messe 2021 akan menampilkan digitalisasi presentasi produk, beragam tema konferensi, dan business matchmaking berbasis perangkat lunak, sehingga secara langsung merupakan terobosan, inovasi dalam ekshibisi teknologi solusi industri.

Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(YK/FID/UN)

12 April 2021

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat

Gempa magnitudo 6,1 di Jatim, Presiden Jokowi: Segera Lakukan Upaya Tanggap Darurat
Presiden Joko Widodo

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Jokowi menyampaikan, telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada hari Sabtu (10/04/2021) siang kemarin serta gempa susulan yang terjadi pagi hari ini, Minggu (11/04/2021).

Kepala Negara pun langsung memerintahkan sejumlah jajarannya untuk bertindak cepat melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/04/2021).

“Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, kepada Menteri Sosial, kepada Menteri Kesehatan, dan juga Menteri PUPR, serta Panglima TNI dan Kapolri beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya, juga pemprov [pemerintah provinsi], pemerintah kota dan kabupaten, untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan, dan segera melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat musibah tersebut.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api dan aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa maupun aktivitas lain.

“Saya perlu mengingatkan bahwa kita ini berada di wilayah ring of fire, di wilayah cincin api. Oleh karena itu, aktivitas alam dapat terjadi setiap saat, baik itu gempa dan yang lain-lainnya, kapan saja. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana,” tandasnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

Tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah, antara lain Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali. 

(FID/UN)

[FOTO] Dampak Kerusakan Gempa Malang

[FOTO] Dampak Kerusakan Gempa Malang
Warga menyaksikan rumah yang rusak akibat gempa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/STR

BorneoTribun Jatim -- Gempa berkekuatan kurang lebih magnitudo (m) 6,1 yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. 

Berikut foto-foto terkininya.

Seorang pria menyelamatkan barang miliknya di sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Lumajang, Jawa Timur, 11 April 2021. (Foto: Antara/Zabur Karuru via REUTERS)

Gempa berkekuatan kurang lebih magnitudo (m) 6,1 yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan goncangan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. ANTARA FOTO/STR

Sejumlah karyawan dan tamu hotel The Balava keluar untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Tim PMI Kabupaten Malang di depan sebuah rumah yang rusak berat. Data sementara ada ratusan rumah rusak mulai kategi berat, sedang dan ringan dampak gempa berkekuatan 6.1 SR di Malang pada Sabtu, 10 April 2021 (PMI Kabupaten Malang)


Kondisi sekolah MAN Turen pascagempa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/4/2021). ANTARA FOTO/STR

Pascagempa tektonik berkekuatan 6,1 di Jatim, Kemensos Terjunkan 700 Personil Tagana

Pascagempa tektonik berkekuatan 6,1 di Jatim, Kemensos Terjunkan 700 Personil Tagana
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pascagempa tektonik berkekuatan 6,1 yang mengguncang Malang, Jawa Timur (Jatim) dan wilayah sekitarnya, Sabtu (10/04/2021), pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat dengan menerjunkan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Sebanyak 700 personil Tagana  yang berasal dari 10 kabupaten/kota se-Jatim diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melaksanakan empat tugas yaitu membantu evakuasi korban, membangun shelter, mendirikan dapur umum, dan menyelenggarakan layanan dukungan psikososial.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini juga meninjau langsung lokasi terdampak gempa. Tiba di Malang, Minggu (11/04/2021) dini hari, Mensos langsung menyapa serta memberikan bantuan kepada penyintas gempa.

“Yang sabar ya Bapak/Ibu. Mudah-mudahan situasi segera pulih,”  ucapnya.

Risma juga mengunjungi pengungsi di Kabupaten Lumajang, Jatim untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.

Sebelumnya, pascabanjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) Mensos juga terjun ke lokasi terdampak untuk memastikan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa tektonik magnitudo 6,7 yang kemudian di-update menjadi magnitudo 6,1 terjadi Sabtu (10/04/2021) pukul 14.00.16 WIB di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, dengan episenter pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 kilometer arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim pada kedalaman 80 kilometer.

“Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi pergerakan naik (thrust fault),” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sabtu (10/04/2021).

Kepala BMKG mengungkapkan, tak hanya di wilayah Malang, guncangan akibat gempa juga dirasakan di sejumlah daerah antara lain yaitu Blitar, Kediri, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Banjarnegara, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Klaten, Yogyakarta, bahkan hingga beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Menutup keterangan persnya, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Instagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), telegram channel (https://t.me/InaTEWS_BMKG), atau melalui Mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau infobmkg,” tandasnya. 

(HUMAS KEMENSOS/HUMAS BMKG/UN)

09 April 2021

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT

Jokowi Tunaikan Salat Jumat di Masjid Babul Jannah, Desa Amakaka, NTT
Presiden Jokowi usai menunaikan Salat Jumat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (09/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunaikan salat Jumat bersama rombongan dan warga sekitar. 

Kali ini Presiden salat Jumat di Masjid Babul Jannah yang berlokasi di desa yang sama.

Setibanya di Masjid Babul Jannah, Presiden langsung mengambil wudu dari tempat penampungan air. 

Setelah itu, Presiden tampak menjalankan salat sunnah terlebih dahulu sebelum mengikuti salat Jumat berjemaah. 

Usai salat Jumat berjemaah, Presiden kemudian menjadi imam salat jamak Asar.

Tampak turut menjadi jemaah dalam salat tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Henri Alfiandi. 

(BPMI SETPRES/UN)

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi

Tinjau Penanganan Bencana di NTT, Jokowi Pastikan Kebutuhan para Pengungsi Tercukupi
Presiden Jokowi melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (09/04/2021), mengunjungi Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, yang merupakan salah satu lokasi terdampak bencana yang disebabkan oleh siklon tropis Seroja.

Di lokasi itu, Kepala Negara bersama jajaran terkait meninjau dampak kerusakan di desa yang terletak di Kabupaten Lembata tersebut. 

Kabupaten ini diketahui sebagai salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Siang hari ini saya berada di Desa Amakaka di mana bencana banjir bandang yang ada di Kabupaten Lembata ini korbannya paling banyak,” ujar Presiden.

Atas nama pribadi dan mewakili pemerintah, Kepala Negara menyampaikan belasungkawa kepada para korban bencana.  

“Saya, secara pribadi dan mewakili pemerintah, mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengunjungi warga setempat yang kini tengah berada di lokasi pengungsian di Kantor Kecamatan Ile Ape. 

Di sana Kepala Negara menemui para pengungsi dan ingin memastikan bahwa segala kebutuhan warga telah tercukupi. 

Presiden Jokowi  juga mendengarkan sejumlah keluhan masyarakat setempat yang nantinya akan ditindaklanjuti selama proses penanganan.

“Untuk pengungsian juga sudah dipastikan untuk logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Saya terima (masukannya),” tuturnya.

Melalui kunjungan dan peninjauan ini, Presiden Jokowi  telah berbicara dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah setempat. Atas persetujuan masyarakat, warga di lokasi terdampak bencana ini nantinya akan direlokasi di mana proses pembangunannya akan segera dilakukan secepat-cepatnya.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan agar proses pencarian di tengah medan berbatuan yang menyulitkan pengoperasian alat berat untuk tetap dilakukan.

“Sampai siang hari ini, total korban di Nusa Tenggara Timur ada 163 yang meninggal dan masih dalam pencarian 45 orang. Ini yang akan terus kita usahakan agar yang dalam pencarian tadi bisa segera ditemukan."

"Kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar, yang itu sangat menyulitkan alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan untuk terus dicari dan ditemukan yang masih hilang,” ujarnya.

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, sebelumnya juga telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir bandang, longsor, dan gelombang pasang yang terjadi di wilayahnya. Status tersebut ditetapkan terhitung mulai tanggal 4 hingga 17 April 2021 mendatang untuk mempercepat proses pemulihan wilayah setempat selepas bencana.

Untuk diketahui, Kepala Negara beserta rombongan terbatas tiba di Kabupaten Sikka sekira pukul 09.38 WITA. Setelahnya, Presiden langsung bergerak mengunjungi wilayah di Kecamatan Ile Ape dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata, untuk kemudian menempuh perjalanan melalui jalur darat sampai di lokasi.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

(BPMI SETPRES/UN)

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana

Presiden Jokowi kunjungi di Lembata NTT Tinjau Terdampak dan Penanganan Bencana
Presiden Jokowi mendapat penjelasan mengenai mengenai bencana banjir bandang di Lembata, NTT, Jumat (09/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta
-- Presiden RI Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau lokasi terdampak dan penanganan bencana di wilayah tersebut,Jumat (09/04/2021).

Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB pagi, Kepala Negara tiba di Bandar Udara (Bandara) Frans Seda, Kabupaten Sikka, sekitar pukul 09.38 WITA dan langsung disambut oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Kemudian, sekitar pukul 09.50 WITA, Presiden memasuki Helikopter Super Puma didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat untuk berangkat menuju Bandar Udara Wonopito, Kabupaten Lembata.

Setiba di Bandara Wunopito, Lembata sekitar pukul 10.40 WITA, Presiden Jokowi disambut Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur dan langsung menuju ruang tunggu di bandara tersebut.

Di ruang tunggu, Kepala Negara mendengarkan penjelasan Bupati Lembata terkait bencana yang terjadi di daerahnya. 

Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala Basarnas Henri Alfiandi, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Selanjutnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Presiden bersama rombongan terbatas berangkat menuju lokasi bencana di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.

Cuaca ekstrem yang terjadi akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan NTT yang mengalami dampak paling besar. 

Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kedua wilayah tersebut.

Langkah penanganan bencana telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah pascabencana tersebut. Presiden Jokowi, Selasa (06/04/2021) lalu, memimpin Rapat Terbatas membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut.

Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden menyampaikan sejumlah arahan, di antaranya percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan; memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban; pemenuhan kebutuhan para pengungsi; serta percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.

“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG."

"Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi  ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujarnya. (BPMI/UN)

Tindaklanjuti Edaran Satgas, Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri

Tindaklanjuti Edaran Satgas, Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri
sumber: dephub.go.id

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi yaitu meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi, serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi.

Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti melahirkan dan kondisi sakit.

Adita mengatakan, Permenhub ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peniadaan mudik Idulfitri tahun 2021 yang telah ditetapkan pemerintah, serta terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idulfitri dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Bulan Ramadan.

Selain itu, hasil survei yang dilakukan Kemenhub pada Maret 2021 mengenai animo masyarakat untuk melakukan mudik, menunjukkan bahwa terdapat 11 persen responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik.

“Padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, mobilitas secara masif seperti yang terjadi beberapa kali pada saat libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik 2020 berdampak pada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia,” ujar Adita.

Pengendalian pada transportasi darat, dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Budi menambahkan, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri, dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Juga kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi; kendaraan yang mengangkut pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri; serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan dinas perhubungan (dishub) di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan nontol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pengendalian pada transportasi laut, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menjelaskan, selama periode pelarangan mudik Lebaran, dibuka posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15.

Di sektor ini, pengecualian diberlakukan terhadap kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; pergantian awak kapal; dan kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.

Juga kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; serta kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas COVID-19. Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian pada transportasi udara, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional; operasional penerbangan khusus repatriasi; operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; operasional angkutan kargo; serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, penyelenggara bandara, pemerintah daerah (pemda), dan Satgas Penanganan COVID-19, yang dilakukan pada pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara.

Pengendalian pada transportasi perkeretaapian (KA), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Danto Restyawan mengatakan, perjalanan kereta api antarkota akan ditiadakan, dan kereta perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan suplai.

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatra, dibantu oleh Satgas Penanganan COVID-19, TNI/Polri, dishub, dan pemda. Sanksi akan diberikan kepada operator perkeretaapian jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Kemenkum HAM Diseminasikan P2HAM Bagi UPT Pemasyarakatan Dan Imigrasi Sanggau


Fhoto bersama 

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Diseminasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis yang diselenggarakan oleh Subbidang Pemajuan HAM di Ruang Rapat Kantor Bupati Sanggau, Kamis (8/4/21) Kemarin.

Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, Suprobowati membacakan sambutan Kakanwil. 

Dalam sambutannya, Suprobowati mengatakan negara yang diwakili Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah meliputi langkah Implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara serta pelayanan publik.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM turut serta berkomitmen dalam perlindungan dan pemenuhan HAM dimana salah satunya dalam bentuk peningkatan pelayanan publik dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan jasa/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis. 

Kemenkumham juga menyelenggarakan Penghargaan Pelayanan Pubik Berbasis HAM sebagai upaya untuk mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kemenkumham RI agar segala bentuk penyelenggaraan dapat berorientasi pada Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Triyatmaka dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik di Sanggau. 

"Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pelayanan Publik dapat lebih maksimal sehingga Pelayanan Publik kepada masyarakat menjadi lebih prima,"Harap Kukuh sembari membuka seluruh rangkaian kegiatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yaitu Kabag Hukum Sekda Sanggau serta Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar dengan Moderator Kasubbid Pemajuan HAM, Kristina M Samosir. 

Setelah paparan dari narasumber, para peserta Diseminasi diberikan waktu untuk bertanya serta memberi saran mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di UPT masing-masing. 

Kegiatan dihadiri oleh Kabag Hukum Sekda Kabupaten Sanggau, Marina Rona, Kepala Bidang HAM, Muh As'ad, Ka. Rutan Sanggau, Acip Rasidi, beserta rombongan, Plh. Kakanim Sanggau, Oddy, beserta rombongan, Perwakilan Rutan Landak, dan Plh. Kakanim Entikong, Nur Mansyur beserta rombongan. ( Lbr )

Cornelis minta MenPAN-RB Ingatkan Kepala Daerah Jangan Seenaknya Mutasi Pegawai

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH
Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH.

BorneoTribun Jakarta -- Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat 1 ke-2 dengan Pemerintah, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Keuangan RI, terkait pandangan pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Majalah (DIM) dan Pembentukan Panja RUU tentang ASN, Kamis (8/4/2021).

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk mengingatkan Kepala Daerah terpilih, baik Gubernur, Walikota maupun Bupati yang baru dilantik, agar tidak seenaknya melakukan mutasi terhadap pegawai.

"Kasihan pegawai, seharusnya diberikan batas misalkan selama 6 (enam) bulan atau lebih, barulah dievaluasi. Karena ini banyak terjadi, dimana setelah pelantikan Kepala Daerah, banyak ASN yang dimutasikan. Kalau bisa Komite ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan surat penegasan kembali, supaya Gubernur, Walikota maupun Bupati yang baru dilantik tidak semena-mena terhadap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil," tegas Cornelis.

Dijelaskan Cornelis, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan birokrasi, dimana tugas sehari-hari birokrasi adalah melaksanakan tugas pemerintahan.

"Sangat Kasihan para pegawai, mereka sudah berkerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, namun saat pergantian pimpinan yang baru di daerah, ada pegawai yang dipecat, ada yang dibebaskan tugaskan (non job) karena diduga terlibat mendukung si A atau si B," terangnya.

Cornelis menyatakan, bahwa dirinya sangat membela pegawai, karena dirinya sendiri berasal dari pegawai, mulai dari pegawai harian, sampai calon pegawai, kemudian menjadi Staf di kantor Kecamatan, dan menjadi Kepala Bagian, Kepala Bidang, menjadi Camat, Bupati dan Gubernur, sehingga dirinya sangat merasakan penderitaanya sebagai seorang pegawai. 

"Jadi, saya mohon dengan sangat kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang baru dilantik, jangan semena-mena kepada pegawai yang ada," ungkap Cornelis. (YK/NT)

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kiri) melakukan "salam siku" dengan Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan konferensi pers di Jakarta, hari Rabu (7/4).

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Inggris telah menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk menemukan resolusi konflik di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta hari Rabu (7/4) seusai bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Jakarta.

“Kami memiliki keprihatinan yang sama dan melanjutkan seruan pada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan guna mencegah jatuhnya korban sipil lagi, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melangsungkan dialog guna mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” ujar Retno.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kedua diplomat tinggi ini membahas bagaimana “Inggris dapat mendukung upaya ASEAN membantu Myanmar mencari jalan keluar dari situasi itu,” tambah Retno.

Raab membenarkan bahwa dalam pembicaraan bilateral “Forum Kemitraan” Inggris-Indonesia, keduanya membahas berbagai isu mulai dari isu-isu di Indo-Pasifik, proses perdamaian di Timur Tengah hingga Myanmar.

“Besok (8/4) saya akan mengikuti dialog tingkat menteri Inggris-ASEAN yang kedua, di mana kami akan melanjutkan diskusi tentang beragam isu, termasuk aplikasi Inggris untuk menjadi Mitra Dialog ASEAN,” ujar Raab, yang untuk pertama kalinya melawat ke Indonesia sebagai menteri luar negeri.

Presiden Indonesia Joko Widodo pertengahan Maret lalu mengusulkan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang sudah menewaskan ratusan orang.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor, 19 Maret lalu.

Inggris Siap Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

Inggris adalah investor kedua terbesar di Indonesia dan mitra dagang kelima terbesar di Eropa. Total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tahun lalu mencapai 2,24 miliar dolar. Pandemi tidak menyurutkan investasi Inggris di Indonesia, yang tahun 2020 lalu naik 35%.

Dalam pembicaraan hari Rabu, Retno Marsudi menegaskan tiga point utama, yaitu soal penguatan kemitraan dalam sektor kesehatan, terutama untuk membangun industri layanan kesehatan – termasuk vaksin – yang kuat; soal bagaimana menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi; dan soal penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan.

“Inggris adalah salah satu sumber vaksin COVID-19 bagi Indonesia,” ujar Retno dan berharap Inggris akan tetap mendukung fasilitas COVAX untuk “memastikan akses yang setara atas vaksin.”

Dalam kesempatan itu Retno Marsudi dan Dominic Raad ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama kontra-terorisme. Belum ada rincian tentang kerjasama ini, tetapi kedua negara tengah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, penanganan bencana dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang juga membahas peningkatan perdagangan kedua negara hingga soal distribusi vaksin COVID-19. [em/jm]

Oleh: VOA

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen
Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). KTT ini merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggotanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut mengatakan bahwa KTT yang mengangkat tema ‘Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology’ ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” ujarnya.

D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 lalu untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang beragam. Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Menlu mengemukakan bahwa dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota

“Situasi pandemi dan upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan para pemimpin D-8 dalam KTT tadi,” ungkapnya.

Dalam KTT ini juga dilakukan serah terima keketuaan dari Turki sebagai Ketua D-8 sebelumnya kepada Bangladesh. Dalam pertemuan juga telah dihasilkan dua dokumen, yakni Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap for 2020-2030.

“Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global,” ujarnya.

Sementara Decennial Roadmap for 2020-2030 merupakan pedoman dan kerangka waktu yang disusun negara-negara anggota D-8 untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam Dhaka Declaration selama satu dekade ke depan.

Untuk diketahui, KTT yang digelar pada 8 April 2021 ini merupakan puncak rangkaian pertemuan D-8 selama empat hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 April 2021. Rangkaian acara tersebut terdiri atas pertemuan komisioner, pertemuan tingkat menteri luar negeri, dan berbagai side event antara lain youth summit dan business forum.

“Sejumlah prakarsa yang juga disahkan pada KTT ke-10 kali ini antara lain soft launching D-8 Payment Card, kemudian D-8 Network of Pioneer for Research and Innovation, dan D-8 Creative, Economy, and Financial Center. Semuanya adalah untuk memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggota D-8,” tandas Menlu.

Selain Menlu, turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global
Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengikuti  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan, situasi pandemi serta upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan yang disampaikan para pemimpin D-8 dalam pertemuan tersebut, termasuk yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan, Kepala Negara mendorong D-8 untuk berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi global. “Presiden mengharapkan D-8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dunia dapat pulih kembali,” ungkap Menlu.

Kepala Negara menyampaikan tiga hal utama yang dapat dilakukan negara D-8 untuk berkontribusi. Pertama, terus mendorong akses yang merata terhadap vaksin karena ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini.

“Presiden mengajak pimpinan negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global, oleh karenanya dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua,” papar Menlu.

Presiden juga menyampaikan bahwa dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi vaksin yang berarti tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi.

“Presiden menegaskan bahwa D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujar Menlu.

Saat ini, beberapa negara D-8 tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri, termasuk Indonesia yang tengah mengembangkan vaksin Merah Putih. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Kedua, D-8 harus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi global. Krisis global akibat pandemi harus menjadi batu lompatan bagi negara D-8 untuk terus bergerak maju.

Total populasi yang mencapai 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi hampir mencapai 4 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi potensi dan kekuatan negara-negara D-8 untuk melakukan hal tersebut. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun Dolar AS, D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

“Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D-8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalasir. Intensifikasi intraperdagangan antara negara D-8 perlu terus didorong,” ungkap Menlu.

Ketiga, D-8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. “Digitalisasi, artificial intelligence, computing power, bigdata, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan dan tentu saja D-8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden dalam pertemuan.

Negara-negara D-8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi penduduk muda, yaitu sekitar 323 juta jiwa atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara-negara G-7 yang mencapai 135 juta jiwa atau sekitar 17,3 persen dari total populasi. Investasi kepada kaum muda tersebut adalah investasi untuk masa depan, oleh karena itu Presiden RI menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan.

“Industri startup harus terus didorong dan keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dan pengembangan industri startup berbasis syariah dapat juga dikembangkan,” ujar Presiden seperti disampaikan Menlu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 secara virtual antara lain Menlu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)

Terkini Lainnya

Hukum

Peristiwa

Kesehatan