Putar Balik di Pos Penyekatan, Polisi di Caci Maki di Media Sosial

Redaksi    18 Mei    Comment   

Putar Balik di Pos Penyekatan, Polisi di Caci Maki di Media Sosial

Ilustrasi.

BorneoTribun Jakarta -- Media sosial (medsos) viral atau banyak memperbincangkan dari sikap aparat kepolisian yang bertindak penuh dengan kesabaran dan mengedepankan pendekatan humanis saat menghadapi masyarakat yang melontarkan caci maki saat diputarbalikan di pos penyekatan.

 

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengungkapkan bahwa, pendekatan humanis dan kesabaran petugas tersebut sudah sesuai dengan program Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan, yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

"Sudah tugasnya Polri untuk humanis sesuai dengan Program Presisi Kapolri dan itu bagian dari tanggung jawab anggota di lapangan wajib humanis mengayomi," kata Sahroni saat dihubungi awak media, Selasa (18/5/2021).

 

Setidaknya ada dua peristiwa warga yang memaki aparat kepolisian saat diputarbalikan di pos penyekatan yang menarik perhatian masyarakat. Pertama di Sukabumi, yang dimana seorang ibu melontarkan kalimat kasar kepada aparat kepolisian karena di mobil berisikan rombongan keluarganya di halau oleh petugas.

 

Kemudian peristiwa kedua adalah seorang perempuan yang mencaci maki polisi di Jalan Lingkar Selatan, Ciwandan, Cilegon, Banten. Setelah viral yang menuai kecaman dari masyarakat, mereka berdua pun meminta maaf atas sikapnya kepada aparat kepolisian.

 

Kedua warga yang memaki itupun sudah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada aparat kepolisian. Petugas pun dengan lapang dada memberikan maaf kepada dua orang tersebut.

 

Sahroni menambahkan, seharusnya masyarakat jangan seenaknya memperlakukan petugas kepolisian yang sudah berjuang dengan sabar dan humanis dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan virus corona saat libur Lebaran.

 

"Petugas sudah lelah lakukan pencegahan sesuai aturan pemerintah. Humanis sangat di perlukan tapi tidak dengan cara seenaknya juga. Itu sangat benar tapu dengan sikap yang tidak ramah kepada petugas itu juga tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang semaunya," ujar Sahroni.

 

Bahkan terkait makian warga ke aparat itu, Sahroni berharap adanya tindakan yang lebih tegas kepada masyarakat yang bertindak seenaknya.

 

"Tidak bisa dibiarkan. Harus ada hukuman keras agar masyarakat bisa lebih menuruti aturan dan menghargai petugas yang bekerja. Hukumannya bisa dengan kerja sosial, atau ya dipenjara saja," tutur Sahroni.

(Liber/Hms)

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Redaksi    13 Mei    Comment   

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Redaksi    12 Mei    Comment   

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1442H Jatuh Pada Kamis, 13 Mei 2021

Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, dan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace H Syadzili umumkan hasil isbat awal Syawal, di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (11/5/2021). (Foto: Humas Kemenag)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1442 H/2021 M jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (11/5/2021).

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1442 H.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, yaitu berkisar dari minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat,” ujarnya.

Dengan posisi demikian, maka secara astronomis atau hisab, hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag. Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag pada 88 titik di Indonesia.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, mulai dari provinsi Aceh hingga Papua. Di 88 titik tersebut, tidak ada satu pun perukyah dapat melihat hilal,” ujar Menag.

Karena dua alasan tersebut, Sidang Isbat menyepakati untuk mengistikmalkan (menyempurnakan) bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021.

“Jadi, Rabu besok umat Islam di Indonesia masih akan menjalani ibadah puasa Ramadan, selanjutnya malam Kamis akan takbiran menyambut Idulfitri,” jelas Menag.

Menutup keterangan persnya, Yaqut pun kembali mengingatkan seluruh umat Islam untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam merayakan Lebaran yang masih berlangsung di masa pandemi ini. “Karena masih pandemi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain Menag, hadir secara fisik dalam sidang ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hadan Syadzili, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat.

Sementara para pimpinan ormas, pakar astronomi, Badan Peradilan Agama, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag lainnya mengikuti jalannya sidang isbat melalui media konferensi video.

Sebelumnya, pakar astronomi dari Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag Cecep Nurwendaya menegaskan bahwa tidak ada referensi empirik visibilitas (ketampakan) hilal awal Syawal 1442 H bisa teramati di seluruh wilayah Indonesia pada hari Selasa, 11 Mei 2021.

Hal ini disampaikannya saat memaparkan data posisi hilal menjelang awal bulan Syawal 1442 H/2021 M pada Sidang Isbat Awal Syawal 1442 H, di Jakarta.

“Semua wilayah Indonesia memiliki ketinggian hilal negatif antara minus 5,6 sampai dengan minus 4,4 derajat. Hilal terbenam terlebih dahulu dibanding matahari,” terang Cecep. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Redaksi    11 Mei    Comment   

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta -- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi    11 Mei    Comment   

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

“Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (10/05/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya,” ujar Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Kehadiran UU Cipta Kerja, imbuh Ida, tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan pelindungan kepada mereka yang sudah bekerja,” imbuhnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Melalui JKP pekerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK nantinya akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,” ujar Menaker.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya. 

“Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada Bapak-Ibu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga,” ujarnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa ke 49.095 Desa

Redaksi    11 Mei    Comment   

Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa ke 49.095 Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Borneotribun Jakarta -- Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Hingga 8 Mei 2021 BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap BLT Dana Desa dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dalam menghadapi perayaan Lebaran tahun 2021 ini.

“Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Mendes PDTT juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang dinilainya penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Idulfitri.

Abdul Halim menambahkan, aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di Hari Raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi COVID-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi Lebaran ini,” ujarnya.

Hingga 8 Mei 2021 penyerapan Dana Desa telah Rp18,86 triliun atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 triliun. Aokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4 persen dam untuk BLT Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 yang dicairkan untuk 50.398 desa. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung

Redaksi    11 Mei    Comment   

Dilarang Mudik, 18 Juta Warga Diperkirakan Tetap Pulang Kampung

Penumpang menunggu di stasiun kereta untuk pulang ke kampung halaman menjelang perayaan Idul Fitri, di tengah pandemi COVID-19, di Jakarta, 5 Mei 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Lebaran tahun ini akan kembali terasa sepi bagi Gandi Setyawan, warga Bogor asal Gunung Kidul Yogyakarta.

Rencana Gandi untuk merayakan hari raya bersama anak dan istrinya di kampung halaman tahun ini kembali kandas, setelah pemerintah memberlakukan larangan mudik lebaran tahun ini.

“Ya sebenarnya mau mudik.. Apalagi lebaran tahun lalu juga gak bisa mudik, gak bisa ketemu keluarga, orang tua… tapi sekarang mudik masih dilarang… ada penyekatan, jadi cari tiket bis juga susah… pake motor juga takut banyak penyekatan, musti pake surat antigen juga… jadi mungkin lebaran tahun ini gak jadi mudik,” komentarnya.

Petugas memeriksa bus pada hari pertama larangan mudik lewat laut, darat, udara, dan kereta api menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan COVID-19, 6 Mei 2021, (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan ke kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar… bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID. Dengan bersabar kita bisa menyelamatkan banyak orang… baik diri kita, orang lain dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni Monardo, Kepala Satgas Penanganan COVID-19.

Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sejumlah titik penyekatan didirikan untuk mencegah kendaraan pemudik, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Meski dilarang sejumlah masyarakat tetap berupaya untuk mudik. Survei Kementerian Perhubungan baru-baru ini menunjukkan, meski ada larangan, sebanyak 7 persen atau 18 juta masyarakat Indonesia akan tetap melakukan mudik untuk merayakan hari raya di kampung halaman.

“Kalo tahun kemarin masih bisa nahan kangen… tahun ini gak bisa.. Karena bapak saya udah tua. Kangen,” kata Sri Utami, salah seorang calon pemudik.

"Saya kan cuma kerja proyek di sini, 'gak punya tempat tinggal di sini… proyek udah ditutup, ya pulang kampung,” kata Deni Chandra.

Petugas memeriksa mobil di pos pemeriksaan di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada hari pertama larangan mudik menjelang lebaran di tengah pandemi COVID-19, 6 Mei 2021. (Antara Foto / Adeng Bustomi / via Reuters.)

Bagi sebagian masyarakat larangan mudik ini mungkin sulit diterima, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dengan keluarganya seperti gandi dan pemudik lain. Terlebih lagi ini merupakan kali kedua larangan mudik diberlakukan, setelah tahun lalu juga dilarang, dengan alasan yang sama.

Pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk mencegah meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia, yang selama dua bulan terakhir mulai menurun.

“Harusnya sih mudik tidak dilarang tapi setiap orang mudik diwajibkan menjalankan protokol Kesehatan. Karena tahun lalu sudah tidak bisa mudik untuk bertemu dengan keluarga,” imbuh Gandi Setyawan.

Dari pengalaman sebelumnya, libur panjang biasanya diikuti lonjakan kasus COVID baru, yang angkanya bervariasi, dari mulai 37 hingga 119 persen.

Pemerintah masih terus berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data terakhir kasus COVID-19 di indonesia berjumlah 1,7 juta kasus dengan 47 ribu meninggal dunia. [au/es]

Oleh: VOA

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Redaksi    11 Mei    Comment   

Menkes: Varian Baru Virus Corona Paling Banyak Ditemukan di Sumatera dan Kalimantan

Orang-orang antre untuk check-in tiket dengan barang bawaan mereka di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19, 4 Mewi 2021. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

BorneoTribun Jakarta -- Beberapa varian baru virus corona sudah ditemukan di tanah air. Virus corona hasil mutasi di India dilaporkan paling banyak ditemukan di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia sejauh ini ada tiga, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan dan, yang terbaru, B1617 dari India. Penemuan ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah mengingat berdasarkan WHO, ketiga varian ini termasuk ke dalam kategori varian yang relatif berbahaya.

Budi menjelaskan, masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India dan Malaysia dan terkonsentrasi di provinsi Sumatera dan Kalimantan.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari dan ini beredar di daerah Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Berikutnya adalah varian atau mutasi dari Afrika Selatan ini hanya kita temui 1 di Bali; dan berikutnya yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India dan varian ini banyak kita temui di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkap Budi seusai Rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/5).

Maka dari itu, Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia.

Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi “3T” (testing, tracing and treatment) secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya.

Antisipasi Kenaikan Kasus Pasca Libur Lebaran

Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa selalu terjadi kenaikan kasus positif corona yang cukup signifikan pasca liburan panjang,pihak Kementerian Kesehatan, ujar Budi, telah mempersiapkan berbagai fasilitas , termasuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ICU, obat-obatan dan oksigen.

Budi menjelaskan kapasitas tempat tidur di rumah sakit secara nasional mencapai 390.000. Dari jumlah tersebut yang bisa dipakai untuk isolasi pasien COVID-19 sekitar 70.000. Lanjutnya, untuk tempat tidur di ruang ICU secara nasional sudah tersedia 22.000, namun yang bisa dipakai untuk pasien COVID-19 sebanyak 7.500.

“Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Tiga kali lebih besar kapasitas kita dibandingkan yang kita dedikasikan untuk COVID-19 yaitu sekitar 70.000 untuk tempat tidur isolasi dan 7500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkap Budi.

Sampai saat ini, dari kapasitas 70.000 tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19, sudah terisi sebanyak 23.000. Sedangkan untuk tempat tidur di ICU sudah terisi sekitar 2.500 dari 7.500 yang sudah disiagakan.

“Jadi dari status yang ada sekarang yang ada masuk di rumah sakit kita masih punya room dua kali lipat di atasnya. Kalau toh pun naik nanti kasus konfirmasinya, dan kalau itu tembus kita masih punya kapasitas rumah sakit yang kita bisa konversi menjadi tempat COVID itu tiga kali di atasnya. Jadi mudah-mudahan room-nya kita masih ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menekankan agar pemerintah daerah mengantisipasi kenaikan kasus pasca libur lebaran nanti. Pasalnya, delapan provinsi, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) sudah cukup tinggi.

“Mungkin topik yang jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu teman-teman dari pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang disana,” tuturnya.

Vaksinasi Massal COVID-19

Sampai saat ini pemerintah, kata Budi, sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 22 juta dosis. Perkembangan vaksinasi massal ini, diakui Budi, mengalami sedikit penurunan penyuntikan di bulan April karena keterbatasan stok vaksin, padahal pada Maret lalu pihaknya sudah berhasil melakukan penyuntikan sebanyak 500.000 dosis. Meski begitu, dengan berbagai vaksin yang telah tiba di Indonesia pada Mei ini ia optimistis pemerintah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per bulan.

Pekerja kesehatan berbicara melalui walkie-talki di ruang isolasi untuk pasien virus corona (Covid-19) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, 13 Mei 2020. (Foto: Reuters)

“Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi, karena jumlah stok vaksinnya sudah cukup di bulan Mei sesudah lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” jelasnya.

Lanjutnya, dilaporkan hanya ada tiga provinsi yang laju vaksinasi kepada kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) cukup tinggi yakni DKI Jakarta, Bali dan Yogyakarta yang mencapai di atas 10 persen dari populasi. Ia pun berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengutamakan pemberian vaksin kepada lansia, karena tingkat resiko keparahanan dan kematiannya yang cukup tinggi.

Perpanjangan PPKM Mikro

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro tahap ke-8.

“Kita lihat dalam pelaksanaan PPKM Mikro tahap ke-8 yaitu tanggal 18-31 Mei akan diperpanjang dengan cakupan tetap di 30 provinsi, tentu 18-31 Mei ini adalah periode daripada pasca mudik hari raya lebaran,” ungkap Airlangga.

Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan karena adanya tren kenaikan kasus corona. Ia menjelaskan dari 30 provinsi yang memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan COVID-19. Adapun lima provinsi yang mengalami peningkatan kasus positif cukup signifikan yakni Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh dan Kalimantan Barat. Menurutnya, kenaikan kasus ini mayoritas disebabkan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kalau kita lihat kasus harian yang menyebabkan 7 provinsi yang tingkat BOR nya di atas 50 persen yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50.6 persen,” jelasnya.

Vaksinasi Gotong Royong

Airlangga juga menjelaskan bahwa harga untuk mekanisme vaksinasi gotong royong sudah ditentukan sebesar Rp500.000. Saat ini, katanya sudah tersedia vaksin COVID-19 dengan merek Sinopharm sebanyak 500.000 dosis dari kontrak yang mencapai 7,5 juta dosis. Selain Sinopharm, vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini adalah Cansino yang sudah dipersiapkan sebanyak 5 juta dosis.

“Harga sudah ditetapkan harga vaksin Rp375.000 per dosis dan penyuntikan Rp125.000 sehingga totalnya Rp500.000. Diharapkan sudah bisa dilaksanakan di akhir bulan Mei, kemudian ini juga sudah memperoleh sertifikasi baik dari BPOM maupun dari MUI,” paparnya.

Mudik Lebaran

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat yang ingin mudik sebelum pemberlakukan larangan mudik yakni 22 April-5 Mei sebanyak 20-30 persen.

Namun, terjadi penurunan mobilitas yang siginifikan dari masyarakat pada periode 6-9 Mei dari sisi transportasi udara sebanyak 90 persen, laut dan kereta api 90 persen, dan jalur darat 40 persen. Meski begitu, dari hasil survei diketahui masih ada sejumlah masyarakat yang nekat ingin pulang ke kampung halamannya.

“Selanjutnya dari survei terlihat bahwa mudik ini masih bisa terjadi lagi cukup tinggi mungkin besok dan lusa . Oleh karenanya kami mengimbau kepada saudara-saudara kita tidak melakukan mudik,” ungkap Menhub Budi.

Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan bahwa ada sekitar 22 persen atau 3,6 juta masyarakat yang dalam arus balik Minggu (16/5) atau H plus 2 lebaran. Untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19, pihak Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk menunda l kepulangan agar masyarakat tidak berkumpul di tempat yang sama pada waktu bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak.

“Terkait dengan penggunaan pesawat udara tadi sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan untuk menuda perjalanan,” pungkasnya. [gi/ab]

Oleh: VOA

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

Redaksi    11 Mei    Comment   

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Dua kapal Angkatan Laut China yang tengah melintas dari utara ke selatan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI pada akhir pekan lalu, disambut dua kapal Angkatan Laut Indonesia dan melakukan “passing exercise” di Laut Jawa.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada hari Senin (10/5) mengatakan operasi laut ini sebenarnya digelar sepanjang tahun dengan melibatkan unsur KRI dan pesawat udara intai maritim yang ada di wilayah kerja Koarmada I.

“Naval presence atau kehadiran unsur KRI di laut, maupun maritime patrol aircraft (MPA) merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan keamanan di laut,” tegasnya.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 yang ada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada I pada Sabtu (8/5) menyambut kehadiran kapal Liuzhou-573 dan Suqian-504 – yang merupakan kapal perang Republik Rakyat China – di Laut Jawa. Kedua kapal China itu sedang melintas dari utara ke selatan melalui ALKI.

“Passing exercise” di antara kedua Angkatan Laut itu mencakup “flash exercise” atau isyarat lampu, dan voice communication exercise atau komunikasi radio. Lewat kedua mekanisme itu KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 mengirim ucapan selamat datang di perairan Indonesia, selamat melaksanakan latihan dan selamat bertugas.

Hal ini “dijawab dengan penuh persahabatan dan menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menimpa KRI Nanggala-402 beserta 53 prajurit di dalamnya,” demikian petikan pernyataan tersebut. Sebelumnya China telah mengirim tiga kapal untuk membantu mengangkat kapal selam naas itu dari perairan Selat Bali.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

Latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan China itu dilanjutkan dengan latihan SAR dan manuver taktis. Dalam latihan SAR, masing-masing kapal melaksanakan metode pencarian orang yang jatuh ke laut dan melaporkan hasilnya. Sementara manuver taktis diwarnai dengan pembentukan formasi-formasi hingga titik pisah yang telah ditentukan.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid mengatakan latihan semacam ini bukan suatu hal yang baru. Latihan itu juga “lumrah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia setiap ada kapal perang negara sahabat yang berkunjung atau melintasi negaranya, termasuk di perairan Indonesia, yang sebelumnya telah memperoleh diplomatic clearance,” sehingga dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan sekaligus profesionalisme prajurit kedua negara. [em/ah]

Oleh: VOA

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Redaksi    11 Mei    Comment   

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan Virus Korona, termasuk varian baru yang telah ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Itu adalah cara yang paling baik untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin (3M) dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, saat ini tiga varian baru Virus Korona yang masuk kategori variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah masuk ke Indonesia, yaitu varian London (B.1.1.7), Afrika Selatan (B.1.351), dan India (B.1.617). Masuknya varian ini berasal dari Saudi Arabia, Afrika, India, dan Malaysia.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari ini beredar di daerah Jawa, Sumatra, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India, banyak kita temui di Sumatra Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian tersebut, imbuh Menkes, pihaknya akan melakukan mengintensifkan genome sequencing di sejumlah daerah yang terpantau telah terdeteksi adanya varian baru tersebut.

“Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain,” tandasnya. 

(FID/UN)

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

Redaksi    11 Mei    Comment   

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan langkah antisipasi terutama terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Lebaran sudah dekat dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap, insyaallah ini tidak terjadi tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan adalah sekitar 390 ribu, dengan 70 ribu di antaranya disiapkan untuk tempat tidur isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tempat tidur di Intensive Care Unit (ICU) adalah sebanyak 22 ribu, dengan 7.500 di antaranya dialokasikan untuk pasien COVID-19.

“Saya hanya ingin  memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Sekitar 70 ribu untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkapnya.

Dari alokasi yang disediakan untuk pasien COVID-19, ujar Budi, tempat tidur isolasi yang terisi adalah sebanyak  23 ribu sementara untuk ICU terisi sekitar 2.500 tempat tidur.

“Persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan tingkat keterisian tersebut adalah angka agregat nasional dan perlu dilihat lebih detail untuk masing-masing provinsi.

“Beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi meminta para kepala daerah, khususnya yang tingkat keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di daerahnya masih tinggi, untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

“Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, ini adalah delapan provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan, agar ini bisa kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, selain ketersediaan ruang perawatan pihaknya juga terus menjaga ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

“Kita ada empat jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya. Secara nasional kita masih lebih dari cukup dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang. Jadi beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Kita masih punya waktu sebelum Lebaran kita akan isi dengan ketersediaan obatnya,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes meminta agar jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu, teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan yang di sana,” tandasnya. 

(FID/UN)

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Redaksi    11 Mei    Comment   

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi sebelum memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, pada periode bulan Maret hingga Mei kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga masuknya varian baru Virus Corona diperlukan penanganan khusus terhadap kepulangan tersebut.

“Di bulan April kemarin 24.215 [kepulangan] pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

Airlangga memaparkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini untuk [penanganan penerimaan kedatangan] para pekerja PMI dilakukan dengan prokes [protokol kesehatan] ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua KPCPEN, hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 [kendaraan], dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas COVID-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat [untuk Zona Hijau dan Zona Kuning]. Untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Redaksi    11 Mei    Comment   

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Redaksi    10 Mei    Comment   

Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Pembangunan bendungan (Sumber: pu.go.id)

BorneoTribun Jakarta -- Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2021.

Progres konstruksi Bendungan Ciawi yang dimulai pembangunannya sejak Desember 2016 sudah mencapai 71 persen dan pembebasan lahan 96 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimistis untuk konstruksi bendungan ini dapat segera rampung pada Juli 2021.

“Untuk pembebasan lahan saat ini sudah selesai sehingga konstruksinya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Minggu (09/05/2021).

Basuki mengatakan, tantangan lainnya dalam pembangunan Bendungan Ciawi selain pembebasan lahan adalah cuaca terutama hujan yang masih sering terjadi hampir sepanjang tahun.

“Untuk mengatasinya kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis,” tuturnya.

Setelah rampung, Menteri PUPR berpesan agar kondisi sekitar bendungan kembali dihijaukan dengan ditanami pohon. Hal ini sebagai konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt.

Pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (masterplan) Pengendalian Banjir Jakarta. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta meter kubik dan luas genangan 39.40 hektare.

Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter per detik. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Sidak ke Stasiun dan Terminal, Menhub: Jumlah Penumpang Turun Hampir 90 Persen

Redaksi    08 Mei    Comment   

Sidak ke Stasiun dan Terminal, Menhub: Jumlah Penumpang Turun Hampir 90 Persen

Foto: Humas Kemenhub

BorneoTribun Jakarta -- Di hari ketiga masa peniadaan mudik yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, penumpang di sejumlah simpul transportasi seperti di Stasiun Kereta Api Pasar Senen dan Terminal Bus Pulogebang turun signifikan mencapai hampir 90 persen dibandingkan hari biasa sebelum peniadaan mudik.

“Hari ini kami ingin memastikan bahwa larangan pemerintah tentang mudik itu dijalankan dengan baik. Kita tahu bahwa kita melakukan peniadaan mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021, namun masih ada pelayanan transportasi untuk melayani masyarakat yang memiliki kepentingan nonmudik yang dikecualikan dari larangan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sabtu (08/05/2021).

Seperti diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, masih ada transportasi yang beroperasi melayani kegiatan nonmudik yang dikecualikan di masa peniadaan mudik, yakni untuk kegiatan perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil dan keperluan persalinan, serta kepentingan nonmudik lainnya.

Berdasarkan data hingga hari ini, Sabtu (08/05/2021), jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen turun hampir 90 persen dibanding hari biasa. “Stasiun Pasar Senen yang biasanya melayani 30.000 penumpang sekarang ini tidak sampai 3.000 penumpang, artinya ada penurunan yang banyak, sekitar hampir 90 persen,” tambah Menhub.

Di Stasiun Pasar Senen masih memberangkatkan tiga kereta yakni Bengawan, Serayu, dan Tegal Ekspress di pagi hari untuk penumpang nonmudik.

Sementara itu, di Terminal Bus Pulogebang juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai hampir 90 persen dibandingkan hari biasa.

“Dari pantauan kami di Terminal Pulogebang, pada hari pertama peniadaan mudik hanya ada 11 orang penumpang dan di hari kedua hanya 40 orang penumpang. Biasanya lebih dari 1.000 orang penumpang,” ujar Budi.

Menhub meminta kepada petugas di simpul transportasi untuk memastikan bahwa bahwa penumpang yang berangkat adalah mereka yang memang memenuhi persyaratan pengecualian.

“Jika terdapat penumpang yang tidak memenuhi syarat maka tidak akan diperkenankan untuk berangkat. Lakukan ini dengan tegas namun tetap humanis,” tegasnya.

Lebih lanjut Menhub mengapresiasi masyarakat yang telah memutuskan untuk tidak mudik dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia juga mengapresiasi para petugas yang telah bekerja dengan baik dan mengorbankan waktu libur bersama keluarga untuk menjalankan pengawasan ini. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Menteri Agama Terbitkan Edaran Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih

Redaksi    08 Mei    Comment   

Menteri Agama Terbitkan Edaran Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih

Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers, Senin (19/04/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan panduan penyelenggaraan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih yang akan diperingati umat Kristen dan Katolik pada tanggal 13 Mei ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19

Panduan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menag Nomor 08 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih yang ditandatangani Yaqut pada 6 Mei 2021.

“Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh umat beragama. Untuk itu, saya juga telah menerbitkan edaran panduan penyelenggaraan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih. Edaran ini diterbitkan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, sekaligus memberikan rasa aman kepada umat Kristen dan Katolik dalam menjalankan ibadah peringatan Kenaikan lsa Almasih,” ,” tegas Menag di Jakarta, Jumat (07/05/2021).

Untuk itu, Yaqut meminta seluruh jajarannya untuk menyosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja) serta umat Kristen dan Katolik.

“Saya harap semua dapat menaati ketentuan dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan memberi perlindungan kepada umat Kristen dan Katolik,” tuturnya.

Berikut ketentuan panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih di masa pandemi:

Kewajiban bagi pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja), sebagai berikut:

a. Pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan lsa Almasih di tempat ibadah (gereja) dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat dan jumlah umat yang diperkenankan mengikuti ibadah di tempat ibadah (gereja) tidak melebihi 50 persen dari kapasitas tempat ibadah (gereja);

b. Mengatur jadwal pelaksanaan ibadah (shif) dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung tempat ibadah (gereja);

c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat ibadah (gereja);

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah (gereja);

e. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan dan makna ibadah;

f. Menyiapkan petugas internal yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah (gereja);

g. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah (gereja) guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;

h. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah (gereja);

i. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada bangku/kursi di tempat ibadah (gereja); dan

j. Para pengurus/pengelola tempat ibadah (gereja) juga memfasilitasi pelayanan ibadah peringatan kenaikan lsa Almasih secara virtual di rumah-rumah.

Kewajiban bagi pengguna tempat ibadah (gereja), sebagai berikut:

a. Jemaat yang akan mengikuti ibadah dalam kondisi sehat;

b. Menggunakan masker/masker wajah (face shield) sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah (gereja);

c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;

d. Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, dan berciuman pipi;

e. Menjaga jarak antarjemaat;

f. Menghindari berdiam lama di tempat ibadah (gereja) atau berkumpul di area tempat ibadah (gereja), selain untuk kepentingan ibadah;

g. Bagi anak-anak yang rentan tertular penyakit dan berisiko tinggi terhadap COVIC-19, dapat mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya;  dan

h. Bagi jemaat lanjut usia yang sakit dan rentan tertular penyakit serta berisiko tinggi terhadap COVD-19, mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya.

(HUMAS KEMENAG/UN)