Dugaan Pemerasan Dilakukan Oleh Bawahan, GAM Desak Bupati Bulukumba Copot Kasatpol PP

Redaksi    10 Mei    Comment   

Dugaan Pemerasan Dilakukan Oleh Bawahan, GAM Desak Bupati Bulukumba Copot Kasatpol PP

Mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar.

BorneoTribun Bantaeng, Sulsel - Pasca dugaan pemerasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba terhadap dua orang perempuan warga asal Kabupaten Bantaeng pada sabtu, 8 mei 2021. 

Pemerasan terhadap perempuan NS (22) dan RS (23) warga Kabupaten Bantaeng tersebut dengan jumlah uang 500 Ribu rupiah disalah satu ruangan Satpol PP Bulukumba oleh tiga orang oknum satpol PP Bulukumba sekitar pukul 21. 37 Wita. Hal tersebut disampaikan oleh korban dihadapan Kader Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) pada minggu, 9 Mei 2021. 

Kejadian ini langsung ditanggapi kritis oleh sejumlah aktivis Mahasiswa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Zulkifli salah satu kader GAM mengatakan bahwa ini tindakan yang mencoreng institusi Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba karena telah melakukan dugaan pemerasan dengan melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pungutan liar (Pungli).

"Apalagi dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Satpol PP Kabupaten Bulukumba itu mengatas namakan wartawan (Media) untuk pembeli kopi dan rokok diwarkop dan itu tindakan mencoreng lembaga Jurnalis, kami mendesak Bupati Bulukumba untuk segera mencopot Kasat Pol PP Bulukumba karena tidak mampu menertibkan bawahannya dilapangan". Lanjut Zulkifli (09/05/2021)

Zulkifli yang merupakan Mahasiswa dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di kota Makassar yang berasal dari Kabupaten Bulukumba ini juga berharap agar Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan tidak melanggar norma-norma hukum. 

"Seharusnya Satpol PP sebagai institusi penegak Peraturan daerah (PERDA) tidak melanggar norma Hukum, apalagi dugaan pemerasan ini tindakan memalukan". Harapnya

"Didepan kader GAM saat ditemui dikediannya di Kabupaten Bantaeng kedua perempuan tersebut menceritakan kronologi penangkapannya bahwa dia ditangkap di jalan Cendana Kabupaten Bulukumba dengan sangkaan yang tidak jelas dasar hukumnya." Tutupnya.

Reporter: Irwan Lawing

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Yakop    11 April    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Para demonstran antikudeta remaja dan pemuda mengacungkan salam tiga jari sebagai lambang perlawanan, saat melakukan aksi protes di Yangon, Myanmar, 4 April 2021.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sembilan belas orang dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, stasiun TV milik militer Myawaddy mengatakan Jumat. Ini adalah hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara, Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik itu, memungkinkan pengadilan militer mengumumkan hukuman itu.

Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Jumat (9/4) mengatakan, kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan bahwa mereka akan mengadakan pemilu dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.

Pasukan menembakkan senjata peluncur granat ke pengunjuk rasa anti-kudeta hari Jumat (9/4) di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Sedikitnya 10 orang tewas, dan jasad mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata saksi mata.

Media berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, melaporkan sedikitnya 20 tewas dan banyak yang terluka. Tidak mungkin mendapatkan jumlah korban yang pasti karena pasukan menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.

Juru bicara junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank-bank akan segera beroperasi penuh.

Lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta itu, menurut kelompok aktivis. Aktivitas negara sempat terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik mengatakan bahwa 614 orang, termasuk 48 anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, hingga Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya. [ka/pp]

Oleh: VOA