Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta

Libertus    22 Juni    Comment   

Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta

Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta.

 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara, dan beberapa titik posko PPKM Mikro di DKI, terkait penanganan Covid-19 atau virus corona. 

Dalam tinjauannya ke Rusun Nagrak, Sigit menekankan soal pentingnya peran petugas kesehatan untuk melakukan pemilahan terhadap masyarakat yang terpapar virus corona dalam kategori tidak dan dengan gejala. 

Tak hanya itu, Sigit menyampaikan jumlah tenaga kesehatan di Rusun Nagrak juga harus ditambah apabila nanti saatnya difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri terpadu.

 

"Perlu penambahan 10 dokter dan 50 perawat. Lalu sarana untuk masyarakat melakukan isolasi mandiri seperti velbed dan lain-lain sudah terpenuhi," kata Sigit di Rusun Nagrak, Jakarta Utara, Selasa (22/6/2021).

Kunjungan dilanjutkan ke posko PPKM Mikro Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Panglima TNI, Kapolri dan Menkes menekankan soal pentingnya pendampingan para Babinsa, Babinkamtibmas, pihak Puskesmas setempat dan petugas kelurahan.

"Harapannya perlu ada pendampingan oleh petugas Babinsa dan Babinkabtimas, Puskesmas kelurahan dan petugas kelurahan," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Selanjutnya, rombongan pun melakukan peninjauan ke posko PPKM Mikro, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Di lokasi itu, Sigit memberikan pesan agar adanya pengawasan ketat oleh pihak setempat terhadap masyarakat yang ketika Lebaran nekat mudik.

"Kelurahan Gandaria termasuk yang angka positif mengalami kenaikan setelah balik dari mudik," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi adanya sinergitas antara empat pilar di posko PPKM setempat. Namun, menurut Sigit, soal data masih harus diperbaiki lagi kedepannya. 

"Pola penanganan di PPKM mikro ini sudah bagus adanya koordinasi antara 4 pilar pak Lurah, petugas kesehatan, Babinkamtibmas dan Babinsa. Namun datanya perlu di  legkapi lagi," kata eks Kabareskrim Polri itu.

Rombongan Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan juga melanjutkan peninjauan posko PPKM Mikro di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator

Libertus    21 Juni    Comment   

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator.

BORNEOTRIBUN Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bakal kembali menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Seiring rencana terbitnya Inmendagri tersebut, Mendagri meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan PKKM Mikro. 

Hal itu disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Rutin Koordinasi terkait Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui video conference, Senin (21/6/2021). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, melibatkan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, serta kepala daerah dan unusr pemerintah daerah lainnya. 

Mendagri menjelaskan tiga indikator yang menjadi ukuran pelaksanaan PPKM skala mikro tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara bertingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, rapat koordinasi itu perlu dilakukan provinsi bersama kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan strategi antara Forkopimda, kepala daerah, dan pihak terkait lainnya. 

“Setelah kemudian disepakati rapat koordinasi itu, siapa berbuat apa, apa yang akan dikerjakan, misalnya di Jatim (Jawa Timur) (Kabupaten) Bangkalan jadi prioritas, kemudian apa yang harus dikerjakan semua stakeholder, di (Kabupaten) Kudus juga demikian,” ujar Mendagri. 

Indikator kedua, yakni pemerintah daerah membuat surat edaran yang menjabarkan tentang substansi PPKM skala mikro yang diatur dalam Inmendagri. Penjabaran itu, kata Mendagri, harus disesuaikan dengan tantangan di wilayah daerahnya masing-masing. Alasannya, pemerintah daerah lebih memahami situasi di daerahnya tersebut. “Jadi mana yang perlu penekanan substansi, itu ada yang diterjemahkan dengan situasi lapangan masing-masing,” tutur Mendagri. 

Indikator ketiga, lanjut Mendagri, yakni pemerintah daerah perlu membentuk posko terkait pencegahan Covid-19, terutama dari tingkat kelurahan/desa sampai RW dan RT.  Keberadaan posko ini, kata Mendagri, menjadi ukuran PPKM skala mikro telah berjalan. 

“Paling tidak dibicarakan, tapi kalau sudah tidak ada poskonya di tingkat kelurahan dan desa, ya posko di tingkat RW dan RT kemungkinan besar tidak ada, sehingga PPKM itu tidak jalan,” terang mendagri. 

(Puspen Kemendagri)

Editor: Libertus

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP

Libertus    11 Juni    Comment   

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP.

BORNEOTRIBUN JAKARTA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang diselenggarakan secara fisik, Kamis (10/06/2021).

Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Sasaran Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024.

Nilai Tukar Petani juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau daya beli petani serta daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. 

NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, dimana jika nilai NTP lebih dari 100 maka dapat diartikan bahwa pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. 

Indeks harga yang diterima petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan produksi pertanian dan kebijakan harga produksi pertanian. Sementara indeks harga yang dibayarkan petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi atau harga BBM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan,dan kebijakan subsidi atau harga input produksi pertanian.

Menteri Suharso mengatakan, dalam upaya pencapaian target peningkatan NTP diperlukan strategi jalur ganda yang terdiri dari beberapa hal. Pertama, menurunkan biaya produksi usaha tani dengan program padat karya, dukungan intensif sarana produksi, mekanisasi pertanian, dukungan efisiensi produksi pertanian, dan dukungan jaminan program sosial bagi keluarga petani seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan. 

Kedua, meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen.

Oleh: Libertus

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Libertus    11 Juni    Comment   

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

BORNEOTRIBUN JAKARTA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Tingkat Menteri  yang diselenggarakan secara fisik di Gedung Saleh Afif Bappenas, Kamis (10/06/2021).

Agenda tersebut membahas tentang review capaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita dan kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memastikan tercapainya sasaran di tahun 2024.

Tahun 2022 merupakan kunci pemulihan ekonomi dengan sasaran pertumbuhan mencapai 5,2-5,8 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut, pemerintah merencanakan program-program prioritas.

Program prioritas untuk mendukung pertumbuhan dari sisi pengeluaran meliputi program-program untuk mendorong kinerja investasi melalui transformasi digital, peningkatan infrastruktur dan sektor utilitas pendukung, dan pengembangan energi terbarukan.

Sementara itu, dari sisi ekspor melalui operasionalisasi smelter, pemanfaatan perjanjian perdagangan, pengelolaan terpadu UMKM, penguatan jaminan usaha petani dan nelayan. Dari sisi konsumsi melalui reformasi perlinsos, reformasi sistem kesehatan, food estate, menjaga stabilitas harga bahan pokok. 

Dari sisi produksi, program-program prioritas untuk mendukung pertumbuhan meliputi program- program untuk mendorong kinerja di empat sektor. Pertama industri manufaktur melalui operasionalisasi kawasan industri prioritas dan smelter, utilisasi Industri 4.0 di subsektor prioritas, dan akselerasi industri penghasil energi terbarukan dan konservasi energi.

Kedua, pertanian melalui implementasi food estate, revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng miliar, serta revitalisasi perkebunan rakyat. Ketiga, sektor konstruksi melalui transformasi digital, pembangunan infrastruktur sanitasi layak, serta pembangunan rumah susun perkotaan.

 

Keempat, sektor perdagangan melalui pengelolaan terpadu UMKM, penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, serta peningkatan sistem logistik.

Dalam pertemuan tersebut Menteri mengatakan perlunya usaha luar biasa untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target. 

“Perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi  melalui redesain transformasi ekonomi dan reformasi struktural,” ujar Menteri.

Oleh: Libertus

Menteri juga menilai peran pemerintah sangat krusial dalam mengawal proses pemulihan dan transformasi ekonomi menuju tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

“Kementerian dan Lembaga menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan transformasi ekonomi dan reformasi struktural, serta pembangunan lebih diarahkan ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” tandas Menteri.

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme

Libertus    11 Juni    Comment   

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme.

BORNEOTRIBUN SURABAYA,- Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri fokus terhadap praktek pemberantasan premanisme di Masyarakat. 

"Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh supir kontainer," kata Irjen Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/6/2021) pagi.

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Argo,  Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut. 

"Asop Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia  untuk melakukan operasi terhadap  premanisme," jelasnya.

Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang  yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

"Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada  supir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu," tambahnya.

"Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak," terangnya. 

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapkan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme. 

"Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan," tandas Argo. 

Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Babinkabtimas. Serta menggerakkan Polres dan Polsek untuk  memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme.

Editor: Libertus

Tingkatkan Profesional Prajurit, Kasdam I/BB Terima Kunjungan Danpusenarhanud Kodiklatad

Libertus    17 Mei    Comment   

Tingkatkan Profesional Prajurit, Kasdam I/BB Terima Kunjungan Danpusenarhanud Kodiklatad

Ilustrasi.

BorneoTribun Medan - Kepala Staf Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kasdam I/BB) Brigjen TNI Didied Pramudito menerima kunjungan kerja Komandan Pusat Kesenjataan Arhanud (Danpusenarhanud) Kodiklat Angkatan Darat Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E. di Lounge Room Makodam I/BB, Senin (17/5/2021).

Pada kesempatan ini, Kasdam I/BB mewakili Pangdam I/BB , mengucapkan selamat datang kepada Danpussenarhanud Mayjen TNI Nisan Setiadi,S.E. beserta rombongan di Makodam I/BB dan juga ucapan terima kasih atas kesediaan bapak hadir di tengah-tengah kami semua.

”Kami berharap pada kesempatan kunjungan ini bisa saling tukar pikiran dan memberi masukan guna meningkatkan profesionalisme Prajurit satuan Yonarhanud 11/WBY yang akan melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Maluku Utara tahun 2021 - 2022, ucap Kasdam.

Di kesempatan yang sama Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E. juga mengucapkan terimakasih atas penyambutan Kasdam I/BB beserta Staf yang sudah menyampaikan maksud kunjungan kami ke wilayah Kodam I/BB ini.

“Kami akan melaksanakan kegiatan asistensi/inspeksi satuan Yonarhanud 11/WBY dan peninjauan perkembangan pembangunan bakal resimen Arhanud di tuntungan”, jelas Mayjen TNI Nisan Setiadi.

Turut hadir PJU Kodam I / BB dan PJU Pusenarhanud Kodiklatad.

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Redaksi    13 Mei    Comment   

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Redaksi    11 Mei    Comment   

Pergerakan Angkutan Logistik Tol Laut Meningkat Mencapai 70%

Menhub Budi Karya Sumadi meninjau pelayanan transportasi pada masa peniadaan mudik tahun 2021, Selasa (11/05/2021). (Foto: Humas Kemenhub)

BorneoTribun Jakarta -- Pergerakan angkutan logistik (program tol laut) mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama satu bulan terakhir, yaitu sekitar 70 persen. 

Hal tersebut disampaikannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pelayanan transportasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/05/2021). 

“Tidak hanya angkutan tol laut menuju Indonesia Timur saja yang mengalami kenaikan, tingkat keterisian angkutan balik dari Indonesia Timur menuju Indonesia Barat yang selama ini belum optimal, mengalami kenaikan hingga 30 persen,” ujarnya. 

Selain itu, angkutan logistik laut internasional juga naik, enam persen dibandingkan awal tahun 2020 atau sebelum pandemi COVID-19. 

“Kita tahu bahwa angkutan logistik ini sangat penting untuk memberikan suatu ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Menhub. 

Pelayanan Tetap Berjalan Budi Karya Sumadi memastikan, pada masa peniadaan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei ini pelayanan transportasi tetap berjalan baik untuk melayani kegiatan yang dikecualikan. 

“Hari ini saya ke Bandara Soetta [Bandar Udara Soekarno Hatta] dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan bahwa walau ada kebijakan peniadaan mudik, kita tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka para pelaku perjalanan yang dikecualikan,” ujarnya. 

Saat meninjau Bandara Soetta, Menhub mengapresiasi koordinasi yang baik antara Angkasa Pura II, maskapai penerbangan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses pengecekan dokumen untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik. 

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pada masa peniadaan mudik ini, terjadi penurunan jumlah penumpang yang signifikan di Bandara Soetta jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50-70 ribu penumpang per hari. 

“Sekarang ini rata-rata setiap harinya ada 7.000-8.000 penumpang yang bergerak. Penurunannya kurang lebih 90 persen,” ujarnya. Budi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soetta mengantisipasi potensi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik yaitu pada hari Minggu atau Senin mendatang. 

“Kami meminta kepada seluruh petugas di bawah koordinasi Satgas untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan dan SOP yang sudah ditetapkan baik untuk penanganan penumpang yang akan berangkat maupun yang akan datang dan mereka yang harus melakukan karantina. 

Jumlah ketersediaan ruang karantina harus dipastikan tersedia,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menegaskan bahwa pihaknya telah meniadakan sementara penerbangan carter (sewa) dari luar negeri sampai dengan 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sebelum dilakukan pembukaan kembali. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Redaksi    11 Mei    Comment   

Menaker Ida Fauziyah meminta Tenaga Kerja Bongkar Muat Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Dokumentasi BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Menurutnya, TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi, sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

“Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (10/05/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya,” ujar Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Kehadiran UU Cipta Kerja, imbuh Ida, tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan pelindungan kepada mereka yang sudah bekerja,” imbuhnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Melalui JKP pekerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK nantinya akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja.

“Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya,” ujar Menaker.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anggoro menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya. 

“Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada Bapak-Ibu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga,” ujarnya. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

Redaksi    11 Mei    Comment   

AU RI dan China Gelar Latihan Bersama di Laut Jawa

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

BorneoTribun Jakarta -- Dua kapal Angkatan Laut China yang tengah melintas dari utara ke selatan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI pada akhir pekan lalu, disambut dua kapal Angkatan Laut Indonesia dan melakukan “passing exercise” di Laut Jawa.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid, dalam keterangan tertulis yang diterima VOA pada hari Senin (10/5) mengatakan operasi laut ini sebenarnya digelar sepanjang tahun dengan melibatkan unsur KRI dan pesawat udara intai maritim yang ada di wilayah kerja Koarmada I.

“Naval presence atau kehadiran unsur KRI di laut, maupun maritime patrol aircraft (MPA) merupakan suatu keharusan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan keamanan di laut,” tegasnya.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 yang ada di bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Koarmada I pada Sabtu (8/5) menyambut kehadiran kapal Liuzhou-573 dan Suqian-504 – yang merupakan kapal perang Republik Rakyat China – di Laut Jawa. Kedua kapal China itu sedang melintas dari utara ke selatan melalui ALKI.

“Passing exercise” di antara kedua Angkatan Laut itu mencakup “flash exercise” atau isyarat lampu, dan voice communication exercise atau komunikasi radio. Lewat kedua mekanisme itu KRI Usman Harun-359 dan KRI Halasan-630 mengirim ucapan selamat datang di perairan Indonesia, selamat melaksanakan latihan dan selamat bertugas.

Hal ini “dijawab dengan penuh persahabatan dan menyampaikan belasungkawa atas insiden yang menimpa KRI Nanggala-402 beserta 53 prajurit di dalamnya,” demikian petikan pernyataan tersebut. Sebelumnya China telah mengirim tiga kapal untuk membantu mengangkat kapal selam naas itu dari perairan Selat Bali.

TNI Angkatan Laut Indonesia dan China melakukan latihan bersama, termasuk di antaranya latihan SAR dan manuver taktis. (Foto: Courtesy/TNI AL)

Latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan China itu dilanjutkan dengan latihan SAR dan manuver taktis. Dalam latihan SAR, masing-masing kapal melaksanakan metode pencarian orang yang jatuh ke laut dan melaporkan hasilnya. Sementara manuver taktis diwarnai dengan pembentukan formasi-formasi hingga titik pisah yang telah ditentukan.

Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid mengatakan latihan semacam ini bukan suatu hal yang baru. Latihan itu juga “lumrah dilaksanakan oleh Angkatan Laut negara-negara di dunia setiap ada kapal perang negara sahabat yang berkunjung atau melintasi negaranya, termasuk di perairan Indonesia, yang sebelumnya telah memperoleh diplomatic clearance,” sehingga dapat meningkatkan hubungan persahabatan dan sekaligus profesionalisme prajurit kedua negara. [em/ah]

Oleh: VOA

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Redaksi    11 Mei    Comment   

Hadapi Varian Baru Virus Korona, Menkes: Tetap Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Menkes Budi G. Sadikin dan Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah penularan Virus Korona, termasuk varian baru yang telah ditemukan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Tetap kita harus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Itu adalah cara yang paling baik untuk bisa mencegah penularan dari virus mutasi baru ini. Sekali lagi, penerapan protokol kesehatan secara disiplin (3M) dan juga penerapan protokol PPKM Mikro secara disiplin adalah cara yang paling ampuh untuk mengontrol penularan ini,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, saat ini tiga varian baru Virus Korona yang masuk kategori variant of concern dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah masuk ke Indonesia, yaitu varian London (B.1.1.7), Afrika Selatan (B.1.351), dan India (B.1.617). Masuknya varian ini berasal dari Saudi Arabia, Afrika, India, dan Malaysia.

“Varian dari Inggris yang kebanyakan masuknya sudah mulai bulan Januari ini beredar di daerah Jawa, Sumatra, dan juga Kalimantan, ada juga di Bali. Varian atau mutasi dari Afrika Selatan, ini hanya kita temui satu di Bali. Dan yang akhir-akhir ini cukup banyak masuk ke Indonesia adalah varian dari India, banyak kita temui di Sumatra Selatan dan di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran ketiga varian tersebut, imbuh Menkes, pihaknya akan melakukan mengintensifkan genome sequencing di sejumlah daerah yang terpantau telah terdeteksi adanya varian baru tersebut.

“Kami dari Kementerian Kesehatan akan melakukan genome sequencing secara lebih rapat di daerah-daerah yang sudah kita lihat ada mutasi baru untuk bisa dengan segera memonitor pola penyebarannya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah isolasi atau langkah-langkah karantina yang tepat agar virus mutasi baru ini tidak cepat menyebar ke daerah-daerah lain,” tandasnya. 

(FID/UN)

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

Redaksi    11 Mei    Comment   

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Kemenkes Tingkatkan Kesiapan Rumah Sakit

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan langkah antisipasi terutama terkait ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya, guna menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 setelah Lebaran tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

“Lebaran sudah dekat dan tugas kami adalah mempersiapkan kondisi terburuk. Saya merasa dan berharap, insyaallah ini tidak terjadi tapi kalau toh pun terjadi peningkatan penularan, kita ingin melakukan antisipasi agar kita tidak kaget dan cukup fasilitasnya,” ujarnya.

Menkes mengungkapkan, secara nasional ketersediaan tempat tidur perawatan adalah sekitar 390 ribu, dengan 70 ribu di antaranya disiapkan untuk tempat tidur isolasi pasien COVID-19. Sementara untuk ketersediaan tempat tidur di Intensive Care Unit (ICU) adalah sebanyak 22 ribu, dengan 7.500 di antaranya dialokasikan untuk pasien COVID-19.

“Saya hanya ingin  memberikan gambaran bahwa kapasitas rumah sakit dan ICU yang kita miliki itu masih tiga kali lebih besar daripada kapasitas tempat tidur dan ICU yang kita dedikasikan untuk COVID-19. Sekitar 70 ribu untuk tempat tidur isolasi dan 7.500 untuk ICU khusus COVID-19,” ungkapnya.

Dari alokasi yang disediakan untuk pasien COVID-19, ujar Budi, tempat tidur isolasi yang terisi adalah sebanyak  23 ribu sementara untuk ICU terisi sekitar 2.500 tempat tidur.

“Persiapan sudah kita lakukan. Saya berdoa persiapan itu tidak terpakai dan tetap menjadi kosong,” ujarnya.

Namun, Menkes mengingatkan tingkat keterisian tersebut adalah angka agregat nasional dan perlu dilihat lebih detail untuk masing-masing provinsi.

“Beberapa provinsi sebenarnya jauh lebih tinggi keterisiannya. Ini yang harus menjadi perhatian kami di pemerintah pusat, harus juga menjadi perhatian para pemerintah daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi meminta para kepala daerah, khususnya yang tingkat keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 di daerahnya masih tinggi, untuk mewaspadai hal tersebut dan bersama mengingatkan masyarakat tentang pentingnya berdisiplin menjalankan protokol kesehatan serta memantau kesiapan rumah sakit di daerah masing-masing.

“Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur, ini adalah delapan provinsi dengan tingkat keterisian tertinggi tempat tidur isolasinya maupun tempat tidur ICU. Jadi ini yang harus waspada dan hati-hati. Kita harus bersama-sama mengingatkan, agar ini bisa kita jaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, selain ketersediaan ruang perawatan pihaknya juga terus menjaga ketersediaan obat-obatan untuk penanganan COVID-19.

“Kita ada empat jenis obat penting yang kita jaga ketersediaannya. Secara nasional kita masih lebih dari cukup dan kita bisa meredistribusikan obat-obat tersebut yang kritikal ke daerah-daerah yang kurang. Jadi beberapa daerah di Sumatra dan Kalimantan memang kita amati stok obatnya masih belum cukup. Kita masih punya waktu sebelum Lebaran kita akan isi dengan ketersediaan obatnya,” tuturnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes meminta agar jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau kesiapan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Jadi ini pesannya di sini adalah tolong bantu, teman-teman dari Pemda agar bisa memonitor dan mempersiapkan rumah sakit, alat kesehatan, dokter, dan tenaga kesehatan yang di sana,” tandasnya. 

(FID/UN)

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Redaksi    11 Mei    Comment   

Pemerintah Antisipasi Kepulangan para Pekerja Migran Indonesia

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dan Menhub Budi Karya Sumadi sebelum memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Senin (10/05/2021), di Jakarta (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, pada periode bulan Maret hingga Mei kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air diprediksi mencapai 49.682 orang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 dan juga masuknya varian baru Virus Corona diperlukan penanganan khusus terhadap kepulangan tersebut.

“Di bulan April kemarin 24.215 [kepulangan] pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467, ini yang diperlukan penanganan dan penanganan secara khusus,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (10/05/2021), di Jakarta.

Airlangga memaparkan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 10 Tahun 2021, pelaksanaan koordinasi dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikoordinasikan oleh Pangdam di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini untuk [penanganan penerimaan kedatangan] para pekerja PMI dilakukan dengan prokes [protokol kesehatan] ketat, baik itu melalui dengan pengetesan, termasuk PCR test, dan karantina,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua KPCPEN, hasil testing sejauh ini menunjukkan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi, sehingga perlu antisipasi kenaikan kasus di daerah pemasukan PMI.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatra (termasuk dengan Riau, Kepri), Kaltara, Kalbar, terkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan, termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai misalnya, di mana Rumah Sakit Pertamina akan membantu untuk mengisi kesiapan tersebut,” ujarnya.

Perkembangan Peniadaan Mudik

Terkait pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik, disampaikan Airlangga, penyekatan untuk pengetatan mobilitas yang dilakukan oleh Kepolisian di 381 lokasi, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota, terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik.

“Untuk operasi kendaraan atau Operasi Ketupat, jumlah yang diperiksa kendaraannya adalah 113.694, yang diputarbalikkan 41.097 [kendaraan], dan pelanggaran travel gelap adalah 346 kendaraan,” ujarnya.

Pada masa peniadaan mudik yang berlangsung hingga tanggal 17 Mei tersebut, ujar Ketua KPCPEN, tidak diperlukan surat bebas COVID-19 dan surat izin untuk perjalanan orang di wilayah aglomerasi. “Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan,” ujarnya.

Terkait operasional objek wisata, Airlangga menegaskan bahwa sesuai dengan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro), tempat-tempat wisata di daerah Zona Merah dan Oranye dilarang untuk beroperasi, sementara untuk zona lainnya diizinkan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan prokes yang ketat.

“Jadi ini sudah regulasi daripada PPKM Mikro ini adalah maksimum 50 persen dan prokes ketat [untuk Zona Hijau dan Zona Kuning]. Untuk Zona Merah dan Zona Oranye dilarang. Jadi PPKM Mikro sudah mengatur terkait dengan tempat umum,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Redaksi    11 Mei    Comment   

Presiden Jokowi Kecam Aksi Pengusiran dan Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Dokumentasi BPMI Sekretariat Presiden)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan.

“Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kekerasan terhadap warga Palestina yang terjadi di Masjid Al-Aqsa tidak bisa dibiarkan,” ujar Presiden dalam cuitan berbahasa Inggris yang diunggah di akun twitternya @Jokowi, Senin (10/0/2021).

Kepala Negara menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel.

“Indonesia mengecam keras tindakan tersebut dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah terhadap kekerasan berulang yang dilakukan oleh Israel,” tegasnya.

Ditambahkan Presiden, Indonesia akan terus mendukung rakyat Palestina. 

(NASTER/UN)

Kemenkop UKM Fasilitasi Pelaku Usaha Kuliner Masuk Marketplace dan Laman Bela Pengadaan LKPP

Redaksi    08 Mei    Comment   

Kemenkop UKM Fasilitasi Pelaku Usaha Kuliner Masuk Marketplace dan Laman Bela Pengadaan LKPP

Presiden saat menyapa para pelaku usaha penerima PBUM Presiden saat meluncurkan program BPUM di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8). (Foto: Humas/Jay)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil bidang kuliner untuk masuk ke pasar digital, Kamis (06/05/2021), di Jakarta.

“Melalui PKS ini, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk masuk ke GoFood dan laman Bela Pengadaan LKPP,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

Teten menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak pelaku usaha makanan dapat masuk ke dalam e-commerce.

“Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan ini akan kita dorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan,” ujarnya.

Laman Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi pasar daring yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bela Pengadaan LKPP di platform digital tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.

“Selain itu, ada Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar,” papar Menkop UKM.

Lebih lanjut, Teten memaparkan, upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama melalui pasar digital. “Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18 persen pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital,” ujar Teten.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa masing-masing untuk usaha mikro kecil. 

(HUMAS KEMENKOP UKM/UN)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

Yakop    14 April    Comment   

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan aplikasi SINAR (SIM Presisi Nasional). Kehadiran aplikasi SIM online ini perwujudan dari  janjinya saat fit and proper test dengan melaksanakan transformasi Presisi yakni kelembagaan, operasional, pelayanan publik dan pengawasan.

"Polri harus mengikuti strategi perkembagan teknologi dan adanya pandemi COVID-19," kata Sigit di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 13 April 2021.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, dengan kehadiran SIM online ini dapat memberikan pelayanan kepolisian yang humanis dan menghindari kontak antara petugas dan masyarakat untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.

"Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa dan disegani masyarakat tanpa menggunakan senjata," katanya.

Ia pun mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang sekali lagi membuktikan penerapan teknologi dalam pelayanan masyarakat setelah adanya ETLE.

"Hari ini Korlantas membuktikan lagi setelah ETLE, kemudian mampu merubah pelayanan kepolisian yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan hari ini pelayanan SIM yang bisa diakses dari rumah dan dimana saja," katanya.

Dengan kehadiran SIM online, mantan Kapolda Banten ini menyebut masyarakat yang membutuhkan pelayanan perpanjangan SIM bisa dilakukan dari rumah. Ke depan, ia berharap permohonan SIM baru dan perpanjangan STNK juga bisa mengggunakan aplikasi.

"Cukup dari rumah pelayannan perpanjangan SIM bisa dilakukan dengan menggandeng kantor pos untuk melakukan delivery (pengiriman)," katanya.

Korlantas sendiri P menggandeng BNI dalam kemudahan pelayanan pembayaran PNBP SIM secara online, melalui Virtual Account (VA) dan PT Pos Indonesia untuk layanan pengiriman SIM hingga ke tempat tinggal pemohon . 

Adapun kerja sama tersebut merupakan salah satu komitmen BNI untuk memberikan layanan terbaik  kepada masyarakat, terutama dalam penerapan layanan secara digital yang secara konsisten digaungkan BNI. 

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, BNI menyambut baik peluncuran SINAR ini sebagai upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat, implementasi digitalisasi dilingkungan Polri. Di sisi lain inovasi ini turut mendukung upaya Pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan melalui layanan perpanjangan SIM dari rumah saja.

BNI siap dengan solusi layanan digital untuk pembayaran SIM tersebut, dimana pemohon SIM akan mendapatkan Virtual Account (VA) BNI sebagai sarana melakukan pembayaran PNBP SIM. 

"Untuk memudahkan masyarakat, Pembayaran PNBP tersebut bisa dilakukan melalui bank manapun termasuk melalui e-channel BNI seperti ATM, BNI Mobile Banking serta juga melalui seluruh kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia," tutup Royke.(Adbravo)

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Yakop    13 April    Comment   

Presiden Jokowi dan Kanselir Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral secara Virtual

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual di Istana Bogor, Selasa sore 13 April 2021.

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, dimana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau partner country.

Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan menyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kanselir Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G-20, sementara Jerman menjadi Ketua G-7. Diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Joko Widodo. Presiden juga mengapresiasi kepimpinan Kanselir Merkel selama hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral.

Kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama ekonomi dan Perubahan Iklim.

Selain itu, isu Myanmar juga menjadi salah satu topik tukar pikiran mengenai isu kawasan.

Dalam pembahasan isu kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai penanganan covid-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan sangat menganggu ketersediaan vaksin dunia dan menggangu kesetaraan akses vaksin bagi semua.

Presiden menyampaikan bahwa kasus positif di Indonesia sudah mulai membaik. Selain disebabkan oleh protokol kesehatan yang terus diterapkan, penurunan angka juga disebabkan karena kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa.

“Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari 14 ribu dalam satu hari. Sementara dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, kata Presiden.

Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Selain Sinovac, Indonesia saat ini juga memakai vaksin Astra Zeneca.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kedua negara membangun kerjasama kesehatan ke depan.

Sementara di bidang investasi dan industri, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mitra penting Jerman.

Presiden Jokowi menyampaikan investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerjasama di bidang investasi”, jelas Presiden.

Presiden juga menawarkan kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucap Presiden.

Mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin juga memiliki komitmen yang sama bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan masing-masing negara.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden. Salah satu contoh adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove, maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan.

Terkait dengan isu kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.

Presiden menyampaikan sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog.

“Dialog diantara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar”, tambah Presiden.

Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya KTT ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan.

Jerman adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa. Indonesia telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012. Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar ke-4 di Eropa dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(BPMI SETPRES/UN)

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Yakop    13 April    Comment   

Kanselir Angela Merkel Harap Hannover Messe Berkontribusi Perkuat Ekonomi Indonesia-Jerman

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kanselir Jerman Angela Merkel menyampaikan harapnya agar perhelatan Hannover Messe 2021 dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi Jerman dan Indonesia.

“Saya mengharapkan bagi negara Indonesia dan Jerman, supaya pameran ini bisa ikut bisa memberi kontribusi untuk menguatkan ekonomi dan pembangunan kedua negara,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Hannover Messe 2021: Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021).

Pada ajang Hannover Messe yang dihelat secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country), menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memperoleh kehormatan tersebut.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengungkapkan, tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20, di saat Jerman juga akan menjadi tuan rumah negara KTT G7. Hal ini dinilainya dapat menciptakan peluang kerja sama yang lebih strategis bagi kedua negara.

Angela Merkel juga mengungkapkan, Indonesia merupakan negara mitra yang kuat bagi Jerman. Kemitraan dengan Indonesia dalam penyelenggaraan pameran internasional, tidak hanya pada Hannover Messe, akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya seperti pameran internasional pariwisata Berlin.

“Bagi kami di Jerman, negara Indonesia merupakan destinasi impian. Itulah salah satu sebab Indonesia pernah menjadi negara mitra di pameran pariwisata internasional,” tuturnya.

Ditambahkannya, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tujuan pariwisata akan tetapi juga negara yang tepat untuk pengembangan inovasi, transformasi teknologi, dan pendidikan vokasi. Oleh sebab itu, Kanselir Jerman juga menyambut baik ajakan Presiden Jokowi untuk bermitra dalam melakukan transformasi digital di Indonesia.

“Anda sudah menceritakan transformasi dan pendidikan vokasi, kami juga di masa depan ingin menjadi mitra erat untuk Indonesia untuk sama-sama menghadapi transformasi teknologi dan digitalisasi,” tandasnya.

Partisipasi Indonesia dalam Hannover Messe kali ini sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang antara lain terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. 

(YK/FID/HUMAS KEMLU/UN)

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Yakop    13 April    Comment   

Kemajuan Industri 4.0 Akan Dorong Indonesia Menuju Sepuluh Besar Kekuatan Ekonomi Global

Presiden Jokowi saat pembukaan Hannover Messe 2021, Senin (12/04/2021) malam, dari Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia bersiap mewujudkan visi Indonesia Emas melalui industri 4.0. Saat ini, perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya.

“Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki start-up sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 decacorn,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan Hannover Messe 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (12/04/2021).

Disampaikan Presiden, pada tahun 2025 mendatang, industri 4.0 Indonesia diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai 133 miliar Dolar AS.

Dengan didukung oleh 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, atau terbesar keempat dunia, kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global di tahun 2030 mendatang.

Terkait hal tersebut, Indonesia mengajak Jerman untuk bermitra dan bersama mewujudkan transformasi digital di Indonesia. “Saya ingin mengajak Jerman untuk bermitra mewujudkan transformasi digital di Indonesia,” ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan, Indonesia sendiri telah menyiapkan peta jalan implementasi “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. Melalui peta jalan tersebut, terdapat tiga hal utama yang akan menjadi kekuatan dan fokus yang akan ditempuh Indonesia dalam mewujudkan pengembangan industri 4.0.

“Pertama, di era industri 4.0 penguatan SDM [sumber daya manusia] adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi, pada tahun 2030, jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, tantangan yang dihadapi adalah untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things.

“Saya yakin, Jerman dapat mendukung penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset, dan penguatan universitas berbasis teknologi,” ujarnya.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0. Pembenahan iklim investasi ini, ujar Presiden, membutuhkan reformasi struktural yang salah satunya dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, memberikan insentif. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital. Undang-Undang Cipta Kerja akan mendukung pengembangan industri 4.0,” ujarnya.

Ketiga, investasi pada pembangunan hijau yang menurut World Economic Forum memiliki potensi bisnis sebesar 10,1 triliun Dolar AS dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030 mendatang.

Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk pembangunan hijau, di antara melalui pengembangan biodiesel dari kelapa sawit serta pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS Atap) di sektor rumah tangga. Pembangunan ini, ujar Presiden, tak hanya akan mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja baru.

“Di saat yang sama, Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan bijih nikel menjadi baterai litium, sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik,” ujarnya.

Kemitraan Indonesia dan Jerman untuk pembangunan hijau ke depan, imbuh Presiden, juga merupakan salah satu prioritas.

Menutup sambutannya, Kepala Negara optimistis kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Jerman akan mampu membawa kedua negara keluar dari pandemi.

“Kita harus melompat jauh keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih kuat. Saya yakin Indonesia dan Jerman dapat bermitra untuk keluar dari pandemi ini sebagai pemenang,” tandasnya. 

(YK/FID/UN)

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Yakop    13 April    Comment   

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel Buka Hannover Messe 2021

Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel saat secara resmi membuka Hannover Messe 2021, secara virtual, Senin (12/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/ Muchlir Jr)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Jokowi dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition, secara virtual, Senin (12/04/2021). Peresmian yang dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri, yang telah berjalan selama lebih dari 72 tahun.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kepala Negara menyampaikan, tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi saat ini.

Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra (official partner country) sekaligus menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini akan mendukung upaya penjenamaan (branding) negara atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.

Partisipasi Indonesia tersebut juga sejalan dengan inisiatif strategis peta jalan industri nasional “Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan Presiden pada 4 April 2018 silam.

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema “Making Indonesia 4.0” dan slogan “Connect to Accelerate” dalam penyelenggaraan ini, semua pihak di Indonesia bersinergi untuk mendukung pertumbuhan industri di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kapabilitas negara di bidang teknologi manufaktur dan infrastruktur digital.

“Di masa pandemi, transformasi teknologi khususnya teknologi digital semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum, bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi,  namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan,” kata Presiden.

Keikutsertaan Indonesia sebagai negara mitra Hannover Messe ini didukung 156 exhibitor yang terdiri dari kementerian dan lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, dan perusahaan swasta nasional. Di antara 156 exhibitor tersebut, 93 di antaranya merupakan pendaftar baru dan 63 exhibitor merupakan calon peserta Hannover Messe 2020 yang dibatalkan pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19.

Dalam rangkaian agenda Hannover Messe 2021, pemerintah telah menyiapkan beberapa kerja sama di bidang industri baik itu dalam kerangka Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).  Hannover Messe 2021 akan menampilkan digitalisasi presentasi produk, beragam tema konferensi, dan business matchmaking berbasis perangkat lunak, sehingga secara langsung merupakan terobosan, inovasi dalam ekshibisi teknologi solusi industri.

Hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(YK/FID/UN)