Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta

Libertus    22 Juni    Comment   

Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta

Panglima, Kapolri dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan Beberapa Posko PPKM Mikro di Jakarta.

 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung Rumah Susun (Rusun) Nagrak Jakarta Utara, dan beberapa titik posko PPKM Mikro di DKI, terkait penanganan Covid-19 atau virus corona. 

Dalam tinjauannya ke Rusun Nagrak, Sigit menekankan soal pentingnya peran petugas kesehatan untuk melakukan pemilahan terhadap masyarakat yang terpapar virus corona dalam kategori tidak dan dengan gejala. 

Tak hanya itu, Sigit menyampaikan jumlah tenaga kesehatan di Rusun Nagrak juga harus ditambah apabila nanti saatnya difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri terpadu.

 

"Perlu penambahan 10 dokter dan 50 perawat. Lalu sarana untuk masyarakat melakukan isolasi mandiri seperti velbed dan lain-lain sudah terpenuhi," kata Sigit di Rusun Nagrak, Jakarta Utara, Selasa (22/6/2021).

Kunjungan dilanjutkan ke posko PPKM Mikro Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Panglima TNI, Kapolri dan Menkes menekankan soal pentingnya pendampingan para Babinsa, Babinkamtibmas, pihak Puskesmas setempat dan petugas kelurahan.

"Harapannya perlu ada pendampingan oleh petugas Babinsa dan Babinkabtimas, Puskesmas kelurahan dan petugas kelurahan," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Selanjutnya, rombongan pun melakukan peninjauan ke posko PPKM Mikro, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Di lokasi itu, Sigit memberikan pesan agar adanya pengawasan ketat oleh pihak setempat terhadap masyarakat yang ketika Lebaran nekat mudik.

"Kelurahan Gandaria termasuk yang angka positif mengalami kenaikan setelah balik dari mudik," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit mengapresiasi adanya sinergitas antara empat pilar di posko PPKM setempat. Namun, menurut Sigit, soal data masih harus diperbaiki lagi kedepannya. 

"Pola penanganan di PPKM mikro ini sudah bagus adanya koordinasi antara 4 pilar pak Lurah, petugas kesehatan, Babinkamtibmas dan Babinsa. Namun datanya perlu di  legkapi lagi," kata eks Kabareskrim Polri itu.

Rombongan Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan juga melanjutkan peninjauan posko PPKM Mikro di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur.

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator

Libertus    21 Juni    Comment   

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator

Inmendagri Soal PPKM Akan Kembali Diterbitkan, Mendagri Minta Daerah Jalankan 3 Indikator.

BORNEOTRIBUN Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bakal kembali menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Seiring rencana terbitnya Inmendagri tersebut, Mendagri meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menjalankan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pelaksanaan PKKM Mikro. 

Hal itu disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Rutin Koordinasi terkait Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui video conference, Senin (21/6/2021). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tersebut, melibatkan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, serta kepala daerah dan unusr pemerintah daerah lainnya. 

Mendagri menjelaskan tiga indikator yang menjadi ukuran pelaksanaan PPKM skala mikro tersebut. Pertama, pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi tingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara bertingkat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan, rapat koordinasi itu perlu dilakukan provinsi bersama kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk menyamakan strategi antara Forkopimda, kepala daerah, dan pihak terkait lainnya. 

“Setelah kemudian disepakati rapat koordinasi itu, siapa berbuat apa, apa yang akan dikerjakan, misalnya di Jatim (Jawa Timur) (Kabupaten) Bangkalan jadi prioritas, kemudian apa yang harus dikerjakan semua stakeholder, di (Kabupaten) Kudus juga demikian,” ujar Mendagri. 

Indikator kedua, yakni pemerintah daerah membuat surat edaran yang menjabarkan tentang substansi PPKM skala mikro yang diatur dalam Inmendagri. Penjabaran itu, kata Mendagri, harus disesuaikan dengan tantangan di wilayah daerahnya masing-masing. Alasannya, pemerintah daerah lebih memahami situasi di daerahnya tersebut. “Jadi mana yang perlu penekanan substansi, itu ada yang diterjemahkan dengan situasi lapangan masing-masing,” tutur Mendagri. 

Indikator ketiga, lanjut Mendagri, yakni pemerintah daerah perlu membentuk posko terkait pencegahan Covid-19, terutama dari tingkat kelurahan/desa sampai RW dan RT.  Keberadaan posko ini, kata Mendagri, menjadi ukuran PPKM skala mikro telah berjalan. 

“Paling tidak dibicarakan, tapi kalau sudah tidak ada poskonya di tingkat kelurahan dan desa, ya posko di tingkat RW dan RT kemungkinan besar tidak ada, sehingga PPKM itu tidak jalan,” terang mendagri. 

(Puspen Kemendagri)

Editor: Libertus

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP

Libertus    11 Juni    Comment   

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP

Menteri Suharso Ungkap Cara Naikkan NTP.

BORNEOTRIBUN JAKARTA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang diselenggarakan secara fisik, Kamis (10/06/2021).

Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Sasaran Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dalam RPJMN 2020-2024.

Nilai Tukar Petani juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau daya beli petani serta daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. 

NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, dimana jika nilai NTP lebih dari 100 maka dapat diartikan bahwa pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya. 

Indeks harga yang diterima petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan produksi pertanian dan kebijakan harga produksi pertanian. Sementara indeks harga yang dibayarkan petani sangat dipengaruhi oleh kebijakan subsidi atau harga BBM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan,dan kebijakan subsidi atau harga input produksi pertanian.

Menteri Suharso mengatakan, dalam upaya pencapaian target peningkatan NTP diperlukan strategi jalur ganda yang terdiri dari beberapa hal. Pertama, menurunkan biaya produksi usaha tani dengan program padat karya, dukungan intensif sarana produksi, mekanisasi pertanian, dukungan efisiensi produksi pertanian, dan dukungan jaminan program sosial bagi keluarga petani seperti pangan, pendidikan, serta kesehatan. 

Kedua, meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, maksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen.

Oleh: Libertus

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Libertus    11 Juni    Comment   

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Suharso Tekankan Perlunya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

BORNEOTRIBUN JAKARTA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Tingkat Menteri  yang diselenggarakan secara fisik di Gedung Saleh Afif Bappenas, Kamis (10/06/2021).

Agenda tersebut membahas tentang review capaian sasaran pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita dan kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memastikan tercapainya sasaran di tahun 2024.

Tahun 2022 merupakan kunci pemulihan ekonomi dengan sasaran pertumbuhan mencapai 5,2-5,8 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut, pemerintah merencanakan program-program prioritas.

Program prioritas untuk mendukung pertumbuhan dari sisi pengeluaran meliputi program-program untuk mendorong kinerja investasi melalui transformasi digital, peningkatan infrastruktur dan sektor utilitas pendukung, dan pengembangan energi terbarukan.

Sementara itu, dari sisi ekspor melalui operasionalisasi smelter, pemanfaatan perjanjian perdagangan, pengelolaan terpadu UMKM, penguatan jaminan usaha petani dan nelayan. Dari sisi konsumsi melalui reformasi perlinsos, reformasi sistem kesehatan, food estate, menjaga stabilitas harga bahan pokok. 

Dari sisi produksi, program-program prioritas untuk mendukung pertumbuhan meliputi program- program untuk mendorong kinerja di empat sektor. Pertama industri manufaktur melalui operasionalisasi kawasan industri prioritas dan smelter, utilisasi Industri 4.0 di subsektor prioritas, dan akselerasi industri penghasil energi terbarukan dan konservasi energi.

Kedua, pertanian melalui implementasi food estate, revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng miliar, serta revitalisasi perkebunan rakyat. Ketiga, sektor konstruksi melalui transformasi digital, pembangunan infrastruktur sanitasi layak, serta pembangunan rumah susun perkotaan.

 

Keempat, sektor perdagangan melalui pengelolaan terpadu UMKM, penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, serta peningkatan sistem logistik.

Dalam pertemuan tersebut Menteri mengatakan perlunya usaha luar biasa untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target. 

“Perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi  melalui redesain transformasi ekonomi dan reformasi struktural,” ujar Menteri.

Oleh: Libertus

Menteri juga menilai peran pemerintah sangat krusial dalam mengawal proses pemulihan dan transformasi ekonomi menuju tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

“Kementerian dan Lembaga menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan transformasi ekonomi dan reformasi struktural, serta pembangunan lebih diarahkan ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” tandas Menteri.

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme

Libertus    11 Juni    Comment   

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme

Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme.

BORNEOTRIBUN SURABAYA,- Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri fokus terhadap praktek pemberantasan premanisme di Masyarakat. 

"Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh supir kontainer," kata Irjen Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/6/2021) pagi.

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Argo,  Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut. 

"Asop Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia  untuk melakukan operasi terhadap  premanisme," jelasnya.

Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang  yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

"Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada  supir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu," tambahnya.

"Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak," terangnya. 

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapkan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme. 

"Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan," tandas Argo. 

Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Babinkabtimas. Serta menggerakkan Polres dan Polsek untuk  memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme.

Editor: Libertus

Tingkatkan Profesional Prajurit, Kasdam I/BB Terima Kunjungan Danpusenarhanud Kodiklatad

Libertus    17 Mei    Comment   

Tingkatkan Profesional Prajurit, Kasdam I/BB Terima Kunjungan Danpusenarhanud Kodiklatad

Ilustrasi.

BorneoTribun Medan - Kepala Staf Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Kasdam I/BB) Brigjen TNI Didied Pramudito menerima kunjungan kerja Komandan Pusat Kesenjataan Arhanud (Danpusenarhanud) Kodiklat Angkatan Darat Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E. di Lounge Room Makodam I/BB, Senin (17/5/2021).

Pada kesempatan ini, Kasdam I/BB mewakili Pangdam I/BB , mengucapkan selamat datang kepada Danpussenarhanud Mayjen TNI Nisan Setiadi,S.E. beserta rombongan di Makodam I/BB dan juga ucapan terima kasih atas kesediaan bapak hadir di tengah-tengah kami semua.

”Kami berharap pada kesempatan kunjungan ini bisa saling tukar pikiran dan memberi masukan guna meningkatkan profesionalisme Prajurit satuan Yonarhanud 11/WBY yang akan melaksanakan tugas operasi Pam Rahwan di Maluku Utara tahun 2021 - 2022, ucap Kasdam.

Di kesempatan yang sama Mayjen TNI Nisan Setiadi, S.E. juga mengucapkan terimakasih atas penyambutan Kasdam I/BB beserta Staf yang sudah menyampaikan maksud kunjungan kami ke wilayah Kodam I/BB ini.

“Kami akan melaksanakan kegiatan asistensi/inspeksi satuan Yonarhanud 11/WBY dan peninjauan perkembangan pembangunan bakal resimen Arhanud di tuntungan”, jelas Mayjen TNI Nisan Setiadi.

Turut hadir PJU Kodam I / BB dan PJU Pusenarhanud Kodiklatad.

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Redaksi    13 Mei    Comment   

Idulfitri 1442 H, Seskab: Pandemi Tak Hilangkan Kesyahduan Rayakan Hari Kemenangan

Seskab Pramono Anung

BorneoTribun Jakarta -- Setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, umat muslim merayakan kemenangan di Hari Idulfitri, besok Kamis (13/05/2021). 

Momen Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah/2021 Masehi ini dilalui umat muslim masih di tengah suasana pandemi COVID-19. 

Oleh karena itu, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah pun mengambil kebijakan peniadaan mudik pada Lebaran kali ini.

“Tentunya kita harus mematuhi larangan untuk tidak mudik, sekaligus untuk melawan pandemi COVID-19. Jangan sampai kita kemudian membawa virus kepada keluarga, orang-orang yang kita kasihi di kampung halaman kita,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam pernyataannya menyambut Idulfitri, Rabu (12/05/2021).

Namun Seskab meyakini, peniadaan mudik tersebut tidak menghalangi untuk dapat bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan ini.

“Kita tahu bahwa Hari Raya Idulfitri ini dilalui dengan tidak gampang karena pemerintah telah mengeluarkan larangan untuk tidak pulang mudik yang merupakan tradisi yang sudah melembaga di dalam masyarakat. [Namun] dengan tidak mudik bukan berarti kita akan kehilangan kesyahduan, kebersamaan, silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri ini,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Seskab kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada dalam menghadapi pandemi yang masih melanda.

“Atas nama pribadi, atas nama lembaga Sekretariat Kabinet, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri. Mudah-mudahan Idulfitri 1 Syawal 1442 Hijriah ini kita bisa lalui dengan baik, dan sekaligus jangan sampai kita lengah untuk melawan pandemi COVID-19,” tandasnya. (MAY/UN)